Media, Narasi, dan Politik Kebenaran
Ilustrasi - Narasi media yang mengatur manusia bukan hanya hukum, tetapi narasi-istockphoto-
Ia juga terjadi di ruang wacana—dalam cara suatu peristiwa diberi judul, dipilih sudut pandangnya, dan diulang tanpa henti.
Apa yang diulang, lama-kelamaan terasa wajar. Apa yang jarang muncul, perlahan menghilang dari kesadaran kolektif.
Pemikir Prancis Michel Foucault memberi kerangka penting untuk memahami fenomena ini.
Bagi Foucault, kekuasaan tidak semata-mata bersifat represif—melarang, menghukum, memaksa—melainkan juga produktif.
Kekuasaan memproduksi pengetahuan, dan pengetahuan pada gilirannya memperkuat kekuasaan.
Inilah yang ia sebut sebagai relasi antara kekuasaan dan pengetahuan (power/knowledge).
Dalam kerangka Foucault, kebenaran bukan sesuatu yang netral dan berdiri sendiri.
BACA JUGA:Tunjangan DPR Kembali Jadi Perbincangan, Habiburokhman Klarifikasi Pernyataan Adies Kadir
Kebenaran dibentuk dalam apa yang ia sebut sebagai regime of truth, yakni seperangkat wacana, institusi, dan praktik yang menentukan apa yang dianggap benar pada suatu zaman.
Media, dalam konteks ini, bukan sekadar penyalur informasi, tetapi bagian dari mesin produksi kebenaran.
Sejarah menunjukkan bahwa politik narasi selalu berubah seiring perubahan teknologi dan struktur kekuasaan.
Pada masa kerajaan dan negara otoriter klasik, narasi dikendalikan secara terpusat: melalui titah raja, doktrin negara, atau propaganda resmi.
Pada masa modern, terutama di era demokrasi prosedural, narasi tampak lebih plural. Namun pluralitas ini tidak selalu berarti kebebasan.
Ia sering kali hanya memindahkan kendali narasi dari negara ke korporasi media, lalu kini ke algoritma platform digital.
Hari ini, kekuasaan atas narasi tidak selalu terlihat. Ia bekerja melalui logika klik, viralitas, dan atensi.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: