KP2MI Ungkap Data Terbaru Kondisi Pekerja Migran Indonesia di Timur Tengah

Kamis 05-03-2026,16:45 WIB

Reporter: Candra Pratama|

Editor: Marieska Harya Virdhani

KP2MI Ungkap Data Terbaru Kondisi Pekerja Migran Indonesia di Timur Tengah

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) memastikan belum menerima laporan mengenai adanya pekerja migran Indonesia yang terdampak langsung secara fisik dalam konflik di Timur Tengah. --istimewa

Dia menambahkan, pemerintah akan terus memantau dan mengikuti perkembangan konflik di Timur Tengah. Sehingga keamanan para PMI tetap terlindungi.

"Akan all out memantau, dan mengikuti perkembangan, day to day, detik demi detik, eskalasi yang terjadi di Timur Tengah," tambahnya.

Sebelumnya diwartakan, eskalasi ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berdampak pada sejumlah wilayah di Timur Tengah, membuat pemerintah membentuk skenario evakuasi untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Melalui Direktorat Jenderal Pelindungan, Kementerian P2MI membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik.

Tujuannya: untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran data secara real-time terhadap ribuan pekerja migran Indonesia di negara-negara terdampak.

Termasuk wilayah yang sempat mengalami dampak serangan seperti Qatar dan kawasan sekitar instalasi militer.

Pemetaan zona berisiko tinggi terus diperbarui guna mendukung pengambilan keputusan cepat dan terukur.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan bahwa pemerintah bersikap proaktif dan terukur dalam merespons situasi yang berkembang dinamis.

"Sejak awal eskalasi, kami telah mengaktifkan mekanisme crisis management. Pemantauan dilakukan setiap hari secara terintegrasi bersama Kementerian Luar Negeri dan seluruh Perwakilan Republik Indonesia di kawasan. Negara tidak menunggu situasi memburuk," ujar Mukhtarudin, Selasa, 3 Maret 2026.

Sebagai langkah mitigasi, kata Mukhtarudin, pekerja migran Indonesia diimbau menjauhi titik konflik, pangkalan militer, dan lokasi berpotensi rawan, serta berpindah ke tempat yang lebih aman apabila diperlukan.

Kanal pengaduan juga diperkuat untuk mengantisipasi potensi laporan terkait ancaman keamanan, keterlambatan pembayaran upah, pemutusan hubungan kerja, hingga permintaan repatriasi.

Tak hanya itu, koordinasi lintas instansi dilakukan secara intensif bersama Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di sejumlah negara timur tengah, antara lain Teheran, Riyadh, Doha, dan Abu Dhabi, guna menyinkronkan data serta menyiapkan rencana kontingensi.

"Simulasi skenario evakuasi dan opsi penghentian sementara penempatan ke wilayah berisiko tinggi telah dipersiapkan sebagai langkah preventif apabila terjadi eskalasi lebih lanjut," ungkapnya.