Purbaya Semprot Pengusaha dan Pejabat Bea Cukai di DPR: Kalau Main-main, Saya Hantam!

Purbaya Semprot Pengusaha dan Pejabat Bea Cukai di DPR: Kalau Main-main, Saya Hantam!

Menteri Keuangan Purbaya depan rapat Komisi XI DPR bahas pajak.-ist-

JAKARTA, DISWAY.ID— Suasana rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memanas pada Selasa siang ketika Menkeu melontarkan pernyataan keras terkait praktik nakal di sektor pajak, bea cukai, hingga restitusi PPN batubara yang dinilainya telah merugikan negara hingga Rp 25 triliun.

Purbaya, dalam paparannya, menyebut desain aturan yang lahir setelah penerapan Undang-Undang Cipta Kerja 2020 justru membuat pemerintah menanggung restitusi PPN industri batubara sebesar Rp25 triliun per tahun.

“Aneh, orang kaya ekspor batubara untungnya banyak, masa kita subsidi?” kata Purbaya di hadapan anggota Komisi XI, Selasa 9 Desember 2025.

BACA JUGA:Kayu Gelondongan Banjiri DAS Garoga-Tamiang, Bareskrim Usut Pembalakan Liar

Ia menilai kebijakan tersebut membuat penerimaan pajak justru minus, dan pemerintah terlihat seperti “memberi insentif” kepada sektor yang sudah sangat menguntungkan.

Menurut Purbaya, perubahan status komoditas batubara dari non-BKP menjadi BKP memunculkan hak restitusi yang memukul penerimaan negara.

“Net income kita bukannya positif, malah negatif,” ujarnya.

“Filosofinya dikembalikan saja seperti sebelum 2020. Daya saing global juga tidak berubah.”

Ia menyebut situasi itu sebagai contoh salah desain kebijakan. “Ini seperti pemerintah mensubsidi pengusaha batubara,” ucapnya.

Purbaya juga memaparkan reformasi besar di Bea Cukai, termasuk perbaikan sistem IT, integrasi SIMBARA, penggunaan scanner baru, hingga centralisasi keputusan tarif dan penilaian nilai pabean di Jakarta.

BACA JUGA:Parah! Banjir Bandang Rusak 2.058 Km Jalan Nasional, 1.666 Titik Kerusakan Tersebar di 3 Provinsi

Dengan nada tegas ia memperingatkan jajaran Bea Cukai.

“Kalau mereka main-main, kita hantam. Kalau enggak bisa perbaiki dalam setahun, bisa aja semua dirumahkan.”

Ia menegaskan bahwa keputusan pemeriksaan barang ekspor yang biasanya diputuskan di pelabuhan akan ditarik full ke pusat agar daerah tidak bisa “bermain”.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Close Ads