Bandara IMIP Diduga Tanpa Otoritas Negara, Menhan Tegaskan: Tidak Boleh Ada Negara dalam Negara!

Maka menurut Edna, pernyataan Sjarief tersebut sangat tegas sebagai Menhan. 

"Pernyataannya tegas banget ya dan untuk jabatan menteri itu, itu pernyataannya yang yang telak gitu ya, yang keras dan beliau itu ngomong juga bahwa "kita harus berdaulat! Ini adalah harta kita, kita harus menjaganya, tambang ini harus untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kita harus tahu barang yang keluar masuk," terangnya.

Edna pun menyoroti fakta bahwa bandara IMIP telah beroperasi sejak diresmikan mantan Presiden RI ke7 Joko Widodo atau Jokowi pada 2019. 

BACA JUGA:Jimly Asshhidqie: Jika Ada Potensi Abuse dalam KUHAP Baru, Segera Uji ke MK Jangan Nunggu 30 Hari

BACA JUGA:Mikel Arteta Serius Incar Murillo, Arsenal Bersaing Ketat dengan Chelsea dan Barcelona

“Artinya sudah berlangsung cukup lama dan selama itu tidak ada aparatur negara di situ. Nah itu kita pertanyakan ya. Karena kan ada Pemda, ada Kementerian ESDM, kemudian Bea Cukai dan Imigrasi. Kenapa diam aja, Polisi juga kenapa diam aja, kalau TNI ya mereka memang untuk intelijen pasti mereka tahu tapi enggak untuk diekspos ya,” tuturnya.

"Cuma kenapa tetap aja kita juga bisa mempermasalahkan TNI. Ini kan urusan kedaulatan berarti iya kan selama ini dari 2019 sampai sekarang kenapa tidak ada yang melakukan apa-apa," lanjutnya

Yang menjadi pertanyaan juga menurut Edna adalah apakah mereka mempunyai kepentingan di balik itu? Atau kah mungkin ada tekanan dari luar, tekanan dari IMPI sendiri? Atau mungkin ada tekanan dari Jakarta.

"Kita enggak tahu kan apakah mereka ini ada kepentingannya mereka. Entah karena ada tekanan dari luar, apakah tekanan dari dari IMIP. Kenapa mereka mau ditekan? Kemudian atau tekanan dari Jakarta? Nah kita kan enggak tahu itu. Menurut saya perlu diinvestigasi juga, termasuk pertanyaan kepada perusahaan IMIP-nya kan," tukasnya.

Sumber: