Bulog Pastikan Jemaah Haji 2026 Konsumsi Beras Premium Asal Indonesia
Pimpinan Bulog dan Kemenhaj terkait penyediaan beras nasional untuk jemaah haji 2026-ist-
JEDDAH, DISWAY.ID– Pemerintah melalui Perum Bulog resmi memperkuat ekosistem ekonomi haji dengan menghadirkan produk pangan dalam negeri ke Tanah Suci.
Sebanyak 2.280 ton beras premium produksi petani Indonesia dijadwalkan tiba di Arab Saudi pada akhir Februari 2026 untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia 1447/2026 M.
Keputusan strategis ini disepakati dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Jakarta.
BACA JUGA:Wamenhaj dan Menko Perekonomian Bahas Ekosistem Haji, Targetkan Produk Lokal Dominasi Rantai Pasok
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan yang membuka ruang bagi ekspor komoditas strategis dalam konteks pelayanan jemaah.
Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, dalam pertemuan di Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah, menegaskan bahwa beras yang dikirim memiliki spesifikasi tertinggi.
Beras tersebut memiliki tingkat patahan (broken) di bawah 5 persen dengan kadar air di bawah 14 persen.
"Beras ini diproses dari hasil panen terbaru. Ini bukan sekadar soal nilai komersial, melainkan harga diri bangsa. Kami ingin jemaah kita tetap sehat dan terjaga staminanya dengan mengonsumsi nasi pulen khas tanah air yang sesuai dengan selera asal mereka," ujar Ahmad Rizal, Rabu (11/2/2026).
Menurut Rizal, stok nasional yang saat ini berada pada level tertinggi dalam sejarah memungkinkan Indonesia melakukan langkah diplomasi pangan ini tanpa mengganggu ketersediaan di dalam negeri.
BACA JUGA:Bulog Bersama Kemenhaj Matangkan Ekspor Beras Haji 2026 ke Arab Saudi
BACA JUGA:Menhaj Inisiasi Beras Haji Nusantara, Pastikan Jemaah Makan Nasi Premium RI
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menyambut baik kolaborasi lintas sektoral antara kementerian, Bulog, dan BPKH Limited.
Upaya ini merupakan bagian dari strategi besar untuk memastikan uang jemaah kembali memberikan manfaat bagi ekosistem ekonomi nasional.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: