Internet Rp100 Ribu: Antara Harapan Warkop Menteng, Bisikan Kos Palmerah dan Gamang Sang Raksasa

Baginya, program ini adalah barang bagus, tapi sangat rawan disalahgunakan jika regulasinya tidak "berdarah-darah" jelasnya.

Trubus menilai, pemerintah harus memiliki posisi yang tegas: ini untuk pelayanan rakyat atau untuk mencari cuan dengan cara baru?

1. Fokus pada Titik Krusial, Bukan Sekadar Pasang

Trubus menyarankan agar pemerintah tidak "nafsu" memasang internet di semua titik tanpa strategi. Alih-alih menyebar secara rata namun kualitasnya buruk, lebih baik fokus pada sektor-sektor yang memberikan efek domino besar.

• Sektor Pendidikan: Sekolah-sekolah rakyat yang selama ini kesulitan sinyal.
• Sektor Kesehatan: Puskesmas dan fasilitas kesehatan di pelosok.
• Ruang Publik: Taman dan balai warga tempat masyarakat berinteraksi.

"Kalau menurut saya, internet itu lebih baik diarahkan ke tempat-tempat tertentu saja... Tidak semuanya harus dipasang," tegas Trubus.

2. Menghapus Kepentingan Bisnis Terselubung

Kekhawatiran terbesar Trubus adalah jika program ini nantinya "dibelokkan" untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Belajar dari pengalaman masa pandemi, program internet murah seringkali layu sebelum berkembang karena biaya infrastruktur yang membengkak dan layanan yang tidak optimal.

"Ini program public service. Harus dibuat kebijakan dan regulasi yang clear dan jelas, supaya kepentingan bisnis itu diminimalkan," ucapnya.

Ia mengingatkan pemerintah agar murni memposisikan diri sebagai penyedia layanan bagi warga, bukan sebagai "saingan bisnis" yang akhirnya justru membebani APBN karena salah kelola.

3. Literasi dan Sosialisasi: Kunci yang Terlupakan

Di perkotaan, urgensi internet mungkin sudah mencapai ubun-ubun. Tapi di pedesaan, kebutuhannya berbeda. Trubus menekankan bahwa sosialisasi bukan hanya soal "bagaimana cara daftar", tapi bagaimana masyarakat terlindungi saat menggunakan internet murah tersebut. Keamanan data dan perlindungan konsumen harus menjadi bagian dari regulasi.

Wamen Komdigi: Sinergi dengan 'Koperasi Merah Putih'

Merespons berbagai keraguan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencoba memberikan gambaran teknis.

Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menjelaskan bahwa strategi mereka adalah kolaborasi, bukan jalan sendiri.

Nezar menyebutkan dua peran utama Komdigi dalam "Internet Rakyat":

• Infrastruktur Jalur Pendek: Memastikan kabel dan sinyal sampai ke depan pintu sekolah-sekolah rakyat.
• Interoperabilitas: Memastikan jaringan yang sudah ada bisa saling terhubung dan digunakan secara optimal tanpa tumpang tindih.

Sumber: