Klarifikasi Bukan

Oleh: Dahlan Iskan

Jumat 22-05-2026,03:55 WIB

Langkah cepat dilakukan. Sehari setelah Presiden Prabowo berpidato dar-der-dor di DPR, sebuah perusahaan baru berdiri. Namanya, Anda sudah tahu: Danantara Sumberdaya Indonesia.

PT DSI itulah yang akan melaksanakan ekspor sawit dan batu bara. Eksporter tunggal Indonesia. Semua perusahaan sawit dan batu bara harus menyerahkan ekspornya ke PT DSI.

Surat pengesahan berdirinya PT DSI sudah dikeluarkan oleh kementerian hukum kemarin. Setidaknya ringkasannya. Ringkasan itu beredar di medsos. Termasuk status PT DSI: perusahaan swasta (tertutup).

Heboh. Kok swasta. Padahal Presiden Prabowo sudah menegaskan dalam pidatonya bahwa eksporter tunggal yang dimaksud adalah perusahaan negara: Danantara.

Untung CEO Danantara segera bikin klarifikasi: status swasta itu segera diubah menjadi Persero BUMN. Berarti status swasta tadi hanya salah ketik –saking buru-burunya.

Tidak hanya soal status swasta yang diklarifikasi. Danantara juga klarifikasi beberapa poin yang dipidatokan Prabowo. Misalnya soal siapa yang melaksanakan ekspor nanti dan bagaimana caranya. Menurut klarifikasi itu PT DSI hanya mencatat dan mengawasi. Ekspornya tetap dilakukan masing-masing perusahaan tapi dicatatkan ke PT DSI. Maksudnya agar tidak terjadi lagi under invoicing dan transfer pricing. Agar negara tidak ditipu lagi oleh eksporter.

Inti dari klarifikasi: PT DSI bukan perusahaan perantara antara perusahaan sawit/batu bara dengan pembeli di luar negeri. PT DSI tidak akan mengambil untung dari ekspor sawit.

Meski ada klarifikasi tetap tidak jelas apa sebenarnya yang diinginkan pemerintah. Justru pidato Presiden Prabowo sangat jelas: ingin melaksanakan UUD 1945 termasuk pasal 33-nya. Yakni kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Biarlah kebun sawit dan tambang batu bara tetap dimiliki perusahaan tapi hasilnya dikuasai oleh negara lewat PT DSI.

Klarifikasi itu juga agar berbeda dengan peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutkan "ekspor komoditas strategis hanya dilakukan oleh BUMN Ekspor yang ditunjuk".

Entahlah mana yang paling benar. Baiknya kita sabar menunggu perkembangan sampai dua minggu lagi. Yang jelas sampai akhir Desember depan eksporter masih tetap boleh ekspor. Hanya saja sejak tanggal 1 Juni nanti sudah harus melaporkan ekspornya ke PT DSI.

Kenapa harus ada klarifikasi yang justru membuat simpang siur? Jangan-jangan klarifikasi itu muncul setelah dunia usaha meributkan pidato presiden.

Pengusaha ribut adalah wajar. Ketentuan baru itu memang bisa dianggap tidak adanya kepastian berusaha. Kalau memang ada yang melakukan under invoicing dan transfer pricing mengapa pemerintah tidak menangkap saja yang melakukannya.

Berarti kita masih harus tunggu klarifikasi atas klarifikasi itu: apakah PT DSI eksporter tunggal atau hanya pusat pelaporan data ekspor. Saya pikir pidato presiden di DPR sudah sangat jelas. Ternyata belum dianggap jelas. (Dahlan Iskan)

Komentar Pilihan Dahlan Iskan

Edisi 21 Mei 2026: Dor! Dor!

gubernur kota

Yang jelas pesta horang2 kaya tidak lagi seru. Banyak temen2 Abah Bos jadi galau. Kalau kata Gus Dur, baiknya ada. tapi dosanya lebih banyak. Bayangkan selama puluhan tahun kekayaan negeri ini hanya dinikmati horang2 itu. hanya memakmurkan horang2 yang sangat sedikit itu. Mau anda sebut Presiden Prabowo pemberani, mau anda sebut nekat, mau anda sebut ceroboh, mau anda sebut konyol, terserah anda. toh siapapun kita, akan diminta pertanggungjawaban. kebijakan anda, suara anda, tulisan anda. semuanya. saya tidak perlu dolar. saya tidak minum kelapa sawit. saya tidak makan batu bara. segala puji bagi Alloh. hidup saya berkecukupan.

Er Gham 2

Kalo udah pegang dokumen, terkait perbedaan data jumlah yang diekspor --- data dalam negeri --- dengan data milik negara importir, kok tidak suruh kejaksaan atau kpk untuk tindak lanjuti. Jangan dimaafkan dong. Itu kan uang triliunan yang ditilep. Orang kelaparan terus maling ubi dari kebun tetangga saja ditangkap. Investigasi lah. Kalo benar langsung diproses. Biar jadi contoh. Rakyat juga pengen lihat kalo pemerintah itu serius menangani maling maling ekspor. Jangan prinsip 'kawanisne' mencederai rasa keadilan masyarakat.

Johannes Kitono

Politik Ekonomi Benteng. Ending tulisan Dor Dor.Mungkin ekonomi akan kokoh atau sebaliknya. Sudah direspon negatip oleh pasar. Dollar tidak turun dan mungkin nanti bisa tembus 20 ribu. Now saat bursa di Asia hijau kecuali BEI yang merah.Modal Asing yang rasional banyak yang kabur. Pengusaha Batubara dan Sawit menangis darah.Hasil kerja keras mereka selama ini seperti diakuisisi Danantara.Kapitalis Negara, tulis Wahyu Purnama alumnus Universitas Andalas di Kompas. Berpolemik dengan Fahri Hamzah yang membantah tulisan Economist. Prabowonomic dengan BUMN sebagai motor pembangunan. Serupa tapi tidak sama dengan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng diawal 1950 an.Gagasan Prof Dr. Soemitro Djokohadikoesoemo, ayah kandung Presiden Prabowo. Beliau pernah menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian di Kabinet Natsir. Politik Benteng ini memberikan lisensi impor dan kredit khusus kepada pengusaha Pribumi.Tujuannya supaya Ekonomi NKRI tidak tergantung pengusaha asing dan nonpri. Ternyata banyak disalah gunakan. Uang kredit dipakai buat foya foya.Lisensi impor dijual kepada pengusaha Tionghoa.Ada PT Ali Baba, Direkturnya Ali dan taukenya Baba. Gagalnya Politik Ekonomi Benteng juga disebabkan sistem Demokrasi Parlementer.Silih ganti pemerintahan lupa menggeser dominasi perusahaan asing dan distop tahun 1957.Tentu kita tidak harapkan Prabowonomics juga gagal seperti Politik Ekonomi Benteng. Dan senyum Menkeu Purbaya hilang tersapu badai. SSHB.

Juve Zhang

Anda pengamat pemasaran coba lihat BLI BLI group Djarum sekarang buka toko OFFLINE....seru banget ...dan satu hal lagi grup Alfa dan indo lagi gencar ekspansi outlet....sangat dahsyat buka outlet nya....sangat seru Abang adik ini lengket terus barengan....muncul nya toko OFFLINE BLInBLI mungkin akan jadi game changer terhadap shopee atau tik tok?????? Masih seru yg jelas dompet BLI BLI jelas tebal gak terbatas ... dompet Tik tok dan shopee pun tebal gak terbatas.... pertarungan grup dompet tebal dan strategi BB dari online ke offline layak di perhatikan para ahli pemasaran....

Wilwa

@Liam. Ada satu tanaman lokal yang berpotensi besar sebagai pengganti kedelai yaitu kecipir. Kecipir hanya cocok di iklim tropis untuk hasil panen maksimal sedangkan kedelai hanya cocok di iklim subtropis untuk hasil panen maksimal. Kecipir juga bisa diolah jadi tempe. Kecipir adalah super food yang kandungan proteinnya lebih tinggi dari kedelai. Akar dan daun kecipir juga bermanfaat. Akar Kecipir (psophocarpus tetragonolobus) juga dikenal sebagai penyubur tanah karena mampu mengikat nitrogen bebas dari udara. Akar kecipir juga membantu mengikat struktur tanah di lahan miring. Daun kecipir juga sumber serat, asam folat dan zat besi untuk ibu hamil. Referensi kecipir bisa dilihat di wikipedia. Sinonim kecipir adalah kacang botol, kacang belingbing, kacang embing di Sumatra; biraro (Manado, Ternate); jaat (Sunda); kacang kumbotor (Pontianak). Englishnya winged bean, winged pea, four angled bean. Sayang pemerintah tak fokus pada kecipir sebagai substitusi kedelai sehingga kita tak perlu lagi impor kedelai untuk bikin tempe, makanan ratusan juta umat.:)

pak tani

Kalau saya gampang saja. Tolak ukur ekonomi bagus atau tidak ya diri sendiri dahulu, mungkin bisa ditambah cerita dari teman sekitar yang terdekat. Istilahnya ring 1. Itu saja sudah. Tidak usah mengkaitkan dengan IHSG, Dollar, dll. Kecuali kita memang pemain saham atau valas yang sering jalan2 keluar negri. Jadi, bagaimana ekonomi di era Mr.Wo ini. Persaingan sangat ketat, market cenderung stagnan bahkan turun, kerja harus ekstra hard dan smart. Mencari pekerjaan sangat susah. Itu yang saya dan teman sekitar rasakan dan amati. Bagaimana dengan anda? Oya, di jaman Mr.Wi saya merasakan ekonomi lebih baik. Tapi, di akhir periode mulai menurun. Kalau untuk solusi, kita serahkan saja kepada pemerintah. Dan berdoa uang rakyat betuk2 untuk kemakmuran negara, bukan untuk pribadi atau golongan.

Amaludin Ibnu

seluruh kekayaan alam adalah milik negara --> Salah, yang benar "dikuasai oleh negara" 2. harus digunakan sebesar-besar kemakmuan negara --> Salah yang benar "digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran RAKYAT" Apakah dengan ini akan meningkatkan kemakmuran rakyat? Sangat meragukan, meningkatkan kemakmuran Danantara iya. Ini playbook yang sama dengan BBPC yang berakhir dengan kehancuran total industri cengkeh, menyeramkan

Ferdy Holim

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3): "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat". "Dikuasai negara" apakah berarti harus dimiliki oleh negara? Apakah BUMN itu sama dengan negara? Ataukah BUMN hanyalah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki negara (sehingga bukan negara)? Bukankah "dikuasai negara" bisa berarti dapat/berhak diatur oleh negara (tanpa harus dimiliki sendiri oleh negara)? Sepertinya tetap perlu tafsir.

yea aina

Dampak kebijakan jor-joran membangun infrastruktur dulu, sekarang utang pemerintah cq BUMN karya membengkak. Maka diperllukan penerbitan SUN (surat utang negara), tentunya dengan bunga yang lebih tinggi. Akibatnya bank-bank di sini, lebih memilih menempatkan simpanan nasabahnya ke SUN. Ekonomi swasta mengering, kesulitan mendapatkan pinjaman komersial untuk modal dan perluasan bisnis. Dulu pemerintah mendominasi perekonomian, melalui tentakel BUMN karya. Pembangunan infrastruktur melalui penugasan, pun sekarang banyak yang mangkrak. Era sekarang, sebagai kelanjutan rezim lama. Pengulagan arah kebijakan yang mirip-mirip saja: dominasi ekonomi oleh pemerintah. Porsi besar APBN yang dialokasikan untuk "proyek" MBG, KDMP dan PSN. Kaau di Papua sana, sedang berlangsung "pesta babi" besar-besaran. Bukan tidak mungkin, akan ada pesta-pesta yang lainnya. Khususnya di setiap "proyek" baru yang dicanangkan.

Thamrin Dahlan YPTD

Dor ! Dor ! Selamat siang Pak Mario di Semarang. Pantas dan sangat layak Pasal 33 UUD 45 kedudukannya bukan lagi sebagai narasi yang selama ini sering disebut sebut namun belum pernah di Eksekusi. Setiap UU wajib hukumnya memiliki turunan misalnya dalam bentuk Keputusan Presiden. Masih dalam suasana Hari Kebangkitan Nasional Pasal 33 kini sugah bergigi sebentar lagi bergizi. Tidak elok apabila terjadi ada rakyat (penguasa&pengusaha) lebih kaya raya dibandingkan negaranya sendiri. Kondisi ini jelas melanggar filosofi kehidupan kuno klasik terkait Sumber Daya Alam. Gratis anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa tetapi kenapa SDA dikuasai orang perorang. Keputusn ini jelas pendapatan negara bertambah banyak melonjak sehingga pepatah ayam mati di limbung padi tidak berlaku lagi disini. Siap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Anda sudah menghidupkan perekonomian Indonesia Raya. Kemakmuran rakyat sudah menemukan jalan lurus sesuai amanah Alinea Pembukaan UUD 45. Gas Pooll Jangan Kendor Salam Indonesia Raya dari Perusuh setia disway.id & dismorning

yea aina

Aturan terbaru, mekanisme ekspor sawit dan batubara itu, akan direspon heboh, oleh para pebisnis dua komoditas utama kita. Mereka dianggap "nakal", karena dolar penjualannya tidak "dipulangkan", sekedar mampir ke kantong kas negara, sebagai cadangan devisa. Diduga, dolar mereka "diparkir" di perusahaan cangkang di luar sana. Yang memungkinkan bisa bebas pajak penghasilan di sini. Sekaligus perlindungan nilai harta (dolar miliknya) dari gerusan inflasi dan penurunan kurs rupiah. Logika pebisnis beda dengan orang di pemerintahan. Alih-alih mengerem penyebab inflasi tinggi dan mengatur ulang mekanisme penambahan utang negara. Tapi malah menerbitkan PP jalan pintas: monopoli ekspor sawit dan batu bara. Kalau cuan berkurang banyak, pengusaha manapun, akan lari. Bisnis lama ditinggalkan, untuk mencari alternatfr sumber cuan yang lebih jumbo. Mungkin inilah jalan menuju nasionalisasi malu-malu, terhadap perusahaan ekstraftif SDA, oleh negara. Tapi masa depan pengelolaannya bakal suram, jika masih ajeg diwarnai korupsi dan konflik kepentingan kelompok tertentu. Seperti pengelolaan (BUMN) badan usaha milik neneknya.

Liáng - βιολί ζήτα

iseng-iseng saja Paska Presiden Suharto lengser, tersebutlah istilah Era Reformasi..... Namun sayang sekali, Reformasi sepertinya masih sebatas wacana, gemanya memang begitu menggelegar diawal-awal, tetapi kemudian suaranya terdengar perlahan - hanya sayup-sayup, dan akhirnya seperti membisu. Reformasi yang semestinya perubahan drastis untuk perbaikan dalam sebuah negara, tidak dibarengi dengan perumusan konsep yang komprehensif..... sehingga, Reformasi itu apa, untuk apa, apa manfaatnya bagi masyarakat ?? Oleh karena itu, tidaklah mengherankan ada sebagian masyarakat yang menilai, bahwa Era Reformasi sekarang ini tidaklah lebih baik daripada Era-Era sebelumnya..... Ironisnya, ada bagian dari Reformasi yang digaungkan dengan suara nyaring, justru yang dilangkahi oleh dirinya sendiri..... seperti yang terjadi semasa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo..... "Revolusi Mental (Reformasi Mental)" !! Anda Pasti Tahu, bagaimana persyaratan usia untuk Cawapres dan peran Sang Paman di MK..... Apakah yang seperti ini yang disebut Revolusi Mental (Reformasi Mental) ?? Oleh karena itu, sudah semestinya implementasi dari Pasal 33 UUD 1945 yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto dilengkapi dengan perumusan konsep yang komprehensif..... Dan..... mungkin, kalau diperlukan "tangan besi" sebaiknya digunakan..... "tangan besi - yang besinya dicor dari serpihan besi-besi-nya masyarakat".....

Juve Zhang

Banyak yang kena tembak luka parah kata bos CHDI....saya gak setuju akibat satu pintu ekspor banyak yang luka parah ...mereka senang dibeli putus oleh PT DSI gak ribet urus ijin ekspor dll....kalau soal IHSG ambruk dan OREO ambruk ini cerita lain....jor jor an percetakan Ferari dan percetakan Oreo sekarang akibatnya....duit kebanyakan di cetak nilainya ambrol....Rp tersungkur pun terhadap properti ambruk....banget .... kerusakan nilai tukar Rp ini bukan kejadian setahun dua tahun ini akibat 10 tahun jor joran mengeluarkan surat kutang alias Oreo akibatnya harus cetak Ulus Koper koper....ini konsekuensi hukum makro ekonomi....jika uang dicetak jor jor joran tanpa imbangan hasil ekspor valas maka akibatnya defisit anggaran defisit dolar defisit valas.... akibatnya sekarang Rupiah ambrol OTW ke 25 ribu per dolar....harga itu masih wajar dibanding dengan jumlah Jumbo yg dicetak oleh Ferari....gak usah kaget jika tembus 25 ribu masih wajar....coba dibanding ke properti tambah hancur lebur nilai uang Rp ....ke makan sehari hari coba anda bawa uang 50 ribu duduk makan sederhana warung Tegal atau warung nasi Sunda atau RM Padang anda akan sadar uang 50 ribu sudah bagaikan kertas tissue....gak bernilai lagi....padahal gaji tetap UMR tetap naik dikit aja....gak ngejar inflasi akibat cetak uang Jumbo terus menerus....pil pahit ini harus ditanggung seluruh Rakyat entah miskin atau super miskin....kalau kaya bos Tambang batu bara ya aman aman saja ...walaupun ada 1 pintu ekspor.

Muin TV

Waktu saya umroh tahun lalu, ada jama'ah yang usahanya adalah tambang batubara. Dia cerita, untuk mengeluarkan batubara 1 tongkang, dia harus menyediakan uang minimal 750 juta. Kalau tidak ada, ada aja masalahnya. Untuk siapa uang sebesar itu? Sudah pasti untuk APH. Aparat penegak hukum. Jadi, yang harus dibersihkan itu, ya.... APHnya. APH sebagai wakil negara, malah berkolusi dengan pengusaha untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia. Akhirnya terjadilah under invoicing. Export 1000 ton, dilaporkan cuma 500 ton. Bahkan ada export 5 juta ton Nikel, gak dilaporkan sama sekali. Alias diselundupkan. Jadi, harusnya presiden itu membersihkan aparat hukumnya terlebih dahulu, baru terapkan UUD 45 pasal 33 ini.

mario handoko

selamat pagi bp thamrin, bp agus, bp jo, bp jokosp, bp udin, bp em ha, bp mul dan teman2 rusuhwan. akibat mic bocor/ slogan "hidup jokowi" terasa hambar/ tiap pagi rusuhwan menggacor/ semoga kritik saran bisa didengar/ beli jas dan peci baru/ dipakai sewaktu upacara/ walau salah sebut hakim jadi guru/ semoga ucapan bisa jadi doa/ sering dengar puja puji/ jadi sesak peci di kepalanya/ terlalu banyak umbar janji/ jadi nge-blank tampaknya/

yea aina

Omon-omon pasal 33 UUD 45 tanpa ditafsirkan sekarang, rasanya seperti ujaran yang sangat kadaluarsa. Telat. Sudah terlanjur dikapling-kapling konsesinya. Dibagikan kepada yang 'berani" membayar lebih kepada pembagi konsesi, Anda sudah tahu. Kalau sekarang akan dimonopoli penjualannya oleh pemerintah cq Danantara, lalu apa bedanya dengan yang pernah dilakukan VOC 350 tahun di sini. Nasionalisasi terselubung yang akan "menguasai" jalur penjualan SDA ini, seperti menjelaskan bahwa pendapatan negara dari SDA, selama ini minim sekali. Pun 82% pendapatan APBN berasal dari pajak, bea dan cukai. Selebihnya dari PNBN dan utang lagi dan lagi kwkwkw.

Jo Neka

Pemerintah menembak pengusaha batu bara.Gara² pak DI menulis berseri tentang gaya hidup pengusaha batubara.Hidup bagai sultan ditengah derita rakyat lokal.Yang menerabas jalan berlumpur.Dan BBM subsidi yang menghilang bag pelaku korupsi.Hei.pengusaha batubara.Marahlah pada bapak yang punya disway..Edisi ngomporin.

Muh Nursalim

Saya kira info tentang Kuba perlu update. Kuba beda dengan Korut. Sangat beda. Kim Jong Un naik tahta saat masih belia. sangat beliat. Umur 26 thn dengan pangkat langsung jenderal bintang 4. Sementara KUba, Fidal Castro mirip2 lah Prabowo. Sosialisme ngemut ilmu. Sehingga sejak duku kuliah S1 hingga S3 di sana gratis. Dg pendidikan itu kemakmuran Kuba jauh lebih baik dari Indonesia. Kata mantan dubes RI untuk Kuba, Ibu siapa itu. Bisa kita liat, saat covid. Kuba sejak awal tdk menerima vaksin dari luar negeri. Mereka buat sendiri. Bahkabn mengekspornya ke sejumlah negara. Indonesia tidak ambil dr sana karena telanjur kontrak dengan bbrp perusahaan vaksin non Kuba.

Muh Nursalim

Prof Muby, mungkin akan bangkit dari kuburnya. Meski kalah debat dengan Sri Mulyani cs saat amandemen UUD pasal 33. Hari ini ide besarnya dijalankan oleh Prabowo. Masih tiga tahun an untuk mensukseskan ide besarnya. Semoga berhasil.

Wilwa

@Liam. The Fed itu seperti negara dalam negara. Atau kita bisa melihatnya sebagai “tuhan” atau “hantu” yang disembah banyak investors (besar maupun kecil) karena power yang mereka miliki yaitu cetak M0 dan create M1. Cetak M0 itu sering disebut Juve sebagai Ferrari (maksudnya Peruri) printing money. Sedangkan Federal Reserve / Central Bank creates M1 dalam hal ini adalah create Gov’t Bonds (kerjasama sama Menkeu/ Finance Minister / Secretary of Treasury) yang menyerap M0. Begitulah “Penciptaan” Uang/Duit dari Udara Hampa / Thin Air!

hoki wjy

Saya yakin untuk komoditas Emas dia tdk akan berani mengganggunya karena Freeport milik Amerika.karena selama ini semua permintaan Amerika dia penuhi mulai dari kirim data warga RI dan masuk BOP dan buka pangkalan militer dikonoha buat Amerika dg disamarkan jadi pusat service semua pesawat Hercules di Asia!

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

PASAL 33 BARU NAIK PANGGUNG.. Selama ini Pasal 33 UUD 1945 seperti pajangan ruang tamu. Dibaca saat upacara. Dipuji saat seminar. Setelah itu disimpan lagi di lemari konstitusi. Kemarin Prabowo mengeluarkannya. Debunya sekalian ditiup. Ia seperti berkata: “Negara jangan cuma kebagian pajak dan seremoni gunting pita.” Maka lahirlah ide semua ekspor sawit dan batu bara lewat Danantara. Negara ingin duduk di kursi depan. Bukan lagi di bangku penonton VIP. Yang menarik justru reaksinya. Pasar langsung gemetar. Padahal rakyat desa tetap sarapan tempe. Tidak ada emak-emak yang mendadak antre minyak goreng sambil teriak “Danantaraaaa...”. Memang ada pertanyaan besar. Negara siap jadi pedagang raksasa? Punya gudang? Punya kapal? Punya negosiator kelas dunia? Jangan sampai niat menyelamatkan kebocoran malah bocor di pipa baru. Namun sejarah memang selalu dimulai dari keputusan yang membuat orang nyaman jadi tidak nyaman. Bung Karno pernah mengguncang. Soeharto juga. Kini giliran Prabowo. Bedanya, kali ini pelurunya bukan senjata. Tapi tafsir konstitusi.

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

YANG DITEMBAK PAK PRABOWO... Yang ditembak Prabowo sebenarnya bukan sawit. Bukan batu bara. Tapi satu kata yang sudah terlalu lama sakti: “perantara”. Di negeri kaya sumber daya, yang paling cepat kaya sering bukan petani. Bukan penambang. Tapi pemain di tengah. Yang tidak berkeringat di kebun. Tidak berdebu di tambang. Tapi rekeningnya paling sehat. Prabowo tampaknya membaca itu. Maka jalur ekspor dipersempit. Semua lewat Danantara. Negara ingin tahu persis: berapa barang keluar, berapa dolar masuk. Tidak lagi pakai angka yang tiba-tiba kurus di invoice. Kalau benar kebocoran selama ini besar, langkah ini masuk akal. Sebab Indonesia terlalu sering kaya di statistik, miskin di kas negara. GDP naik. Gedung naik. Tapi kelas menengah malah turun kelas. Seperti naik lift yang kabelnya putus. Tentu risikonya besar. Monopoli negara juga bisa melahirkan “raja-raja baru”. Kita punya bakat lama: kalau ada satu pintu, biasanya langsung muncul calo di depan pintu. Karena itu, yang paling penting bukan hanya keberanian membuat aturan. Tapi keberanian mengawasi pelaksanaannya. Sebab korupsi paling licin sering lahir dari niat yang paling patriotik.

Sulaspin

Negara, kini menunjukkan niat baik. Ketulusan. Tekad dan ketegasan. Keberanian. Dalam menjalankan konstitusi UUD 1945. Khususnya pasal 33. Tentu menimbulkan pro kontra. Wajar dan lumrah. Ini negara demokrasi. Beda pendapat dan pandangan dijamin konstitusi. Pengalaman menunjukkan, tidak mudah menyeimbangkan pembagunan ekonomi dan politik. Negara yg memprioritaskan pembangunan ekonomi, politiknya tidak stabil. Demokrasinya tidak berjalan dengan baik. Cenderung otoriter. Sebaliknya negara yang mengedepankan kemajuan politik dan demokrasinya, kehidupan ekonomi mandeg. Stagnan. Periode yg lalu sistem ekonomi dan politik negeri ini, kondisinya abu-abu. Tidak selaras antara konsitusi dengan realita di lapangan. Kali ini, kebijakan besar akan menimbulkan goncangan dahsyat. Terutama yg selama ini menikmati kekayaan alam nusantara. Bagi rakyat kecil, petani, peternak dan nelayan, buruh serta orang kampung tersenyum lebar. Sambil berharap, hari esok lebih cerah. Kehidupannya lebih baik. Tanpa diliputi kekuatiran, esok hari makan apa. Bertempat tinggal dimana.

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

BAYANG-BAYANG SUMITRO.. Kalau Prof. Sumitro Djojohadikusumo masih hidup, mungkin beliau akan jadi orang pertama yang dimintai komentar soal pidato Prabowo kemarin. Sebab yang dilakukan sang anak seperti sedang berjalan di dua rel pemikiran ayahnya sendiri: nasionalisme ekonomi dan pragmatisme pasar. Sumitro bukan ekonom menara gading. Ia nasionalis. Sangat nasionalis. Tapi juga realistis. Ia tahu negara harus kuat. Namun ia juga paham pasar tidak bisa dilawan hanya dengan semangat revolusi. Karena itu menarik melihat Prabowo kini menghidupkan kembali Pasal 33. Negara ingin lebih berdaulat atas sawit dan batu bara. Ini seperti gema lama pemikiran Sumitro: sumber daya alam jangan bocor terlalu banyak keluar negeri. Tapi Sumitro juga pernah hidup di zaman ekonomi morat-marit. Ia tahu birokrasi bisa lebih lambat dari antre minyak tanah. Maka pertanyaan besarnya bukan ideologinya. Melainkan eksekusinya. Jangan sampai negara ingin jadi pemain utama, tapi akhirnya malah sibuk jadi administratur stempel. Namun satu hal pasti: pidato kemarin membuat nama Sumitro terasa hadir lagi. Seperti bayangan lama yang tiba-tiba berjalan di lorong DPR.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Komentar: 102

48 menit
Thamrin Dahlan YPTD

Selamat sore Pak Mario di Semarang. Topik Klarifikasi Bukan sangat menarik dibahas ketika ada pembenaran bila pekerjaan dilakukan terburu buru. Ya sudahlah saya belajar dulu apa itu arti Under Invoicing diterjemahkan bebas sebagai salah satu praktik membuat nilai transaksi di dokumen lebih rebndah dari harga sebenarnya. KemudianTransfer Pricing adalah penetapan harga trabsaksi antar perusahaan yang masih satu grup atau terafiliasi. Berbaik sangka saja dua istilah itu tidak atau belum bisa juga sudah dilakukan perusahaan sawit dan batubara. Bapak Presiden Prabowo saya pikir akan menempatkan Personil Tegas dan Berani untuk memegang tanggung jawab Danantara Sumber Daya Alam. Malahan kalau perlu Presiden day to day memantau kinerja. Saya masih ingat jargon semangat ketika Pilpres 2014. Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi, Kalau Bukan Kita Siapa Lagi. Inilah momentum menggelorakan Pasal 33 UUD 1945., Suatu kepastian hukum sebagai dasar bertindak yang pasti mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 yang selama ini tidak begitu serius dilakoni. Abah dan Saya penulis serta teman teman Perusuh hanya punya Senjata Pena untuk ikut mengsukseskan Program Mulia. 3 Pena : Pena Saran, Pena Kawan dan Pena Sehat. Kewenangan Legal ada tangan Pemerintah. Semoga ada perubahan signifikan day to day dari pengelolaan sumber daya alam. Karunia Tuhan Yang Maha Kuasa wajib di olah sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yes Gas Pol Jangan pernah kendor. Doa kami menyertai Anda.
Reply

1 jam
Juve Zhang

@khairunNisa.... pejabat kita sudah digaji 100 juta saja masih kurang.....entah makan apa setiap hari.... pensiunan PNS ada yg santai makan di RM Jepang hotel bintang lima....saya kaget diberi tahu waktu aktif masih nguli dulu....makan diRM jepang dulu kami berempat satu juta habis...yg bayar kantor kita....kalau pensiunan entah dari mana duit nya.... hedonisme serakah itu mungkin DNA pejabat kita....hukum harus keras contoh korupsi ya sudah hukum seumur hidup semua ....gak pake remisi...Naidemn..dkk sudah penjara saja seumur hidup....biar kapok...
Reply

2 jam
Gregorius Indiarto

Isi pidato yang jelas dan diartikan tidak jelas, itu sudah biasa, sering terjadi, karena sesuatu dan hal lain. Yang luar biasa adalah; yang pidato mempersilahkan/membolehkan isi pidatonya untuk diartikan tidak jelas. Ora kacek. Met siang, salam sehat, damai dan bahagia.
Reply

2 jam
siti asiyah

Kebanyakan kita berkutat pada pasal per pasal yang tertulis pada konstitusi. Abai dengan penjelasan konstitusi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari konstitusi. Pada penjelasannya, konstitusi menguak mengapa dirinya dibuat memuat hal - hal pokok secara singkat dan supel. Penjelasan meyakini bahwa semangat para penyelenggara negara-lah yang akan menjadi daya dan ruh dari pelaksanaan pasal per pasal, se-sederhana apapun hukum dasar ditulis bilamana semangat para penyelenggara negara baik dan mulia, maka baik dan mulia-lah negara ini. Pun sebaliknya. Mengapa ada klarifikasi atas klarifikasi yang sudah diklarifikasi ??? Dimungkinkan pasti ada kejahatan dalam setiap percepatan maupun perlambatan. Semangat yang beda untuk hukum dasar yang sudah kita ketahui bersama pasal per pasalnya.
Reply

2 jam
Liáng - βιολί ζήτα

iseng-iseng saja Pekerja Gig Saya sempat terkejut membaca tulisan jurnalis Bong Xin Ying..... yang diawali dengan kalimat : ** Datang bawa pacul, menanti dipilih: menyelami nasib pekerja gig yang kian menjamur di China ** ** Ribuan "pos pekerja gig" yang didukung pemerintah bermunculan di China, jadi pintu untuk lowongan pekerjaan kasar berupah rendah. Dalam seri pertama ini, CNA membahas bagaimana para pekerja berusia lanjut dan tidak memiliki pekerjaan tetap terpaksa terjun ke bidang ini. ** Namun, apa yang ditulis oleh Bong Xin Ying, ternyata senyata-nyatanya, dengan data dari Pemerintah Tiongkok sendiri, plus wawancara dengan para pekerja gig, juga foto-foto pos pekerja gig..... Pekerja Gig (Gig Worker), bahasa Chinese-nya 零工 (líng gōng), yaitu : pekerja lepas, pekerja harian, pekerja paruh waktu, atau pekerja sambilan. Jurnalis Bong Xin Ying (彭欣颖 Péng Xīnyǐng) yang berbasis di Tiongkok, dari CNA (Channel News Asia) menurunkan tulisan yang cukup panjang mengenai Pos Pekerja Gig atau 零工驿站 (líng gōng yì zhàn) di Tiongkok. Dua hari yang lalu, CNA Indonesia menurunkan tulisan Bong Xin Ying tersebut..... https://www.cna.id datang-bawa-pacul-menanti-dipilih-menyelami-nasib-pekerja-gig-yang-kian-menjamur-di-china [1/2]
Reply
- 2 jam
  Liáng - βιολί ζήτα
  
  Ternyata, selalu ada sisi buram dari kemajuan suatu bangsa..... sebagian dari mereka, yakni generasi yang kini usia paruh baya sepertinya terlindas oleh kemajuan zaman. Namun, upaya Pemerintah Tiongkok dengan Pos Pekerja Gig atau 零工驿站 (líng gōng yì zhàn) yang jumlahnya hampir 10.000an Pos di seluruh Tiongkok, semestinya mendapat apresiasi yang sangat tinggi..... sebagai upaya mengatasi sisi buram dari kemajuan itu sendiri. Dari segi usia dan latar belakang pendidikan para pekerja gig, tidaklah memungkinkan untuk bekerja formal dengan kualifikasi tertentu yang seperti terbang tinggi - meninggalkan mereka di landasan, apalagi untuk merantau ke luar negeri. Upaya Pemerintah Tiongkok memfasilitasi antara pihak yang membutuhkan pekerja lepas dan para pekerja gig, dengan mendirikan Pos Pekerja Gig atau 零工驿站 (líng gōng yì zhàn)..... patut diajungi jempol. Dan..... sayang sekali, sisi riil kehidupan di Tiongkok, khususnya kaum pekerja, yang jelas-jelas terkait kemajuan ekonomi Tiongkok dengan berbagai dampaknya dan sisi buramnya..... lepas dari pengamatan Abah DI yang justru begitu sering bolak-balik Tiongkok..... padahal di Shànghǎi (上海) saja konon ada sekitar 10 Pos Pekerja Gig atau 零工驿站 (líng gōng yì zhàn)..... begitu banyak, begitu mencolok mata..... [2/2].

2 jam
Liam Then

Cara panggang sate yang benar : 1. Jangan pakai Api Unggun, itu kemah namanya. 2. Arang harus pas baranya 3. Bumbu dan daging tusuk sudah ready tersedia. 4.menurut analisa PPTS - Pusat Penelitian Teknologi Sate " : biasanya daging tusuknya lebih banyak dari bumbunya. 5. Proses paling utama adalah kegiatan memanggang sate, bukan mengaduk bumbu . 6. Waktu panggang, jangan sambil dimakan, itu laper namanya.
Reply

3 jam
Er Gham 2

Kuota internet hangus. Kalo ini, emang isyu orang banyak. Beda dengan isyu satu pintu gerbang ekspor batubara and sawit. Wahai operator. Jangan sampai hangus semua lah. Minimal refund 50 persen dari yang tersisa. Win win solution dong.
Reply

3 jam
Liam Then

Diatas ngomong apa, di bawah terjemahkan apa. Kayaknya ada yang perlu diganti .
Reply
- 2 jam
  yea aina
  
  Om @Liam yang pantas diganti atasan atau bawahan? Kalau dicopot semua, sepertinya akan terjadi "keterbukaan". Vulgar kwkwkw.

3 jam
Er Gham 2

Mungkin nanti ada klarifikasi terkait cara mengatasi pengusaha pengusaha kunyuk yang doyan 'separo-nyolong' selama puluhan tahun. Bandara Kertajati bakal dijadikan pusat service pesawat angkut hercules di Asia. Entah kalo sekedar baru wacana. Ada duit masuk. Juga gak jadi mangkrak. Bisa jadi obyek wisata juga. Rakyat bisa lihat bermacam macam jenis hercules yang parkir. Ada juga pendapat soal politik bebas aktif dan masalah kedaulatan udara. Atur aja lah. Kalo merugikan ya tolak.
Reply

3 jam
Eyang Sabar56

Memang kalau sudah urusan duit, apalagi jumlah jumbo - pasti ribut. Maksud Presiden baik. Implementasinya yang paling ribut. Akar soalnya cuma satu : kepastian hukum. Kalau hal ini dijalankan secara murni dan konsekwen (minjam istilah orba), tidak penting bentuk badan/lembaga baru apapun namanya. Aturan yang sudah ada yang dioptimalkan. Masalahnya terlalu banyak aturan yang bahkan tumpang tindih.
Reply
- 3 jam
  Macca Madinah
  
  Akarnya yang lain: Koordinasi internal sebelum omon-omon. Sepertinya ada yang turun gunung minta maaf ke para inpestor.

3 jam
Macca Madinah

Bagi rakyat kawula, akhirnya sekarang ini berpikir sendiri-sendiri, bagaimana supaya memiliki ketahanan pangan di rumah tangganya. Asal jangan sampai dijarah oleh tetangganya sajah.
Reply
- 3 jam
  Liam Then
  
  @Bang MM. Amit-amit hehehe

4 jam
yea aina

Padahal pertumbuhan ekonomi 5,6%, tapi kurs rupiah terhadap dolar anjlog, rapot merah di IHSG dan yang paling dirasakan jelata: semua harga kebutuhan meroket. Inflasi berjilid-berjilid. Kalau pertumbuhan ekonomi 5,6℅ itu nyata dan faktual, tanpa "polesan" jor-joran belanja pemerintah, mungkin situasi ekonomi kita akan baik-baik saja. Paling tidak tanpa drama rupiah dan IHSG nyungsep ke jurang. Pun emak-emak tidak perlu pusing mengatur ulang pengeluaran belanja rumah tangga yang makin menguras isi dompet. Ternyata skenario pertumbuhan ekonomi 5,6%, tidak searah dengan penguatan rupiah dan investor asing masuk IHSG. Anomali. Terkait rupiah yang terpuruk, pemerintah menduga praktek "kecurangan" para eksportir sawit dan batu bara. Jual produk, dapat pembayaran dolar tapi dilaporkan lebih kecil nilainya atau diekspor melalui perusahaan perantara, untuk mengecilkan nilai perolehan dolarnya. Mestinya, kalau ini pelanggaran aturan pemerintah, bukan sekedar ditertibkan dengan omon-omon di gedung dewan. Tapi dikenai hukuman, berupa denda sampai dengan pencabutan konsesi. Jangan-jangan penerapan aturan yang tanggung, sarat klarifikasi itu, akibat ada yang tawar menawar. Nego ulang penerapan aturan baru itu. Karena para pembuat regulations, banyak yang bisnisnya terkait batu bara dan sawit. Dokumenter "Sexy killer", pernah menguak siapa saja dibalik konsesi SDA negeri ini. Mungkin bisa berlanjut, siapa saja yang melakukan under pricing atau transfer pricing. Koalisi politik bakal buba
Reply
- 4 jam
  Warung Faiz
  
  Mungkin tujuan akhirnya itu..tawar menawar..kalo sdh pas..tancap gas..
- 3 jam
  Liam Then
  
  Bisa jadi, soalnya masuk akal Wkwkwkwk
- 3 jam
  mario handoko
  
  selamat siang sobat yea, bp warung. langkah pak pleciden mem BUMN kan eksor sawit dan batu bara. secara teoritis baik sekali. namun kalau melihat 2 buah program kebanggaan pak pleciden yg sudah berjalan. embege dan kadeempe. yg mana di atas kertas, kedua program ini bagus untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. tapi pelaksanaannya? sobat yea dan bp warung pasti sudah tahu. di portal2 berita. bapak yg saat ini masih menjadi sesuatu itu. berdelusi kedua program tsb sukses besar. malah membanggakan kedua program tsb menjadi jujugan belajar pemimpin negara2 lain. tak terlihat beliyo memonitor sendiri. bagaimana implementasi, pelaksanaan dan hasil dari program tsb di lapangan. so, kita lihat saja nanti. bagaimana program BUMN isasi export ini. bisa membangkitkan atau membangkrutkan negara.
- 1 jam
  yea aina
  
  Bang @Faiz, Om @Liam, Bro @Mario, Omon-omon berapi-api, penerapan aturan satu pintu ekspor sawit dan batu bara itu, toh sehari kemudian meredup, seiring pembentukan badan pelaksana. PT DSI. Ada salah ketik, juga klarifikasi yang semakin membagongkan. Kalau di hulu, sudah terjadi simpang siur, hilirisasinya akan menghasilkan dua kemungkinan: 1/ Para pelaku kongkalikong itu, akan bersepakat dengan aturan yang "dibungkus" DHE aman terjaga. 2/Mereka cakar-cakaran, sailing ngotot agar cuan tidak berkurang sesenpun. Maka terbuka peluang: koalisi politik bakal bubar. Yang pertama: sudah biasa terjadi di sini. Untuk yang kedua, mari kita tunggu dan saksikan dramanya. Lengser!

4 jam
Runner

Design and Build. Itu dikenal didunia konstruksi. Maksudnya disainnya dikerjakan sebagian-sebagian, paralel setelahnya konstruksi berlangsung mengiringinya. Kontraktor yang jago, pasti hati-hati mengerjakannya. Begitu juga konsultan perancangnya jarus cermat mendisainnya. Model membangun seperti ini, diawal sudah harus jelas hasil akhir atau outputnya. Misal, outputnya pasal 33 UUD ‘45. Maka “design and build”nya peraturan-peraturan dan penerapan-penerapan yang dijalankan, yang tidak boleh menyimpang dari UUD tersebut. Kalau menyimpang. Nekad itu. Melanggar Undang-Undang Dasar.
Reply

4 jam
Khairun Nisa

Om JZ, kek mna la pejabat di kita ni y om, udah parah semua, gak cuman satu dua, dah hampir semua nya, KLO terus kek gini mnurut prediksi om, gmna la bangsa kita ni k depnnya?
Reply

4 jam
Khairun Nisa

WOI PARA KOMENTATOR, DALAM SEJARAH BANGSA INI GAK HERAN KLO PMMPIN NYA SERING DAR DER DOR DOR. MMG DALAM DUNIA PER PELURUAN TU ADA BANYAK JENIS NYA, JD JENIS PELOR YG D PAKAI PMMPIN BGSAT eh BANGSA NI SERING NYA YG JENIS HAMPA alias kosong gak ada isi nya alias omon2, alias KOSONG MELOMPONG TAPI suara nya aja yg gede, SEHINGGA ...............
Reply

4 jam
Kujang Amburadul

Mungkin Pak @Hasyim hari ini lupa absen. Saya kopas usulannya Pak, mewakili Bapak , agar tidak putus: CHDI seharusnya dibuatkan aplikasi untuk di HP. Sehingga mempermudah Perusuh untuk komentar, hapus komentar, nge-tag Perusuh lain, dapat notifikasi, bagi foto, bagi link, dll, seperti ketika kita berkomentar di Facebook. Sekarang, kita sulit tahu apakah komentar kita dikomentarin Perusuh lain atau tidak karena tak ada notifikasi. Kita harus scroll panjang lebar dulu menemukan komentar kita. Di HP saya ada 3 aplikasi buatan mas Azrul Ananda yaitu: Persebaya, DBL Play, dan Main Sepeda. Sang anak punya 3 apps, tapi sang bapak nggak dibuatin. Tega banget sih mas Azrul ini. Aplikasi bisa dinamakan Disway. Tapi isinya ada CHDI, ada berita Disway lainnya, ada Disway daerah, dan bisa juga ada Happy Wednesday juga biar mas Azrul kembali aktif menulis juga. Kalau ada aplikasi Disway, menurut saya pengunjung aplikasi yang ke CHDI setiap harinya bakal mengalahkan pengunjung 3 apps mas Azrul digabung jadi satu. Terima kasih.
Reply
- 4 jam
  Runner
  
  Pak KA Pak Hasyim kan pamit off sementara karena beribadah haji. Pas nanti Beliau on lagi, aplikasi Disway sudah jadi…. Tra la la.
- 2 jam
  Kujang Amburadul
  
  Oh ya, makasih saya baru ingat. Mudah2an beliau berdoa disana utk aplikasi ini. Dan hajinya mabrur. Aamiin.

4 jam
Er Gham 2

Pengusaha eksportir yang jujur 100 persen selama ini mungkin tidak terlalu ambil pusing. Tapi yang emang 'setengah maling' pasti sekarang blingsatan kasak kusuk ingin menggagalkan.
Reply
- 3 jam
  Er Gham 2
  
  Bukan juga pengusaha eksportir. Gak ambil pusing. Biar yang digaji pajak aja yang pusing. Ngopi aja sambil ngudut.

4 jam
Er Gham 2

VOC kantor pusat di Amsterdam. Punya kantor cabang di Batavia. VOC Batavia jual murah rempah ke VOC Amsterdam. Lalu VOC Amsterdam jual mahal rempahnya ke negara negara Europa. Kalau volume mungkin tetap sama sesuai pencatatan karena masih satu grup perusahaan. Penduduk di Pulau Banda dan Rhun yang tanam rempah tetap miskin. Hasil sumber alamnya dikeruk oleh VOC. Belum ada pasal 33 saat itu.
Reply

4 jam
Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

BAGAIMANA MENGATASI UNDER INVOICING DAN TRANSFER PRICING DALAM EKSPOR, YANG BISA DILAKUKAN OLEH REGULATOR DAN NEGARA..? Cara mengatasinya sebenarnya bukan misteri ekonomi tingkat dewa. Banyak negara sudah melakukannya. Kuncinya ada pada data, transparansi, dan integrasi pengawasan. 1) Pertama, negara harus punya pembanding harga internasional secara real time. Harga sawit, batu bara, nikel, semua bisa dipantau harian. Kalau harga ekspor tiba-tiba terlalu murah dibanding harga pasar dunia, alarm otomatis harus berbunyi. 2) Kedua, data ekspor, pajak, perbankan, dan pelabuhan harus tersambung. Jangan masing-masing berjalan seperti kerajaan kecil. Di era digital, kebocoran besar sering terjadi justru di sela antar lembaga. 3) Ketiga, wajib ada audit transfer pricing yang kuat. Banyak negara memakai prinsip arm’s length. Artinya harga transaksi antar perusahaan grup harus wajar, seolah-olah transaksi dengan pihak independen. 4) Keempat, penegakan hukum harus konsisten. Bukan ramai di konferensi pers, lalu sunyi di pengadilan. ### Yang paling penting sebenarnya sederhana: regulator harus lebih pintar dari yang diawasi. Karena pelaku manipulasi modern tidak lagi membawa karung uang. Mereka membawa laptop, konsultan pajak, dan spreadsheet yang tampak sangat sopan.
Reply

4 jam
Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

ARTI DAN MAKSUD KATA: UNDER INVOICING DAN TRANSFER PRICING, DALAM EKSPOR.. 1) Under invoicing itu sederhana. Harga barang di dokumen ekspor dibuat lebih murah dari harga sebenarnya. Misal batu bara dijual USD 100 per ton. Di kertas hanya ditulis USD 70. Selisih USD 30 “parkir” entah di mana. Pajak dan devisa yang masuk ke negara pun ikut mengecil. 2) Transfer pricing lebih canggih lagi. Biasanya melibatkan perusahaan yang masih satu grup. Contohnya, perusahaan di Indonesia menjual sawit murah ke anak perusahaan sendiri di luar negeri. Setelah sampai luar negeri, barang itu dijual lagi dengan harga sebenarnya. Laba besar akhirnya muncul di negara lain. Bukan di Indonesia. Secara teori, transfer pricing tidak selalu ilegal. Perusahaan global memang perlu menentukan harga antar anak usaha. Yang jadi masalah kalau harga itu sengaja diatur untuk mengurangi pajak atau memindahkan keuntungan. Karena itulah negara-negara kaya sumber daya sangat sensitif pada dua istilah ini. Kebocorannya tidak terlihat seperti pencurian biasa. Tidak ada maling lompat pagar. Tidak ada brankas dibobol. Yang berpindah hanya angka di layar komputer. Tetapi nilainya bisa triliunan rupiah.
Reply
- 4 jam
  pak tani
  
  Pak Agus, berarti yang perlu diperketat adalah verifikasinya? Perlukah dibentuk badan khusus untuk verifikasi? sedangkan badan itu sendiri belum jelas dan diragukan kapabilitasnya? Belum matang tapi sudah diumumkan? Bukankah lebih seperti gertak sambal atau penekanan 'Penguasa Lahan' sudah berganti? Semoga tidak. Padahal sudah ada kewajiban untuk menggunakan lembaga surveyor dalam menentukan mutu barang komoditas ekspor. Ada Sucofindo, Bureau Veritas, dll. Tambahkan saja ketentuan verifikasi di lembaga surveyor tersebut ? Pemicu utama hal ini menurut saya adalah qty. Total qty ekpsor kita ternyata jauh lebih rendah dari laporan qty import negara tujuan. Yang jelas di negara tujuan ekspor peraturan lebih ketat, sehingga tidak ada sulapan data impor maupun ekspor.

5 jam
Juve Zhang

Transfer pricing yg di taksir merugikan negara 150 milyar USD kata sang Raja ....asal bunyi atau asal keluar angka WOW....saya gak percaya transfer pricing bisa Segede itu....anda tahu harga acuan batu bara sudah ada ...dunia batubara bukan dunia bisik bisik...ada kontrak nyata...ada PLTU yg mau pake ....semua transparan....kali transfer pricing sampai 150 milyar USD setahun sangat omong kosong....entah kalau ngitung 150 milyar dari zaman Majapahit berdiri....kalau setahun pengusaha bisa transfer pricing 150 milyar jelas jelas omon kosong....
Reply
- 5 jam
  Juve Zhang
  
  Transfer pricing itu bohongin harga jual sebenarnya....tapi dunia batubara sawit itu dunia transparan ada harga acuan....ini bukan jualan heroin bubuk putih dari Kolombia.

5 jam
Juve Zhang

Kemarin CEO Danagtara bilang kita akan beli putus hasil batu bara dan sawit.... artinya ekspor urusan DSI.sekarang ubah lagi hanya catat volume penjualan....sekelas CEO saja bingung apalagi rakyat jelantah....beli putus itu DSI harus likuid uangnya....apa kuat beli komoditas begitu gede....mudah saja cetak di Ferrari saja....beres semua persoalan toh dalam negeri transaksi pake Rp....itu pikiran sederhana cetak Ferari andalan kita kata Menkeu zaman dulu dan itu Nikmat gampang ....memang Argentina pun gak ribet pake terbitkan Oreo...mereka langsung saja cetak uang peso.... terbitkan OREO jika gak ada yg beli ya solusi nya cetak uang oleh bank sentral dan dibelikan OREO yg gak laku dijual....simple dan Joss uang beredar jadi kebanyakan akhirnya jadi kertas tissue....kalau di Argentina peso jadi kertas toilet....di konon HAH masih kertas tissue.... Amsiong
Reply

5 jam
Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

SEBENARNYA BELUM JELAS, APAKAH PT DSI INI NANTI AKAN JADI PERUSAHAAN CALO SAWIT DAN BATUBARA, ATAU SEKEDAR PERUSAHAAN PEMANTAU EKSPOR SAWIT DAN BATUBARA? Publik bingung itu wajar. Pidato Presiden terdengar tegas: eksportir tunggal. Artinya semua ekspor lewat satu pintu. Mirip Bulog zaman beras masih dianggap urusan ideologi. Lalu muncul klarifikasi. PT DSI katanya hanya mencatat dan mengawasi. Bukan pedagang. Bukan perantara. Tidak ambil margin. Nah, di sinilah mulai muncul tanda tanya sebesar kapal tongkang batu bara. Kalau hanya mencatat, bukankah negara sebenarnya sudah punya bea cukai, pajak, bank devisa, sampai PPATK? Bahkan Excel staf kementerian pun mungkin sudah penuh angka ekspor. Tetapi kalau PT DSI nanti ikut menentukan harga, kontrak, atau tujuan ekspor, ya namanya bukan lagi pemantau. Itu sudah masuk dunia percaloan modern. Bedanya, pakai jas dan presentasi PowerPoint. Masalah utama Indonesia memang klasik. Ide besarnya sering hebat. Tetapi penjelasan teknisnya datang belakangan. Akibatnya pasar panik duluan, rakyat bingung, birokrasi sibuk klarifikasi. Kini publik menunggu satu hal sederhana: PT DSI ini sebenarnya satpam pelabuhan, atau pemain utama di pasar ekspor? ### Masih perlu klarifikas. Atas klarifikasi nomor 1, 2, 3 dan semua penjelasan sebelumnya. Karena yang bikin penjelasan, sebenarnya juga belum jelas. "Apabila di kemudian hari ditemukan yang sudah jelas, tapi terlanjur diklarifikasi dan malah lebih jelas, nanti akan dijelaskan. Lagi.."
Reply

5 jam
Warung Faiz

Tenang bapack2..ibuck2..nanti akan dibuat sebuah badan,namanya Badan Klarifikasi Nasional disingkat BUKAN..
Reply

5 jam
Irary Sadar

Peraturan tumpang tindih, itu biasa. Peraturan tib-tiba berubah, itu biasa. Peraturan tebang pilih, itu biasa. Beda peraturan, beda aplikasinya, itu biasa. Peraturan abu-abu, multi tafsir, itu biasa. Peraturan beda yang dipidatokan, beda yang diklarifikasi, itu biasa. Itulah Konoha.
Reply

5 jam
pak tani

Yang sangat diperlukan negri ini adalah konsistensi dan kepastian hukum. Hilangkan atau perbaiki pasal2 karet. Peraturan di konoha sebetulnya sudah cukup lengkap. Tapi, pelaksanaan dan pengawasannya sangat amburadul. Berapa kali kita dengar pemerintah menetapkan ini itu, pengumuman peraturan baru, dsb. Tapi justru menimbulkan kebingungan dan menjadi pertanyaan lanjutan, pelaksaannya bagaimana ? Banyak ketidakjelasan, konsep yang masih mentah sudah dilempar. Seolah menunggu respon dahulu, kira2 bagimana reaksi pengusaha dan rakyat. Ketidaktegasan dan dan dasar hukum abu2 itu menjadi titik paling lemah kita. Hukum yang bisa di nego, peraturan yang banyak celahnya. Menyebabkan banyak oknum tergiur. Kalau lolos, ya lanjut. Kalau tertangkap, ya nego. Yang waras kabur, yang gila coba2. Yang bingung, cuma bisa komen :)
Reply
- 5 jam
  pak tani
  
  Contoh kebijakan tidak jelas : Produk A,B,atau C harus SNI. Cara dan prosedurnya bagaimana ? Pokoknya ada. Silahkan pakai konsultan Contoh kebijakan tidak konsisten : Mobil listrik bebas bayar pajak tahunan. Beberapa bulan kemudian : Mobil listrik akan dikenakan pajak. Beberapa hari kemudian : Pajak mobil listrik bisa dibebaskan, tergantung pemda masing2. Contoh kebijakan masih mentah : Pemerintah akan memudahkan import bahan baku atau produk pendukung produksi / manufaktur. Pelaksanaan : Tunggu revisi peraturan pemerintah. Contoh kebijakan karet : Batas pembayaran pajak pribadi paling lambat bulan Maret. Realita : diperpanjang sampai April. Yang belum bayar dan lapor tenang saja, siapa tahu ada amensty tax berjilid2. Jangan2....... kita belum siap untuk merdeka...? * Renungan untuk Agustus nanti *
- 4 jam
  Irary Sadar
  
  @Pak Tani, Contoh konkrit negara salah urus. Bisa-bisanya peraturan di buat Trial Run. Uji coba dahulu. Peraturan dirubah jika ada gejolak. Wkwkwkwk... Menurut salah satu Pakar Tata Negara, jangan Anda berharap Peraturan dan UU di negara ini bisa bagus, jika anggota dewannya saja bisa duduk disana dengan ijazah Paket-C. Sementara guru-guru SD diwajibkan S1. Menurut dia lagi 60% Anggota Dewan tidak jelas asal pendidikannya. Kocak memang...

6 jam
Muh Nursalim

Under invoicing itu dlm bisnis syariah termasuk tadlis. Menipu. Itu haram. Ndak boleh dilakukan. Itu sejenis orang jual beras cianjur padahal berasnya dari sragen. Cianjur hanya merek. Tapi opini telah terbentuk d masyarakat kalo besar dari cianjur itu lebih enak pulen n mempur.
Reply

6 jam
Jo Neka

Tulisan ini ungkapan hati ya.Ya hati yang pasrah.Atas regulasi baru.Modal belum balik..Ambyar..Ehh maaf atas zu udzon saya...Semoga ini perasaan saya saja.Pengusaha besar jangan diganggu.Ya tapi usaha yang tidak jujur perlu diluruskan.Bila perlu sekalian dengan penentu kebijakan yang BENGKOK².DIluruskan dengan tindakan tegas.Tapi apakah Indonesia bisa seperti China?.Lu olang boleh kaya Tapi lu olang tidak boleh lebih belkuasa dali negala.Hai yaa..Adagium ini berlaku di negara leluhur saya.
Reply

6 jam
Ferdy Holim

Kalau fungsi DSI membeli dan memasarkan semua komoditas strategis, maka saya teringat BPPC; dan VOC. Kalau fungsi DSI menggantikan Bea Cukai mencatat ekspor komoditas, maka saya teringat SGS.
Reply

7 jam
Juve Zhang

Hukum ekonomi makro itu sama saja di negara manapun.... ketika sebuah negara mencetak jor joran uang konsekuensi nya mata uang melemah.... terhadap properti di negara tsb ...pun terhadap mata uang negara lain...ini sesuai ilmu ekonomi makro... Anda gak bisa cetak uang Jumbo terus menerus dan negara lain disiplin tidak cetak uang Jumbo terus menerus...dan anda berharap mata uang anda tetap nilai tukar nya....ini hal gak mungkin dalam ilmu ekonomi makro... Amerika pun sama cetak uang Jumbo terus menerus nilainya jatuh terhadap properti di negara A... Argentina contoh buruk cetak uang Jumbo terus menerus nilai kurs dari 1 dolar setara 3 peso pada tahun 2000 an menjadi 1 dolar setara 1380 peso sekarang ini...jelas negara ambruk gak tertolong oleh siapapun....bahkan Amerika pun tak mau bantu....wkwkw
Reply
- 5 jam
  Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
  
  SSSTTT.. BAGAIMANA KAIDAH EKONOMI MAKRO SAAT JAMAN MAJAPAHIT..? Pertanyaan usil. Tapi menarik. Jangan-jangan Majapahit justru kuat karena rajanya tidak hobi “nge-print” uang recehan kerajaan. Zaman itu belum ada quantitative easing. Belum ada gubernur bank sentral pidato sambil menunjuk grafik inflasi. Yang ada lumbung padi, rempah, dan pelabuhan penuh kapal dagang. Nilai uang bukan ditentukan konferensi pers. Tapi oleh berapa banyak beras tersedia dan seberapa aman jalur laut dijaga armada kerajaan. Majapahit mungkin memahami satu hal sederhana: kekayaan bukan berasal dari cetakan uang, tapi dari barang nyata. Sawah panen. Garam tersedia. Perdagangan ramai. Pajak masuk. Kalau rakyat kenyang, pasar hidup. Mata uang ikut dipercaya. Begitu juga sebaliknya. Saat perang saudara datang, pelabuhan kacau, dan pajak bocor, kerajaan perlahan melemah. Bukan karena kurs dolar naik. Wong dolar saja belum lahir. Ekonomi makro modern memang rumit. Ada obligasi, suku bunga, derivatif, dan istilah yang bikin mahasiswa semester awal mendadak migrain. Tetapi dasarnya sejak Majapahit mungkin tetap sama: jangan terlalu banyak janji yang dicetak lebih banyak daripada barang yang diproduksi.

7 jam
Admin SDGs Sanankulon

Akhirnya menyerah juga, bah .... minta tolong, saya berinvestasi di desa bendo kec. Ponggok kab. Blitar tahun 2019, katanya jalan mau di aspal n listrik curah diganti dengan listrik legal. Tempat ini berpenduduk lumayan banyak. Belum ada jaringan listrik PLN. Jalan masih belum bagus. Tidak lama kemudian jalan diaspal. Tapi jaringan listrik belum ada Harapan datang, akhir 2025 ditancap tiang listrik plus pemasangan kabel. Tapi sampai sekarang SLO tidak muncul dan belum bisa penyambungan [nangis]. Memang nilai investasi baru ratusan juta, tapi bagi kami itu besar banget. Bah ... minta tolong percepatan. Masak 6 bulan lebih tiang n kabel sudah terpasang tapi belum bisa instalasi [mohon bangetttt]
Reply

7 jam
Juve Zhang

Kalau ada perubahan melakukan transfer pricing tindak lanjut secara hukum....itu di Tiongkok ya di konon HAH kan wani Piro..... semua bisa selesai damai... transfer pricing itu permainan abadi dari zaman Majapahit sampai sekarang tetap jaya abadi...wani Piro bos?
Reply

7 jam
Juve Zhang

Kalau kondisi bursa sudah "chaos" dengan banyaknya Fund managers melepas saham dan ambruknya IHSG maka disini kita tidak rasional lagi.... perusahaan yang fundamental nya bagus katakan BBCA mengapa sampai terseret ambrol ?? Karena dalam suasana chaos akibat jatuhnya nilai Uang semua Fund managers wajib menyelamatkan dana nasabahnya jangan sampai tergerus oleh anjlok nya nilai Uang....jika fund manager lalai melindungi Uang nasabah nya...bisa alamat dipecat dari pekerjaan nya... sangat stress pekerjaan Fund manager yg kelola dana Ton ton an....korban perusahaan yg ambrol sahamnya akan banyak...dan itu pil pahit yg harus ditelan semua perusahaan akibat jor joran cetak uang Jumbo terus menerus 10 tahun gak henti hentinya....wkwk...sampai mantan menkeu bilang cetak uang itu nikmat....wkwkw...beliau sudah kabuuur dulu ke mana ya????....wkwkw...itu gambaran Amsiong nya pejabat Konon HAH yg bilang cetak uang itu nikmat. .. sekarang pil pahit nya dirasakan oleh semua perusahaan di bursa plus rakyat dompet isi 5 lembar nominal 2000 an.... Amsiong
Reply

7 jam
Echa Yeni

Mingkun,sebaikna,taa katta "kalo isa dipersyulitz kengapa dipermudah" dita mbahi lagi, "kalo isa dibuat 6e7e/gak jelas,knapa harus diperjelas". Nah,wilayah 6e7e/grey/buu-abbu ittu, ntar qita isa maen2 disituw!?!?.whotts!!
Reply
- 7 jam
  Echa Yeni
  
  Sepuntene. Komem asmuni/ asnulkom-sallismen. Salam lan Salimm

7 jam
Juve Zhang

Sekelas Menkeu pak Pur saja gak tahu sebab IHSG ambruk....beliau bilang PT DSI bisa memperbaiki IHSG.... wow ini sangat keliru ...dsi di bursa diwakilkan sedikit perusahaan tambang batu bara dan sawit....DSI tidak mewakili bursa yg lebih luas....Cerita DSI bukan jadi bahan naik turun IHSG keliru besar....IHSG itu ambrol mengiringi Fund managers yg sibuk menjaga nasabahnya duit nasabahnya banyak yg asal muasalnya Valas...jadi ambruk nya Rp yg menyebabkan Fund managers harus menjual saham dan membeli Valas akibat nya IHSG ambruk....keliru dihubungkan ke DSI....ambruk nya IHSG korelasi ke Fund manager yg jual saham dan beli Valas....satu Fund manager mengelola ton ton an uang nasabah dan sebagian besar dana asing yg diputar di bursa saham. Ketika Rp anjlok otomatis mereka fund manager harus selamat kan dana nasabahnya...dengan cara jual saham dan obligasi disambung beli Valas....tak ada hubungan nya ke DSI...jauh api dari sate ambruknya IHSG dihubungkan ke DSI....keliru besar pengamatan pak Menkeu.
Reply

7 jam
djokoLodang

-o-- ... Kenapa harus ada klarifikasi yang justru membuat simpang siur? Jangan-jangan klarifikasi itu muncul setelah dunia usaha meributkan pidato presiden. ... *) Tidak semua hal harus diselesaikan — beberapa hal memang harus dialami. ~ Saat kita pasrah, bahkan kekacauan pun menemukan ritmenya sendiri. --0-
Reply

8 jam
Trilyuner Beriman

Kemungkinan pemerintah masih ragu dengan banyaknya reaksi dunia usaha.
Reply
- 5 jam
  Irary Sadar
  
  Ragu...??? Tapi waktu dia berpidato, pedenya luarbiasa. Berapi-api. Istilah Abah : Dor, dor..! Apa cuma sangar di podium saja?

8 jam
Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

SENAT RESMI DAN SAH MINTA TRUMP MENGAKHIRI PERANG MELAWAN IRAN.. Akhirnya Senat Amerika bergerak juga. Tipis memang. Tapi sah. Resolusi yang mendesak Donald Trump mengakhiri perang melawan Iran lolos dengan skor 50 lawan 47. Empat senator Republik ikut menyeberang. Politik Washington mendadak terasa seperti ruang keluarga yang AC-nya mati. Resolusi ini dipimpin Senator Tim Kaine. Intinya sederhana: perang tidak boleh berjalan terus tanpa izin Kongres. Presiden boleh kuat. Tapi konstitusi harus lebih kuat. Yang menarik, seminggu sebelumnya resolusi serupa gagal satu suara. Kini berhasil lolos. Artinya dukungan terhadap perang mulai keropos. Bahkan di Partai Republik sendiri mulai muncul kegelisahan soal biaya perang, harga minyak, dan kekuasaan presiden yang dianggap terlalu jauh. Namun ini belum akhir cerita. Gedung Putih masih bisa bermanuver. DPR Amerika juga belum tentu mulus. Tapi pesan politiknya sudah telak: bahkan negara adidaya pun tetap harus minta izin kalau mau perang lama-lama.
Reply

8 jam
Edyanto

Negara Konoha kita ini selalu dalam keadaan yang membagongkan, ketika pemimpin tegas terhadap pengusaha maka negara mungkin oleng terus, sebaliknya ketika pengusaha mendominasi keadaan negeri ini juga oleng, apakah emang demikian? benang ruwet kaya gini bisakah diurai sotara sotara? monggo dijawab gaes! para pengritik janganlah mlempem ketika kue udah ditangan deh.... takut lepas? wkwk
Reply

8 jam
riansyah harun

Om Agus Suryonegoro III bilang, jangan jangan akan ada tata niaga rempah dan ikan. Rasanya masih jauhhhhhh.., karena produksi kedua jenis bahan makanan itu, "belum" menyentuh level dollar sampai menggigit lebih dalam lagi. Namun memang pernah ada aturan yang muncul sekian puluh tahun lalu, tentang Tata Niaga salah satu bahan yang dipakai oleh produsen rokok sebagai bahan penyedap rasa rokoknya. Dan apa yang terjadi...., para perusuh pasti sudah tau......!!! Dan bahan itu, entah sekarang bagaimana nasib harganya .....
Reply

8 jam
riansyah harun

Sepanjang belum ada kepastian yang pasti tentang pola kerja PT DSI.., pasti akan ada kekhawatiran dari masyarakat umum. Karena sementara ini, PT DSI hanya akan berfungsi sebagai "mencatat dan mengawasi" saja, belum lebih dari itu. Setidaknya itulah anggapan yang berseliweran di masyarakat umum. Untuk sementara ini, rasanya semuanya amat ideal, karena semua akan tercatat secara resmi di PT DSI, mengenai jumlah ekspor yang dilakukan pengusaha. Uppsssss..., yakin...???? Jangan jangan malah akan banyak oknum yang bermain di belakang layar.....!!! Jangankan catatan Ekspor..., pajak negara saja yang di kejar kejar oleh sekian ribu petugas pajak dengan sistim modern Coretax, toch masih juga terdengar ada yang macam macam. Saya tidak menyalahkan para pengusaha, namun sistim nyalah yang perlu di perbaiki, agar pengusaha juga taat dan sadar bahwa mereka hanya boleh mengambil keuntungan sekian dari segala usahanya. Sudah amat jelas pada pasal 33 UUD 1945. Yang intinya, kekayaan akan kembali kepada Negara. Dan kekayaan itu, kalau tidak di kelola oleh para pengusaha (baik BUMN dan Swasta), dia hanya akan menjadi kekayaan yang tetap terkubur dengan baik sepanjang hayat.
Reply
- 8 jam
  Kujang Amburadul
  
  Saya mau daftar kerja ke PT DSI jd tukang catat. Tinggal pasang meja dan kursi depan teras ada buku, pensil, penggaris, penghapus. Tinggal tunggu para pengusaha batubara, sawit datang. Lapor, tulis. Sambil ngopi2. Akhir bulan gajian. Aaah enaknya kerja begini.
- 4 jam
  Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
  
  @pak Kujang.. Kalau tugasnya hanya mencatat, sebenarnya negara sudah punya banyak “tukang catat”. Ada Bea Cukai. Ada pajak. Ada bank devisa. Bahkan ada petugas pelabuhan yang lebih hafal isi kapal daripada nama menantunya sendiri. Padahal kalau pidatonya, nanti akan ada eksportir tunggal.. Piye iki..?

8 jam
Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

ORANG RHUN DAN BANDA, TIDAK PUSING PT DSI.. Orang Pulau Rhun dan Banda mungkin sedang santai memungut pala jatuh. Nelayan tuna dan cakalang juga tetap berangkat subuh. Laut Banda masih lebih penting daripada debat di Jakarta. Mereka tidak terlalu pusing soal PT DSI, eksportir tunggal, atau klarifikasi yang bercabang seperti akar bakau. Yang kadang bikin waswas justru kalau mendadak banyak orang pusat datang. 1) Pakai rompi baru. 2) Bawa drone. 3) Tanya produksi pala, kenari, tuna, sampai cakalang. Warga langsung saling pandang: jangan-jangan habis ini muncul “tataniaga rempah dan ikan strategis”. Untung sampai hari ini belum ada aturan semua pala harus lewat satu pintu. Belum ada kantor baru yang mengatur cakalang harus lapor sebelum berenang. Padahal sejarah Banda sudah panjang. Dulu pala membuat bangsa asing datang membawa kapal dan meriam. Jangan sampai sekarang ikan tuna dan kenari malah mengundang gelombang baru: seminar, regulasi, dan rapat koordinasi. Orang Rhun sebenarnya sederhana. Pala laku. Tuna ada pembeli. Cakalang bisa dijual cepat. Anak sekolah tetap jalan. Karena rakyat kepulauan tahu satu hal: laut dan kebun lebih mudah dipahami daripada bahasa “klarifikasi teknis tindak lanjut implementasi sementara”.
Reply

8 jam
WASITH channel

Alkisah, ada rombongan pengusaha korsel berkunjung ke Indonesia. Mereka berkeliling Negeri Nusantara nan indah permai. Mereka takjub dengan keindahan alam sekaligus potensinya yang sangat berharga. Namun mereka juga heran, mengapa masih banyak penduduknya yang miskin? Seharusnya bisa makmur sejahtera. Mereka sepakat menyimpulkan bahwa,"Negeri ini salah urus". Duh, Ironis bin kronis
Reply
- 8 jam
  Edyanto
  
  Bukan salah urus tapi salah orang ganti aja orangnya sak konoha mungkin beres, tapi ketika ganti tipe seperti rohingya tak taulah hasil akhirnya......mumet ah

8 jam
dabudiarto71

Beginilah hidup di negri serampangan
Reply

9 jam
Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

SEBUTAN PENGATURANNYA BUKAN TATANIAGA SAWIT DAN BATUBARA, BIAR TIDAK DIKIRA SAMA AMA BPPC.. Begitu mendengar kata “eksportir tunggal”, generasi 90-an langsung merinding kecil. Ingatan meluncur ke era BPPC. Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh. Dulu niatnya juga mulia: Menata pasar. Ujung-ujungnya petani malah merasa seperti tamu di kebunnya sendiri. Karena itu pemerintah sekarang pintar juga. Cepat-cepat diklarifikasi. 1) PT DSI katanya bukan pedagang. 2) Hanya pencatat. 3) Hanya pengawas. 4) Hanya memastikan tidak ada invoice yang dipermak seperti odometer mobil bekas. Bahasa memang penting. Kalau disebut “tataniaga”, pasar langsung curiga. Kata itu punya trauma historis. Mirip mantan pacar yang dulu bilang “kita bicara baik-baik”, padahal ujungnya putus. Padahal inti gagasan pemerintah sebenarnya bisa dipahami. Negara ingin tahu berapa sebenarnya nilai ekspor sawit dan batu bara kita. Jangan sampai kapal yang keluar sebesar gajah, tapi angka devisanya masuk sekecil kambing. Kini tinggal satu yang penting: jangan sampai lembaga pengawas berubah pelan-pelan jadi meja perizinan baru. Sebab di republik ini, stempel kadang berkembang biak lebih cepat daripada kebun sawit.
Reply

9 jam
Kujang Amburadul

Tulisan Abah pagi ini hanya 402 kata dibanding kemarin yang 889 kata. Keburu-buru kali. Makanya terasa pendek. Tapi jelas komentar yang muncul akan jauh lebih panjang. Perusuh tea atuh. Kayaknya sudah semakin jelas, ngurus negara nih salahnya dimana. Dan kesalahan ini sebenarnya sudah jelas sejak jaman dahulu kala, dari terpilihnya Presiden pertama. Kayak ban bocor yang lubangnya ternyata bukan cuma satu. Jadi permasalahan yang dibuka oleh Presiden sekarang itu adalah baru satu saja dari bejibun kesalahan, itupun mau coba-coba ditambal, eh baru dimulai di sebuah surat keputusanpun sudah salah pula. Dibilang salah ketik? Aaah bukan bung, itu salah maksud (maksud salah.. eh maksud saya, salah niat). Salah ketik bisa di tipp ex, tapi salah niat? Atau mungkin kopasnya yang salah? Sebelum kesalahan diralat sudah langsung dipaste saja. Mbuh.... pagi-pagi udah bikin pusing saja. Baiknya ngopi dulu.
Reply

9 jam
Em Ha

Anda pasti tahu. Martias ribut. Sitorus ribut. Sukanto Tanoto ribut. Low Tuck Kwong ribut. Surya Dumai Group (First Resources) diusik. Asian Agri diusik. Bayan Resources diusik. Sudah lama sekali mereka 'Pesta Batu Bara'. Sudah lama sekali mereka dan kenkawannya 'Pesta Sawit' Culasnya mereka bisa menutupi seluruh anggaran MBG. Kongkalikong mereka bisa mendirikan KDMP seluruh desa Indonesia. Prabowo berhenti omon-omon Indonesia kaya, Indonesia Besar. Kalau tidak bisa menghentikan praktik bisnis mereka. Under pricing, transfer pricing. Praktik memperkecil pajak ekspor dan pengutan lainnya. Praktik memperkecil pph badan 22%. Hidup Prabowo. Hidup PT DSI. Maju terus pantang mundur.
Reply
- 8 jam
  Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
  
  @pak Em Ha.. NEGARA JANGAN HANYA BERANI DI PIDATO.. Publik sebenarnya tidak iri pada orang kaya. Yang bikin geram adalah kalau kekayaan alam Indonesia terasa bocor seperti ember retak. Batu bara diangkut jutaan ton. Sawit berjuta hektare. Tapi negara dan rakyat sering mendapat kesan hanya kebagian debunya. Karena itu wajar bila pidato Prabowo disambut tepuk tangan. Rakyat memang rindu negara yang berani menertibkan permainan lama: 1) under invoicing, 2) transfer pricing, dan 3) akrobat angka pajak. Permainan yang sering lebih licin dari jalan tambang habis hujan. Tapi keberanian negara juga harus presisi. 1) Jangan semua pengusaha dipukul rata seolah pasti culas. 2) Banyak juga perusahaan yang taat aturan, bayar pajak, dan membuka lapangan kerja besar. Yang ditunggu sekarang bukan sekadar pidato keras. Melainkan: 1) sistem yang kuat. 2) digital. 3) transparan. 4) bisa memantau harga ekspor real time. 5) bisa mencocokkan invoice Indonesia dengan data pelabuhan negara tujuan. 6) kalau perlu manfaatkan AI sekalian. Biar yang main mata sulit sembunyi. Sebab sejarah kita sering lucu. 1) Awalnya mau memberantas mafia. 2) Tengah jalan malah lahir mafia baru dengan stempel lebih resmi.

9 jam
alasroban

Nitip Sandals ???? Sama Semangka ???? (o_o)
Reply

9 jam
Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

PASAL 33 DALAM SEJARAH: ANAK KANDUNG GOTONG ROYONG.. Pasal 33 lahir di ruang sidang BPUPKI tahun 1945. Saat itu Indonesia belum merdeka penuh. Tapi debat ekonominya sudah panas. Yang paling kuat mendorongnya: Mohammad Hatta. Bung Hatta tidak suka kapitalisme liar warisan kolonial. Baginya, ekonomi tidak boleh dikuasai segelintir orang. Muncullah gagasan “usaha bersama berdasar asas kekeluargaan”. Kata “kekeluargaan” itu bukan arisan keluarga besar. Maksudnya gotong royong ekonomi. Koperasi menjadi anak emas Bung Hatta. Perdebatannya keras juga. 1) Ada yang ingin ekonomi lebih liberal. 2) Ada yang ingin negara sangat dominan. Akhirnya dipilih jalan tengah: Cabang produksi penting dikuasai negara. Tapi rakyat tetap boleh berusaha. Sesudah merdeka, implementasinya naik-turun. 1) Era Soekarno sangat etatis. Negara pegang banyak sektor. 2) Era Soeharto lebih pragmatis. Pasal 33 tetap dibaca, tapi konglomerat juga tumbuh subur. ### Kini pasal itu sering muncul lagi tiap ada isu tambang, sawit, atau listrik. Pasal 33 akhirnya seperti kitab sakti. 1) Semua mengutip. 2) Semua merasa paling benar menafsirkannya.
Reply

9 jam
Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

PASAL 33 DAN MESIN KETIK.. Pasal 33 itu sudah tua. Umurnya hampir 80 tahun. Tapi tiap ekonomi gonjang-ganjing, pasal itu selalu dipanggil lagi. Seperti kakek bijak di kampung yang dimintai petuah saat keluarga ribut warisan. Prabowo tampaknya ingin menghidupkan kembali roh pasal itu. 1) Negara hadir. 2) Negara memegang kendali. 3) Negara tidak hanya jadi penonton saat sawit dan batu bara berlayar keluar negeri. Masalahnya, roh besar sering kalah oleh hal kecil: m Mesin ketik birokrasi. Baru diumumkan, status perusahaan sudah bikin bingung. 1) Swasta. 2) Lalu BUMN. 3) Lalu bukan eksportir. 4) Lalu hanya pengawas. Publik pun seperti menonton sinetron episode ganda. Tokohnya sama, ceritanya berubah tiap jeda iklan. Padahal ide besarnya bisa dipahami. 1) Negara ingin lebih kuat. 2) Tidak mau kecolongan lewat transfer pricing dan invoice akrobatik. Itu wajar. Namun negara modern bukan hanya soal kuasa. Juga soal presisi. Investor bisa memaklumi aturan keras. Yang sulit diterima justru aturan yang berubah sebelum tinta tanda tangannya kering. Akhirnya kita sadar: pasal 33 ternyata tidak cukup dijaga oleh semangat saja. Ia juga perlu operator keyboard yang tidak panik.
Reply

9 jam
Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

NEGARA, PASAR, DAN SUARA TELEPON.. Yang paling menarik justru bukan PT DSI. Bukan pula status swasta yang mendadak jadi BUMN. Yang paling menarik adalah kecepatan klarifikasi setelah pidato Presiden. Cepat sekali. Biasanya birokrasi kita bergerak seperti kereta ekonomi berhenti di tiap stasiun. Ini baru sehari sudah ada: 1) revisi, 2) penjelasan, 3) tambahan penjelasan, 4) lalu penjelasan atas penjelasan. Berarti ada telepon yang lebih nyaring dari suara pidato DPR. Pasar memang sensitif. Begitu mendengar kata “eksportir tunggal”, yang terbayang langsung: 1) antrean panjang, 2) cap stempel, dan 3) meja disposisi berlapis. Pebisnis takut barangnya belum berangkat, tapi mapnya sudah keliling tujuh lantai. Padahal ide dasarnya menarik. Negara ingin memastikan hasil bumi tidak bocor diam-diam ke luar negeri lewat angka-angka invoice yang disulap seperti pesulap ulang tahun. Masalahnya, pasar tidak hanya butuh niat baik. Pasar butuh kepastian. Investor itu mirip calon mertua. Bukan cuma melihat wajah calon menantu, tapi juga melihat penghasilannya stabil atau tidak. Sekarang bola ada di pemerintah. Mau jadi wasit perdagangan, atau ikut turun jadi pemain depan. Dua-duanya boleh. Asal jangan sekaligus jadi pencatat skor.
Reply

9 jam
Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

KLARIFIKASI DARI KLARIFIKASI.. Pidato Presiden sudah seperti meriam. Dor! Tegas. Negara mau pegang kendali ekspor sawit dan batu bara. Pasal 33 dibacakan dengan suara penuh bass. Dunia usaha langsung menegakkan antena. Lalu muncul PT DSI. Sehari jadi. Statusnya swasta. Besoknya diklarifikasi: salah ketik. Ini Indonesia. Negeri yang kadang kalah cepat antara niat, aturan, dan admin Word. Yang lucu justru bagian akhirnya. Katanya bukan eksportir tunggal. Hanya mencatat dan mengawasi. Lah, kalau cuma mencatat, itu kerjaan bea cukai, bank devisa, sampai Excel kantor pun bisa. Pengusaha tentu deg-degan. Investor paling alergi pada satu kata: “sementara”. Karena sementara di negeri ini kadang lebih panjang dari cicilan rumah. Tapi saya menangkap satu hal penting. Pemerintah mulai sadar kebocoran besar bukan cuma di pipa Pertamina. Under invoicing dan transfer pricing itu lubangnya bisa lebih lebar dari mulut karung batu bara. Kini publik tinggal menunggu: negara benar-benar mau berdaulat, atau sekadar mengganti papan nama pos satpam ekspor.
Reply

9 jam
Taufik Hidayat

Bagus deh kalau semua dikuasai negara . Artinya kita lebih dekat ke negara sosialis komunis ? Eh eh benar gak yah? Rasanya aus juga mengikuti gaya xi jin pong atau kim jong un ? He he … Tapi jadi bingung deh kalau belajar ekonomi buku buku yang dipakai masih terbitan atau terjemahan barat. Belajar macam maca pun kebanyakan dari barat kecuali agama mungkin yag dari arab? Yang jelas dunia sekarang main kacau atau makin baik?
Reply

9 jam
Sulaspin

Mengelola dan mengurus negara tidak hanya dibutuhkan kecepatan. Namun juga perlu ketelitian. Kecermatan. Dan ketepatan. Karena menyangkut kehidupan dan masa depan rakyatnya. Berkaitan dengan kepastian hukum bagi para pihak. Makanya kecepatan itu harus dibarengi kecermatan dan ketelitian. Biar tidak menimbulkan kegaduhan dan kehebohan. Kita kadang kala sering terburu-buru. Serba cepat. Segera menikmati hasilnya. Kecepatan tanpa dimbangi ketepatan, berakhir dengan penyesalan. Banyak contohnya di negeri ini. Mengelola negara perlu prudent. Kendati terkesan lamban dan bertele-tele. Penyesalan datangnya belakangan. Dan tidak mudah untuk memperbaikinya.
Reply

9 jam
DeniK

kalau ada pertanyaan ,mengapa tidak menindak pelaku curang saja ? karena yang curang 99% .
Reply
- 5 jam
  Irary Sadar
  
  Hahaha... sudah kronis. Dan perlu di amputasi.

9 jam
Sri Wasono Widodo

Klarifikasi atas klarifikasi membangkitkan critical thinking masyarakat: kalau hanya melaporkan berarti selama ini praktiknya belum dilaporkan? Atau sudah dilaporkan tapi pengawasannya uji petik? Yang mode DSI diinspeksi rutin? Apakah kepercayaan investor dapat recovery? Ketahanan fiskal, neraca pembayaran, kepercayaan investor dan nilai tukar sudah terlanjur tergerus kok masih ada klarifikasi.
Reply

9 jam
hewriy hewriy

Jadi, Prabowo ntuh perkasa nan bijak? Oh, aku kok jadinya nyesel ya se-jadi²nya ya ... napa dulu gak nyoblos dia malah pilih Garjan. Coba dulu milih Prabowo, kan sekarang jadi ... gak Prahara! Eh, pitikih
Reply

10 jam
Ali Maftuh

Klo nda salah purbaya kemarem katanya membawa stopmap yg berisi dàftar transfer pricing 10 perusahaan sawit besar, munurut saya itu klo benar harus diproses hukum, dan kalau itu benar dan terbukti prusahan2 sawit dan batubara yg memang kemungkinan besar seharusnya menolak kebijakan tersebut terpaksa akan ihlas mengikuti aturan yg dikeluarkan pemerintah, dan jika pelaporan hukum itu dilakukan dunia usaha akan mengerti arah kebijakan pemerintah memang dibuat untuk sebenarbenarnya melakukan bersih2 praktek ilegal yg telah lama terjadi. Dan ini membuktikan pemerintah fokus pada transparansi
Reply

10 jam
Sugi

Padahal arahan ketua sudah sangat eksplisit tapi tetap di-multitafsir-kan oleh pengurus lainnya, salah pula tafsirannya. Dar-der-dor versi Abah, Rad-red-rod versinya mereka. Sabar ya Bah menunggu kejelasan dari yang tidak jelas; tapi yang jelas dan pasti: semua sumber daya alam hanya milik Tuhan semata.
Reply

10 jam
Maman Lagi

#16 AlhamdulilkaaH
Reply

10 jam
djokoLodang

-o-- PT DSI belum jelas? *) Yang pasti sudah jelas itu Anda sudah tahu: CHDI. --0-
Reply

10 jam
Edi Sampana

Kalau DSI cuma sekadar menerima laporan dan mencatat, tdk akan merubah praktik undeninvoicing dan underpricing itu. Harusnya tetap spt tulisan Abah kemarin, minimal DSI tetap negosiasi harga dan volume dgn pembeli di LN dan menerima uangnya. Dolarnya diamankan ke negara dan bisa dipakai oleh pengusaha itu utk impor dsb.
Reply

10 jam
djokoLodang

-o-- Semoga * semua makhluk - berbahagia, - sehat, - mempunyai persepsi/cara-pandang yang baik. * tiada satu pun yang menderita. Damai Damai Damai --0-
Reply

10 jam
djokoLodang

-o-- Semoga Tuhan membangkitkan kemampuan kita untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. --0-
Reply

10 jam
rid kc

Akhirnya klarifikasi tapi klarifikasinta menambah kegaduhan. Mau dikemanakan negara ini. Presiden asal pidato berapi-api tanpa pikir panjang dan asal dapat aplaus dan aleman. Ekonomi semakin nyungsep.
Reply
- 5 jam
  Irary Sadar
  
  Itu saya begitu heran, siapa sih yang setiap diapidato, tiba-tiba tepuk tangan. Tak lama dia pidato tiba-tiba satu orang tepuk tangan dan yang lain sontak ramai-ramai tepuk tangan. Bahkan yang tidak perlu ditepuk-tangani, satu orang ini teput tangan, yang lain ikut. Siapa sih orang ini. Tukang cari muka, atau orang protokuler? 'Meresahkan'. Cari muka. Kalau di daerah kami orang ini dipanggil 'Tukang Angkat Telor'.

10 jam
Muhammed Khurmen

Imsaaakk
Reply

10 jam
djokoLodang

Kulanuwun
Reply
- 10 jam
  djokoLodang
  
  Sampurasun... Rahayu
- 9 jam
  Maman Lagi
  
  Rampes

10 jam
Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

. Alhamdulillah.. Met pagi Pembaca semuanya. Met pagi manteman "Perusuh". Met pagi juga manteman "Pesuruh".. Met pagi pak Dahlan Iskan, pak Denny, pak Mario, pak Thamrin Dahlan, pak Syed Taufiq, pak Kalender, pak Maman.. Semua saya doakan kebaikan. Dunia akherat.. .
Reply
- 9 jam
  Maman Lagi
  
  AlhamdulillaaH Aamiin.
- 8 jam
  Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
  
  @pak Maman.. Salam hormat.

10 jam
MZ ARIFIN UMAR ZAIN

Reply
- 10 jam
  Lekas Jaya
  
  Salah wz komen kosong, ga oleh pertamax, kebacut

10 jam
bitrik sulaiman

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah.
Reply
- 10 jam
  bitrik sulaiman
  
  Kenapa tidak BPS saja seperti yang lain. Semua data terpusat. Sekedar bertanya. Semoga sukses semua yang diharapkan.

10 jam
ra tepak pol

doea ini
Reply

10 jam
ra tepak pol

Reply

Terkini

Terpopuler

Pilihan

Klarifikasi Bukan

Komentar: 102

Silahkan login untuk berkomentar

Berita Terkait

Terkini

Terpopuler

Pilihan