Kasus Andrie Yunus Jadi Perhatian Prabowo, Pertimbangkan Bentuk Tim Independen Untuk Usut Tuntas

Kasus Andrie Yunus Jadi Perhatian Prabowo, Pertimbangkan Bentuk Tim Independen Untuk Usut Tuntas

Prabowo menegaskan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan tindakan kriminal serius yang tergolong sebagai terorisme.-Tangkapan layar-

JAKARTA, DISWAY.ID-- Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan membentuk tim independen untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Namun, ia menekankan tim independen tersebut bukan berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membenci pemerintah.

BACA JUGA:Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Jadi Tiga Lajur Dampak Padatnya Arus Mudik Lebaran 2026

BACA JUGA:Prabowo Ungkap Ada ‘Deep State’, Sebut Banyak Dirjen Lawan Menteri

"Kita bisa pertimbangkan. Asal independen ya, jangan semua LSM yang apriory benci sama pemerintah dan dapat uang dari luar negeri ya," kata Prabowo, Kamis, 19 Maret 2026.

Namun, ia menekankan tak akan memberi tenggat waktu terhadap Polri untuk menegakkan hukum dalam pengusutan kasus kekerasan tersebut.

"Ya saya ini orang yg realistis dan saya seorang yang adil. Dari segi kapasitas kita biarkanlah mereka bekerja. Tapi tidak hanya Polri, banyak lembaga lain yang harus bekerja," tegasnya.

Ia menegaskan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan tindakan kriminal serius yang tergolong sebagai terorisme.

BACA JUGA:Masduki Rela 15 Tahun Tak Berlebaran dengan Keluarga Demi Nafkah Antar Pemudik ke Kampung Halaman

BACA JUGA:Prabowo: Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus Adalah Terorisme, Harus Diusut hingga Dalang

Untuk itu, ia meminta agar kasus ini diusut hingga ke dalang di balik peristiwa itu.

"ni adalah terorisme. Ini tindakan biadab. Harus kita kejar. Harus kita usut. Harus kita usut!” tegas Prabowo.

Presiden menekankan, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, melainkan harus mampu mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa tersebut, “[termasuk] siapa yang menyuruh, siapa yang membayar,” pungkasnya.

Prabowo juga menegaskan, negara tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap warga negara, termasuk terhadap aktivis yang menyuarakan kritik.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait