Heboh Bandara di Morowali Disebut 'Ada Negara Dalam Negara', DPR Singgung Ketegasan Menhan

Menhan Sjafrie disebut telah berkomitmen melaporkan temuan ini kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk usulan penempatan aparat imigrasi, bea cukai, navigasi udara, dan otoritas terkait lainnya.

Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh mendesak pemerintah mengusut tuntas operasional bandara tersebut karena dinilai membuka peluang penyelundupan serta aktivitas ilegal.

BACA JUGA:KPK Telusuri Dugaan Korupsi di 31 Proyek RSUD Quick Win Kemenkes Lainnya

“Ini mengancam kedaulatan negara,” ujar anggota Fraksi PKB DPR RI ini.

Komisi I berencana memanggil Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta aparat pertahanan untuk meminta klarifikasi, termasuk mempertimbangkan kunjungan kerja ke Morowali.

"Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” ujarnya dikutip dari laman fraksipkb.com

Isu semacam ini bukan hal baru. Sejak 2014, sejumlah kalangan telah mewanti-wanti potensi kebocoran di sektor pertambangan yang melibatkan investor asing. Situasi di IMIP juga disebut mirip dengan kasus pengawasan di beberapa kawasan industri nikel di Halmahera.

BACA JUGA:Prabowo Kumpulkan Menteri-Kapolri-Jaksa Agung, Siapkan Tindakan Tegas atas Hutan dan Tambang Ilegal

Kasus ini ikut memicu perbincangan di media sosial. Akun X @yaniarXXX mengunggah video dengan caption “Bandara PT IMIP Morowali Ada negara dalam negara”, sementara beberapa akun lain menyebut fenomena tersebut sebagai “negara dalam negara”.

Unggahan-unggahan itu memperoleh puluhan interaksi dan memicu diskusi soal lemahnya kehadiran negara di kawasan industri strategis.

Kontroversi ini menjadi pengingat mengenai pentingnya keseimbangan antara investasi asing dan kedaulatan nasional. Pemerintah diminta segera memastikan seluruh perangkat negara hadir di bandara strategis agar pengawasan berlangsung sesuai aturan.

Sumber: