Menteri Hukum Minta Maaf KUHP Baru Tak Puaskan Semua Pihak: Ini Produk Politik

JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, meminta maaf jika pengesahan UU KUHP dan KUHAP baru tak memuaskan semua pihak.

Hal itu ia katakan saat sosialisasi penerapan KUHP dan KUHAP baru di Kantor Kementerian Hukum.

Supratman kembal menjelaskan bahwa disahkannya KUHP dan KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari merupakan produk politik.

BACA JUGA:Patroli PJR Ungkap Fortuner di Tol Jagorawi Angkut Sabu dan Solar Subsidi Ratusan Liter

BACA JUGA:Nadiem Makarim Didakwa Rugikan Negara Senilai Rp2,18 Triliun dalam Kasus Chromebook

Ia memahami, pengesahan UU itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Ia memaklumi jika ada pro dan kontra di kalangan masyarakat.

"Kami tentu tidak yakin bisa memuaskan semua pihak ya, kita berusaha untuk bisa memastikan, bahwa produk UU ini adalah produk politik, itu dulu yang harus disepakati, ini produk politik," kata Supratman dalam konferensi pers di Kemenkum, Senin, 5 Januari 2025.

Politikus Gerindra inmenjelaskan bahwa proses pengesahan UU KUHP dan KUHAP baru ini. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah telah bekerja keras membahas RUU KUHP dan KUHAP bersama DPR. Ia menyebut, hal ini yang membuat pembahasan sangat kompleks.

BACA JUGA:Pasal Penghinaan Presiden di KUHP, Wamenkum Eddy Hiariej Jelaskan Alasannya

BACA JUGA:Connie Bakrie soal Invasi AS ke Venezuela: Ketika Perang Memaksa Dunia Membentuk Aliansi Baru

"Pemerintah tak sendiri, kalau pemerintah sendiri, maka tentu akan jauh lebih mudah, tapi pembentuk UU kan di DPR, kita bersama-sama dengan DPR membahas itu, konfigurasi politik juga akan sangat menentukan pada saat pembentukan RUU KUHAP, itu tentu berbeda pada saat pembahasan RUU KUHP itu beda konfigurasinya," kata Supratman.

Supratman mengatakan, meski begitu, pemerintah dan Parlemen sudah berupaya maksimal agar KUHP dan KUHAP baru ini lebih baik dari sebelumnya.

"Semua diupayakan sudah dimaksimalkan semua upaya terbaik bagi bangsa dan negara," kata Supratman.

Sumber: