Ini Dia Pemilik Bandara IMIP Morowali yang Disebut Beroperasi Tanpa Izin hingga Disorot Menhan

Isu akses di bandara IMIP tersorot sebab selama ini bandara dan komplek IMIP disebut-sebut sulit atau bahkan tidak bisa dimasuki oleh aparat pemerintah. 

Selain itu juga tidak ada otoritas negara di bandara IMIP seperti Bea Cukai juga Imigrasi.

Sjafrie dengan tegas mengatakan bahwa “tidak boleh ada negara di dalam negara”. 

Ini menegaskan kekhawatiran terkait potensi celah yang dapat mengancam kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional.

Kontroversi ini memicu berbagai pertanyaan mengenai pengelolaan kawasan industri strategis di Sulawesi Tengah (Sulteng) itu.

BACA JUGA:STFC Tegaskan Pentingnya Stabilitas Operasional di Bandara Soekarno-Hatta

Tidak Ada Otoritas Negara di Bandara IMIP

Menaggapi hal tersebut, Peneliti Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Edna Caroline menyatakan bahwa hal itu berawal dari perintah Presiden Prabowo Subianto soal latihan TNI di daerah-daerah dekat tambang yakni di Bangka Belitung dan Morowali itu.

"Ini kayanya berawal dari perintah pak Presiden, jadi sebenarnya kalau menurut saya kalau kita merujuk lagi pada tahun 2014, itu kan pak Prabowo pada waktu kampanye udah ngomong bocor-bocor,” ujar Edna dalam sebuah wawancara, dikutip Selasa 25 November 2025.

Menurutnya, salah satu yang dinilai banyak kebocoran itu kan tambang ilegal, oleh karena itu Presiden beberapa waktu lalu memerintahkan TNI untuk pelatihan di daerah-daerah yang dekat tambang ilegal yaitu Bangka Belitung dan Morowali.

Edna pun mengaku baru mengetahui bahwa kawasan industri di Morowali itu seluas 4.000 hektare (Ha) yang mana didalamnya terdapat bandara.

BACA JUGA:Heboh Bandara di Morowali Disebut 'Ada Negara Dalam Negara', DPR Singgung Ketegasan Menhan

Namun hal yang mencengangkan itu adalah tidak ada otoritas Indonesia di dalam bandara tersebut yang memungkinkan orang hingga barang masuk bebas begitu saja tanpa pengawasan.

"Untuk lebih spesifiknya lagi, Morowali ini juga baru saya tahu ternyata morowali itu luasnya 4.000 hektare, kawasan industri. Itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia yang berarti di situ orang dan barang itu bisa keluar masuk tanpa di awasi, tertutup. Infonya tuh aparat keamanannya tuh nggak bisa masuk," bebernya.

Tapi yang jelas, ungkapnya, di bandara itu tidak ada Bea Cukai dan Imigrasi. Hal ini sudah disampaikan Menhan Sjafrie saat meninjau latihan dilakukan Komando Gabungan (Kogab) dengan nama latihan "Perebutan Pangkalan Udara".

Namun yang lebih penting adalah pernyataan Menhan Sjafrie bahwa "tidak boleh ada negara di dalam negara". 

Sumber: