Mendagri: Korban Bencana Sumatra Dapat Layanan Dokumen Kependudukan Gratis

JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemerintah terus bergerak cepat, terpadu, dan responsif dalam menangani dampak bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatra.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Istana Negara, pada Senin, 15 Desember 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai langkah-langkah konkret yang telah dan sedang dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah sejak hari-hari awal bencana.

BACA JUGA:Tampang Resbob Setiba di Bandara Soetta, Digelandang Polda Jabar Usai Hina Suku Sunda!

BACA JUGA:Cuaca Ekstrem di Bali, 1 WNA Meninggal Dunia Terseret Arus Banjir di Kuta

Tito melaporkan keterlibatan berbagai unsur pusat dalam penanganan bencana, termasuk TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan instansi terkait lainnya. 

Selain itu, Tito juga menyampaikan terkait bantuan dari pemerintah pusat yang telah diterima oleh pemerintah daerah.

“Dari pusat semua juga turun Pak, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan lain-lain. Kemudian untuk anggaran BTT (belanja tidak terduga) yang Bapak sudah tambahkan, totalnya (Rupiah) 268 miliar. Kami sudah cek, Pak. 3 hari langsung masuk,” ujar Tito.

Selain dukungan anggaran pusat, Tito juga mengapresiasi solidaritas antardaerah yang turut membantu melalui pemanfaatan sisa anggaran daerah serta pengiriman tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan pakaian langsung ke wilayah yang terdampak paling parah.

BACA JUGA:4 Motor Dilaporkan Hilang di Lapangan Banteng, Pramono Bakal Benahi Sistem Perparkiran

BACA JUGA:KPK Periksa Zarof Ricar, Usut TPPU dalam Kasus Perkara MA Senilai Rp1 T!

“Daerah-daerah lain juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu solidaritas Pak, karena akhir tahun ada yang punya anggaran yang sisa lebih Pak. Itu ada total semuanya, yang kami termonitor, dari kami langsung itu 46 miliar Pak, diberikan langsung," jelas Tito.

"Ada juga yang mengirim tenaga medis, obat-obatan, makanan, pakaian, langsung ke kabupaten/kota yang dianggap paling terdampak. Seperti di Tamiang, kemudian di Tapanuli Tengah, dan lain-lain. Itu langsung Pak,” lanjut Tito.

Dalam aspek administrasi kependudukan, Tito menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk posko pelayanan dengan sembilan tim khusus untuk mempercepat penerbitan kembali dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran secara gratis.

Tito juga mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk memberikan kemudahan dan pembebasan biaya bagi pengurusan dokumen penting lainnya, termasuk sertifikat tanah, ijazah, dan dokumen perbankan.

Sumber: