Kepala KUA Sekarang Boleh Diisi Penyuluh Agama Islam, Ini Alasannya

Hal ini dilakukan untuk memperluas basis kepemimpinan dan memastikan KUA dipimpin oleh figur yang memahami layanan keagamaan secara substantif. 

“Penguatan KUA menuntut Kepala KUA yang memiliki kompetensi keagamaan sekaligus kemampuan manajerial,” ujarnya.

BACA JUGA:Besok, Rocky Gerung Diperiksa Sebagai Saksi Ahli Meringankan soal Tudingan Ijazah Jokowi

BACA JUGA:Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Harta Kekayaan Rp74 Miliar tanpa Utang

Ia menambahkan, pengangkatan Kepala KUA dilakukan melalui tahapan berjenjang, mulai dari usulan Kankemenag kabupaten/kota, harmonisasi di kanwil, validasi lintas unit di pusat, hingga penetapan melalui surat keputusan Direktur Jenderal. 

Seluruh proses tersebut dirancang untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas.

“Semua berbasis portofolio dan data, bukan penilaian subjektif,” kata Zayadi.

Dari sisi kualifikasi, Zayadi menjelaskan, calon Kepala KUA harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, termasuk jenjang jabatan fungsional, usia, rekam jejak kinerja, serta kemampuan dasar keagamaan. 

Selain itu, dilakukan uji kualifikasi teknis khusus keagamaan untuk memastikan kesiapan calon dalam memimpin layanan di tingkat kecamatan.

BACA JUGA:Penguatan Pembangunan Nasional melalui Kolaborasi Satu Data Indonesia

BACA JUGA:Jemaah Haji 2026 Bakal Santap Nasi Petani Sendiri, Kemenhaj Setop Impor Beras

Ia juga menekankan bahwa penilaian kompetensi tidak dimaksudkan sebagai penghalang, melainkan sebagai alat pemetaan dan pengembangan SDM.

Hasil penilaian tersebut akan menjadi bagian dari Talent Pool Management System untuk menyiapkan KUA sebagai ruang pembinaan calon pemimpin masa depan Kementerian Agama.

“KUA bukan akhir karier, tetapi bagian dari jalur kepemimpinan,” ujarnya.

Melalui FGD sebelumnya, Zayadi berharap mekanisme pengangkatan Kepala KUA semakin dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan dan dapat diimplementasikan secara konsisten di daerah.

Sumber: