Abdul Muthalib Sangadji Gagal Jadi Pahlawan Nasional, Aktivis Timur Indonesia Minta Penjelasan Pemerintah

JAKARTA, DISWAY.ID - Keputusan pemerintah yang tak menetapkan Abdul Muthalib Sangadji sebagai Pahlawan Nasional 2025 membuat sebagian masyarakat dari wilayah Timur Indonesia kecewa.

Nama tokoh pergerakan asal Maluku itu sudah lama diusulkan, tapi hingga tahun ini, gelar kehormatan itu belum juga tiba.

BACA JUGA:PDIP Soroti Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, Singgung Orde Baru

BACA JUGA:Astra Bangun 250 Unit Rumah Layak Huni di Banyumas dan Garut, Tahap Awal Menuju 1.000 Unit

Kabar itu memicu reaksi keras dari sejumlah kelompok masyarakat. Koalisi Organisasi Nasional dan Organisasi Timur Indonesia bahkan mengumumkan akan menggelar konsolidasi nasional di Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 November 2025.

Aksi tersebut disebut sebagai bentuk protes dan desakan agar pemerintah memberi penjelasan terbuka soal kriteria penetapan gelar pahlawan nasional.

“Ini bentuk penghinaan terhadap sejarah dan pejuang asal Timur. Pemerintah seakan menutup mata terhadap fakta perjuangan Abdul Muthalib Sangadji yang jelas-jelas memiliki kontribusi nyata dalam perjuangan kemerdekaan,” tegas Sandri Rumanama, aktivis nasional asal Maluku, Senin, 10 November 2025. 

Sandri menilai keputusan tersebut tidak sekadar persoalan administratif, melainkan menunjukkan sikap birokrasi pusat yang masih kurang menghargai tokoh-tokoh dari kawasan Timur Indonesia.

BACA JUGA:Ngeri! Bentrok Ormas vs Matel Pecah di Cengkareng, Diduga karena Perkara Penarikan Motor!

BACA JUGA:Kata Polisi Soal Bentrok Matel vs Ormas di Cengkareng: Salah Paham, Sudah Damai

Ia bahkan mendesak agar Presiden mencopot Menteri Sosial dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik.

Menurutnya, Abdul Muthalib Sangadji memiliki catatan panjang dalam sejarah perjuangan bangsa. Ia aktif dalam berbagai gerakan melawan kolonialisme dan berafiliasi dengan Serikat Islam, sebuah organisasi besar yang turut mendorong semangat kemerdekaan.

“Dengan menyingkirkan namanya dari daftar penerima gelar Pahlawan Nasional, pemerintah telah mengabaikan rekam jejak perjuangan yang terverifikasi sejarah,” ujarnya menambahkan.

Koalisi tersebut pun berencana menggelar aksi massa bertajuk “Duduki Istana Negara Demi Keadilan Sejarah untuk Timur”, sebagai simbol desakan agar negara lebih adil dalam menilai kontribusi para pejuang dari berbagai daerah.

Sumber: