Heboh Bandara di Morowali Disebut 'Ada Negara Dalam Negara', DPR Singgung Ketegasan Menhan

Selasa 25-11-2025,15:36 WIB

Reporter: Khomsurijal W|

Editor: Khomsurijal W

Heboh Bandara di Morowali Disebut 'Ada Negara Dalam Negara', DPR Singgung Ketegasan Menhan

Anggota Fraksi PKB DPR RI Oleh Soleh mengecam keberadaan bandara yang beroperasi di kompleks industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali yang diduga tanpa melibatkan otoritas resmi pemerintah-Fraksi PKB-

JAKARTA, DISWAY.ID — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap ada bandara di Indonesia yang beroperasi tanpa perangkat negara sama sekali.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai anomali yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi nasional.

Pernyataan itu disampaikan Menhan usai menyaksikan Latihan Terintegrasi TNI 2025 di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).

“Ini anomali. Bandara tapi tak memiliki perangkat negara dalam bandara. Ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi,” kata Sjafrie.

Ia menegaskan Kementerian Pertahanan akan mengusut tuntas dengan segera melakukan evaluasi dan memperkuat regulasi. Namun demikian, Sjafrie tidak merinci lokasi bandara yang dimaksud.

Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) Edna Caroline Pattisina mengaitkan pernyataan Menhan tersebut dengan bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Menurut Edna, bandara tersebut selama ini beroperasi tanpa kehadiran imigrasi, bea cukai, dan otoritas penerbangan. Ia menyebut aparat keamanan pun kesulitan memasuki kawasan.

“Menhan sampai mengatakan tidak boleh ada negara dalam negara,” ujar Edna.

Ia menyoroti bahwa bandara tersebut telah beroperasi sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2019. Ia pun mempertanyakan proses kelengkapan perizinannya.

IMIP merupakan kawasan industri nikel seluas sekitar 4.000 hektare dengan investor utama Tsingshan Holding Group asal Cina.

Kawasan ini berkembang pesat dalam satu dekade terakhir seiring tingginya permintaan global terhadap nikel untuk industri baterai dan kendaraan listrik.

Risiko Pengawasan dan Potensi Kerawanan

Bandara di dalam kawasan industri itu pada awalnya difungsikan untuk mendukung logistik. Namun ketiadaan pengawasan negara memunculkan dugaan aktivitas keluar-masuk barang dan orang dari luar negeri yang tidak terpantau.