Banggar DPR RI Bantah APBN 2026 Jebol: Defisit Diprediksi Tetap Aman

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah merespon isu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dalam kondisi terancam jebol.

Ia memastikan APBN 2026 masih aman dan terkendali. Meski demikian, ia menyebut apa yang disampaikan sejumlah pengamat maupun akademisi perlu diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi nasional.

BACA JUGA:Ketua DPD RI Sultan Apresiasi Prabowo Kunjungi Miangas: Daerah Terdepan Adalah Wajah Indonesia

"Kita patut mengapresiasi dan merespons secara bijak berbagai kritik serta alarm kewaspadaan dari para pengamat dan akademisi. Saya memandang hal tersebut sebagai bentuk kepedulian dan rasa sayang. Yang justru perlu dikhawatirkan adalah apabila masyarakat sudah apatis dan enggan menyampaikan pandangan. Situasi seperti itulah yang tidak kita inginkan," kata Said dalam keterangannya, Senin, 11 Mei 2026.

Said menjelaskan di tengah berbagai kekhawatiran tersebut, perekonomian Indonesia justru mencatat pertumbuhan sebesar 5,6 persen.

Menurutnya, pertumbuhan itu didorong oleh faktor musiman Ramadan dan Lebaran yang meningkatkan konsumsi rumah tangga dan menggerakkan sektor industri, perdagangan, transportasi, hotel, serta restoran.

Disisi lain, belanja pemerintah yang biasanya baru bisa berjalan cepat di kuartal II, namun kali bisa lebih cepat, sehingga kuartal I 2026 belanja pemerintah bisa tumbuh 21,81% (yoy), dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,26%.

BACA JUGA:Aktor di Balik Kasus Tambang Samin Tan Belum Tersentuh, Kejagung Diminta Menindak

Sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan ketahanan (resiliensi) yang cukup baik, neraca perdagangan masih surplus, 5,5 miliar USD, terjaga positif selama 71 bulan serta pertumbuhan kredit pada perbankan secara umum masih tumbuh positif.

Dari sisi fiskal, pendapatan negara pada kuartal I 2026 mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan. Penerimaan pajak menjadi penopang utama dengan realisasi Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen.

“Pemerintah bahkan masih memiliki surplus kurang bayar pajak sebesar Rp13,38 triliun, sehingga masih punya tabungan pajak,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui tantangan masih terjadi pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama akibat turunnya lifting migas dan rendahnya harga minyak mentah Indonesia atau ICP.

Namun kondisi tersebut diperkirakan membaik pada kuartal II 2026 seiring kenaikan harga minyak dunia dan membaiknya operasi hulu migas.

BACA JUGA:Kapolda Lampung Pastikan Pelaku Penembakan Brigadir Arya Terus Diburu

Sumber: