Pesta Babi dan Krisis Dialog di Papua

Masalahnya bukan semata pada niat pembangunan, melainkan pada cara pembangunan dijalankan. Di sinilah pemikiran Jürgen Habermas menjadi relevan. Habermas melalui teori tindakan komunikatif (Theory of Communicative Action) menekankan pentingnya dialog rasional yang bebas dari dominasi.

Menurut Habermas, sebuah kebijakan publik akan memperoleh legitimasi apabila dibangun melalui komunikasi yang setara antara seluruh pihak yang terdampak.

Dalam kasus Papua, persoalan mendasarnya adalah adanya kesan bahwa masyarakat adat tidak benar-benar dilibatkan sebagai subjek dialog, melainkan lebih sering menjadi objek pembangunan.

BACA JUGA:Partisipasi Semesta, atau Sekadar Slogan Semesta?

Ketika komunikasi berlangsung secara sepihak, maka ruang publik berubah menjadi ruang dominasi. Negara membawa bahasa pembangunan dan investasi, sementara masyarakat adat berbicara mengenai tanah leluhur, identitas budaya, serta keberlangsungan hidup. Kedua bahasa ini sering tidak bertemu karena tidak ada ruang deliberatif yang sehat. Akibatnya, pembangunan dipersepsi sebagai ancaman kolonial baru.

Narasi “kolonialisme modern” dalam film muncul bukan hanya karena adanya pembukaan lahan, tetapi karena masyarakat merasa kehilangan hak untuk menentukan masa depan ruang hidup mereka sendiri.

Namun demikian, Habermas juga mengingatkan bahwa komunikasi yang sehat harus membuka ruang bagi seluruh argumen secara seimbang.

Dari sudut ini, Pesta Babi dapat dikritik karena kurang menghadirkan dialog multiperspektif. Film tampak lebih menonjolkan emosi perlawanan dibanding memperlihatkan kompleksitas persoalan pembangunan nasional. 

Ketika dokumenter hanya memperlihatkan satu sisi penderitaan tanpa memberikan ruang argumentasi yang cukup bagi pihak lain, maka ia berpotensi berubah dari media kritik menjadi media agitasi. Kritik sosial memang penting, tetapi kritik yang terlalu tunggal dapat menghasilkan polarisasi baru antara negara dan masyarakat adat.

Pemikiran Paulo Freire juga membantu membaca persoalan ini. Dalam Pedagogy of the Oppressed, Freire menolak model komunikasi yang bersifat “gaya bank”, yakni ketika kekuasaan hanya “menyetor” keputusan kepada masyarakat tanpa proses dialog.

Bagi Freire, pembebasan hanya mungkin terjadi melalui kesadaran kritis (conscientization) dan dialog yang humanis. 

Dalam konteks Papua, masyarakat adat bukan sekadar objek pembangunan yang harus menerima proyek negara begitu saja. Mereka memiliki pengetahuan lokal, sejarah budaya, dan relasi spiritual dengan tanah yang tidak bisa direduksi hanya menjadi angka investasi.

Akan tetapi, Freire juga mengingatkan bahwa pembebasan tidak boleh jatuh menjadi kebencian baru. Dialog harus menjadi jalan bersama untuk menemukan solusi yang adil. Karena itu, penting untuk melihat bahwa negara dan perusahaan tidak selalu hadir dengan niat jahat. Banyak proyek pembangunan lahir dari kebutuhan nyata untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. 

Indonesia menghadapi tantangan besar terkait pertumbuhan penduduk, ancaman krisis pangan global, dan kebutuhan energi alternatif.

Oleh sebab itu, problem utamanya bukan menolak pembangunan secara total, melainkan memastikan pembangunan berlangsung secara partisipatif, adil, dan menghormati hak masyarakat adat.

Sumber: