Antropologi Kebencanaan

Dampak awal dari perubahan tata guna lahan ini termasuk polusi, penurunan kualitas air dan udara, serta memburuknya infrastruktur.

Secara ironis, merekalah yang pertama menjadi korban ketika bencana terjadi, terutama akibat kebijakan politik yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

BACA JUGA:Apresiasi untuk Tujuh Prestasi Gus Yahya di PBNU

BACA JUGA:Kebijakan Ekonomi Positif Membawa IHSG All Time High

Kondisi ini mencerminkan distribusi perlindungan dan sumber daya yang tidak merata, sekaligus kegagalan sistem sosial dalam memastikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Selain ketidakadilan, bencana juga mengungkapkan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan.

Mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan sosial biasanya lebih mampu bertahan dan pulih, sementara kelompok miskin dan marginal cenderung terpinggirkan.

Ketimpangan ini semakin jelas terlihat saat proses evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan pascabencana, ketika prioritas dan akses sering kali lebih mudah diperoleh oleh mereka yang lebih beruntung.

Di balik setiap bencana, tersimpan kritik terhadap kebijakan politik yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

BACA JUGA:Ihwal Tafsir Peraturan, Kuasa, dan Sebuah Jalan Tengah

BACA JUGA:Indonesia dan Diplomasi Moral Dunia

Banyak kebijakan pembangunan atau tata ruang diambil tanpa mempertimbangkan risiko bencana.

Alih fungsi lahan dan pembalakan liar justru memperbesar kerentanan masyarakat.

Ketika pemerintah lebih mengutamakan investasi atau kepentingan jangka pendek daripada perlindungan lingkungan dan keselamatan warga, bencana menjadi cermin kegagalan kebijakan politik yang seharusnya melindungi semua pihak.

Perilaku ekonomi masyarakat juga berperan penting dalam memperbesar atau mengurangi risiko bencana.

Sumber: