Nasib Bupati Selatan Mirwan MS di Ujung Tanduk, Gerindra Gelar Sidang Etik: Sanksi Paling Berat!

JAKARTA, DISWAY.ID -- Mahkamah Partai Gerindra akan menggelar sidang etik terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS imbas meninggalkan daerahnya yang sedang dilanda banjir untuk pergi umrah.

"Kita akan sidang segera. Diberikan sanksi terberat," kata Ketua Mahkamah Partai Gerindra, Habiburokhman, Senin, 8 Desember 2025.

Ia mengatakan masih mengkaji ulang keputusan pencopotan DPP Partai Gerindra yang telah mencopot Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS dari posisi Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan.

BACA JUGA:Harga Tiket Bus AKAP untuk Libur Tahun Baru 2026 Tujuan Jakarta-Malang, Buruan Beli!

BACA JUGA:Promo Menarik! KAI Beri Diskon 30 Persen untuk Kereta Jakarta–Yogyakarta, Buruan Cek Jadwalnya

"Sebetulnya 'kan sanksinya sudah, ya. Tapi kita akan cek lagi apakah perlu disidang ulang, ya. Tapi sanksinya sudah sangat keras dari Pak Sugiono disampaikan. Kita mau cek lagi apakah perlu disidang lagi. Kemungkinan besar apa, akan kita rapat MKD Mahkamah Partai lalu putusan nanti kita update," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapkan sanksi tegas terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umrah saat daerahnya dilanda banjir dan longsor.

Menurutnya, langkah pemberhentian sementara diperlukan agar penanganan bencana di wilayah tersebut dapat berjalan lebih optimal.

“Kami sudah berkomunikasi dengan Mendagri untuk penerapan UU 23/2014. Tidak hanya diperiksa, tapi kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara dan ditunjuk Plt dalam menjalankan tugas-tugas, agar lebih maksimal dalam penanggulangan bencana di daerah tersebut,” kata Dasco.

BACA JUGA:Bay Area, Rumah Kedua Diaspora Indonesia: Merajut Kebersamaan, Kreativitas, dan Kepedulian Tanpa Batas

BACA JUGA:Air Bah Surut, Tangis Pecah di Lapas Sibolga: Keluarga Berebut Masuk di Hari Pertama Kunjungan!

Dasco menegaskan bahwa pergantian sementara kepala daerah diperlukan karena situasi darurat membutuhkan kehadiran dan koordinasi penuh dari pimpinan daerah.

Ia menilai penunjukan pelaksana tugas (Plt) akan mempercepat respons dan memastikan pelayanan terhadap warga terdampak tidak terganggu.

Terkait kemungkinan pencopotan permanen, Dasco menyerahkannya pada mekanisme politik yang berlaku di tingkat daerah.

Sumber: