Bagi Hasil

--

Ada program ''Reboan'' di Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Tiap hari Rabu, Dirjen Otonomi Daerah, ''open house'' khusus untuk bupati, wali kota, wakil mereka, dan para gubernur. 

Keluh kesah para kepala daerah memang harus diberi muara. Kepala mereka sudah seperti mau meledak: sejak dana transfer pusat ke daerah disunat hampir sampai ke pangkalnya.

Dr Cheka Virgowansyah, sang dirjen, hadir memberi sambutan pada acara Disway Top Region Leader Awards untuk memberi penghargaan kepada kepala daerah berprestasi di Hotel J.W. Marriott, Jakarta, Kamis lalu. "Yang diperlukan sekarang ini adalah kekuatan untuk mendengar," ujar Cheka setengah bercanda.

Cheka alumnus IPDN. Lantas ambil S-2 dan S-3 di Universitas Indonesia. "Saya pernah jadi wali kota sehingga tahu persoalan yang mereka hadapi" kata Cheka. Ia memang pernah dua tahun menjadi penjabat wali kota Tasikmalaya, Jabar. Orang Tasik ingat: banyak gebrakan yang ia buat selama dua tahun di sana.

Cheka kini berusia 47 tahun. Ia orang Bengkulu yang lahir di Palembang. Nama depannya Cheka karena harus diawali dengan huruf "'C". Itu karena Cheka anak ketiga –yang pertama pakai awal A (Aries) dan kakak kedua pakai B (Belly). Sedang nama belakangnya yang Virgowansyah ada dua alasan: yang bagian depan untuk menggambarkan bitangnya Virgo. Tambahan ''wansyah'' menandakan kebiasaan orang Sumatera memberi nama: ada "syah" nya.

Dari atas panggung saya pun meminta enam kepala daerah untuk angkat bicara. Mereka pun naik panggung: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. Kemudian Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas. Tambah satu lagi, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono

Sebenarnya cukup satu orang. Toh keluhan mereka sama. Tapi saya ingin mereka yang berprestasi itu berbagi pengalaman: apa kreasi mereka untuk mengatasi kesulitan keuangan daerah. "Kami ini gubernur salah mongso," ujar Gubernur Jateng. "Begitu jadi gubernur datanglah masa sulit," katanya.

Luthfi baru satu kali ini mengalami "salah mongso". Gubernur Jatim dan Sumbar sudah dua kali "salah mongso". Di periode pertama ada Covid-19 yang begitu berat. Di periode kedua ada efisiensi besar-besaran.

Gubernur Sumbar sedang mencoba cari uang lain dalam bentuk obligasi syariah –Sukuk. Diizinkan. Gubernur Jatim sampai memotong tunjangan para pejabat tingginya. Khofifah bertekad agar kualitas pendidikan di Jatim jangan sampai merosot. Dia bangga sudah tlima tahun berturut Jatim juara ini: terbanyak lulusan SMA/SMK-nya yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri.

--

Dana dari pusat yang batal turun ke Jatim mencapai hampir Rp 20 triliun. Dana bagi hasil pun merosot. Termasuk bagi hasil cukai tembakau. Khofifah membela petani tembakau sampai hitungan paling njelimet. Petani tembakau itu tidak dapat fasilitas apa pun dari pemerintah. Tanah yang ditanami tembakau pun banyak yang tanah sewa. Mereka menanam sendiri. Memupuk sendiri tanpa pupuk subsidi. Pelihara sendiri. Panen sendiri. 

Bagian daerah dari cukai tembakau memang dikurangi drastis. Nilainya maupun persentasenya "Tinggal kebagian satu persen," kata Khofifah.

Bupati Berau merasa keluhannyi sudah terwakili oleh para gubernur itu. Dia bersyukur objek wisata diving di Maratua kian happening. Tiap hari ada pesawat langsung dari Jakarta ke Berau. "Maratua salah satu dari dua terbaik di dunia," katanyi. 

Dia juga bangga cokelat Berau sudah diekspor ke Jepang, Prancis, dan Swiss. Wisata dan cokelatnya menghasilkan dolar yang lagi naik daun. Dia juga serius mengurus carbon trading.

Berau dan Singkawang adalah daerah pelosok yang kepala daerahnya paling ngotot membangun bandara sendiri. Pusat membantu. Hasilnya nyata: tiap hari ada dua penerbangan langsung Jakarta-Singkawang. 

Wali kota bersuku Tionghoa itu kini lagi menyelesaikan pembangunan masjid raya senilai Rp50 miliar. Banyak pengusaha Tionghoa dari Jakarta yang membantu. Mulai dari Aguan sampai Antony Salim. Yang terbesar adalah sumbangan tokoh lokal Kalbar yang sukses di Jakarta: Oesman Sapta: sampai Rp5 miliar. Usman punya hotel baru nan besar di Singkawang.

Suara daerah paling lantang datang dari luar Hotel J.W. Marriott. Nun jauh dari Siak, Riau. Bupatinya bernama Dr Afni Z, MSi. Bupati baru. Dia tidak merasa cukup dengan forum "Reboan". Afni sampai kirim surat langsung ke presiden. 

Jangankan bagi hasil tahun ini, bagi hasil tahun lalu dan tahun sebelumnya pun belum dibayar penuh. Total tunggakan itu mencapai hampir Rp500 miliar. Yang ditunggu tahun ini juga Rp500 miliar.

Afni jadi bupati melalui jalan yang panjang. Sampai dua kali proses peradilan di mahkamah konstitusi. Dia tidak pakai dana serangan fajar atau dana beli perahu untuk pencalonan. Modalnyi hanya nama besarnya sebagai putra daerah yang bergelar doktor dan pernah menjadi pemimpin redaksi sebuah koran di Riau –yang pimpinan di pusatnya Anda sudah tahu.

Afni gundah karena ingin segera melaksanakan janji-janji kampanye dulu. Dia minta perhatian pusat. Dia jadi bupati bukan berangkat dari nol tapi dari minus. Dia dapat warisan utang Rp 300 miliar dari bupati pendahulu. 

"Kabupaten Siak ini punya sejarah besar," katanyi. Wilayah ini dulunya kerajaan Melayu yang besar: kerajaan Siak Sri Indrapura. Kekuasaannya sampai Temasek, Johor dan Melaka. Belakangan Siak punya Raja ternama yang Anda sudah tahu: Sultan Syarif Kasim II. Raja itu menyerahkan harta dan wilayahnya begitu saja untuk perjuangan berdirinya Republik Indonesia.

Tidak hanya kepala daerah yang "salah mongso". Pun presiden. Siapa sangka terjadi perang berlarut antara Amerika/Israel dengan Iran. Padahal program besar seperti MBG dan KMP sudah telanjur mulai habiskan banyak uang negara. 

Daripada keinginan bupati dan wali kota tentu keinginan presiden yang lebih dimenangkan. Maka jangan mau jadi bupati/wali kota. Jadilah presiden! (Dahlan Iskan)

Komentar Pilihan Dahlan Iskan Edisi 12 Juni 2026: Teori Harga

Siswanto Elha

Teori Harga BTS harga jatuh dikala dolar naik, pemerintah ancam PKS harga jadi naik Pertamax? kira-kira pemerintah ngancam siapa ya harganya kok ikut naik ooo riza chalid krik krik krik

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

KALAU BUKAN DARI PENGUASA, KESAMAAN HARGA ANTAR PENYEDIA PRODUK ATAU JASA, BISA KENA TUDUHAN KARTEL.. Dalam ekonomi pasar, persaingan seharusnya melahirkan variasi harga. Ada yang lebih murah. Ada yang lebih mahal. Ada yang memberi diskon. Ada yang memberi bonus. Di situlah konsumen mendapat pilihan. Karena itu, ketika banyak pelaku usaha menetapkan harga yang sama, dalam waktu yang hampir bersamaan, orang wajar bertanya. Ini kebetulan atau kesepakatan? Tentu kesamaan harga tidak otomatis berarti kartel. Bisa saja biaya bahan bakunya sama. Pajaknya sama. Ongkos distribusinya juga sama. Namun jika ditemukan adanya koordinasi untuk mengatur harga, urusannya menjadi lain. Di titik itulah bayang-bayang kartel muncul. Bukan lagi sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan hukum. Bahkan bisa masuk wilayah pelanggaran UU Persaingan Usaha. KPPU pun biasanya mulai menaruh perhatian. Menariknya, logika itu sering berubah ketika keseragaman harga berasal dari kebijakan penguasa. Pertanyaan tentang kartel menjadi kurang relevan karena sumber keputusannya sudah terang-benderang. Maka angka yang sama bisa mempunyai makna yang berbeda. Jika lahir dari persaingan, itu harga pasar. Jika lahir dari kesepakatan pelaku usaha, bisa disebut kartel dan berpotensi kena pasal UU Persaingan Usaha. Jika lahir dari keputusan penguasa, ia berubah nama menjadi kebijakan. Bagi konsumen, yang paling mudah dihitung tetap satu: berapa yang harus dibayar di kasir.

Er Gham 2

Kalo koruptor simpan duit kotor di dalam negeri, uang nya masih bisa 'menggerakkan' perekonomian. Walau itu uang kotor. Misal dia beli rumah. Beli mobil ---ini pasti yang terbanyak. Bagi bagi ke kolega dan sejawat. Banyak traktir makan makan di banyak restoran dan rumah makan. Bagi bagi voucher hotel. Atau bahkan dipakai buat donasi sembako, yang penerimanya tidak tahu kalo donasi nya berasal dari uang haram. Jadi masih berputar di dalam negeri. Ada belanja. Dan ini menyumbang pada PDB. Lain hal nya, jika uang kotor nya diparkir di negara luar. Negara luar yang nikmatin uang kotor itu. Negara luar itu juga bersikap pura pura tidak tahu. Tidak peduli kalo uang yang masuk ke negara nya adalah uang kotor.

Warok Ponorogo

Kalimat penutup CHDI hari ini satire halus. Ancaman berhasil untuk membenahi tata kelola dan harga komoditas kelapa sawit, beras dan daging. Yang belum dicoba, ancaman untuk harga diri yang turun. Harus ada legacy yang bisa "dijual" untuk periode berikutnya, apapun caranya. #salam akal waras#

yea aina

Ancaman pidana dari si mentri, ternyata bisa menentukan pembentukan harga suatu komoditas. Mungkin akan terbentuk tatanan ekonomi baru: ekonomi (sarat) ancaman. Setiap terjadi pelanggaran aturan baru, cukup diancam pidana. Mau patuh atau ijin usaha dicabut. Padahal dulu, tatanan ekonominya terlanjur "beraroma" kapitalis. Yang menguasai kapital (modal), berupa konsesi dari negara, sangat leluasa menentukan harga pasar komoditas. Sekarang dompet APBN terancam defisit, jadi mulai dicarikan cara untuk menambal kekurangannya. Pun sampai harus mengancam setiap kekuatiran pasar terhadap ketidakpastian aturan itu sendiri. Tidak menurut, langsung diancam. "Pokoknya", ini khas seperti preman pasar.

mario handoko

selamat siang bp thamrin yptd. niat hati menangkap belut/ nasib buruk terperosok ke selokan/ dikira proyek bikin kita gendut/ ternyata malah diciduk kejaksaan/

Thamrin Dahlan YPTD

banyak sekali jalan mengatur kelapa sawit/ begitu juga jurus sakti mengurus batubara/ dengan pedang pasal 33 tidak ada yang sulit/ tinggal tegas tebas dengan semangat membara/

mario handoko

selamat pagi bp thamrin, bp agus, bp jo, bp mul, bp em ha, bp udin, sobat yea, sobat irary dan teman2 rusuhwan. sebagai seorang pengusaha sawit. abah pasti tahu website www.mpob.gov.my. yg tiap hari merilis acuan harga TBS dan CPO malaysia. hari ini. menurut www.mpob.gov.my. acuan harga TBS berkisar myr 44.2 - 48.83 per 1% kkm.atau jika dirupiahkan berkisar rp 3.900 - 4.400 per kg. sementara abah menulis, harga TBS di tanah air berkisar rp 2.000 - 3.400 per kg. kok harga TBS di indonesia lebih murah darpada di malaysia? di malaysia, ekspor cpo hanya dikenakan bea export 3% - 10% per ton. dimana tarif tertinggi, 10% berlaku saat harga cpo di atas myr 4.050 per ton. jadi dengan harga export cpo misal 19 jt. mereka bayar bea 1.9 jt. di indonesia. setiap ton ekspor cpo dibebani : 1. bea keluar usd 148 (2.6 jt) / 2. pungutan ekspor 12.5% dari harga referensi. (2.3 jt) / 3. biaya makelar pt dsi (abah yg tahu hitungannya) / 4. urunan minyakita / artinya, tiap ton ekspor cpo, pabrikan indonesia harus bayar 4.9 jt. plus biaya fee pt dsi dan minyakita. sementara pabrikan di malaysia, hanya bayar 1.9 jt. ada selisih biaya 3 jt per ton. plus selisih dari biaya fee pt dsi dan biaya urunan minyakita. belum lagi biaya preman2 hitam, hijau, coklat dan merah. dari sini sudah jelas. mengapa harga TBS di malaysia, bisa lebih tinggi dari harga TBS di indonesia mudah mudahan di bawah kepemimpinan wamentan sudaryono. peraturan2 yg mengakibatkan jatuhnya harga TBS. bisa dievaluasi.

Liam Then

Wilmar (lewat anak usahanya di sana, Yihai Kerry Arawana) bukan cuma sekadar pemain biasa, mereka adalah penguasa mutlak dan pemimpin pasar nomor satu untuk minyak goreng kemasan di Tiongkok. Posisinya di sana mirip sekali dengan posisi Indofood dengan Indomie-nya di Indonesia—sudah menjadi top of mind masyarakat dan sangat dominan. Merek andalan mereka, Arawana (dengan logo ikan arwana emas), menguasai sekitar 40% hingga 45% pangsa pasar minyak goreng kemasan di seluruh Tiongkok. Di negara dengan populasi 1,4 miliar jiwa, menguasai hampir setengah pasar minyak goreng itu adalah mesin pencetak uang yang luar biasa masif. Kompetitor lokal Tiongkok pun kesulitan untuk menggoyang posisi mereka. Tiongkok itu terkenal sebagai negara yang sangat paranoik dan super ketat kalau menyangkut urusan perut rakyatnya. Mereka tidak akan pernah membiarkan perusahaan asing sembarangan menguasai hajat hidup orang banyak kecuali perusahaan tersebut punya sistem kepatuhan (regulatory compliance) yang sangat sempurna dan bisa dipercaya oleh pemerintah pusat di Beijing. Wilmar bisa meraih posisi pemimpin pasar di sana karena mereka mampu memenuhi standar birokrasi Tiongkok yang sangat kaku. Mereka membangun pabrik-pabrik pengolahan raksasa di pelabuhan-pelabuhan utama Tiongkok, terintegrasi dengan sistem logistik mereka, dan selalu taat pada regulasi harga serta keamanan pangan yang ditetapkan Beijing.

Muh Nursalim

Wilayatul hisbah. Itu lembaga yang tugasnya mengatur perdagangan yang tidak fair. Juga hal ihwal bisnis yang curang. Negara hadir saat obyektifitas harga tidak terjadi. Kalau sifatnya alami dan obyektif justru negara tidak boleh intervensi. Biarkan mekanisme harga akan terbentuk sendiri. Pada kasus sawit memang saatnya negara hadir. Ada indikasi PKS yang enggan fair. Mereka melempar alasan karena harus eksport lewat danantara. Padahal itu terjadi akibat ulahnya yang tidak jujur. Sehingga negara dirugikan. Ya, sudah. Memang polisi harus lebih sering turun tangan untuk mengatur mekanisme pasar. Agar obyektif.

Agustinus Marampa

Ketahanan Pangan dan Energi selain MBG yang seksi mengiri langkah Dollar yg tak terbendung.Konon diperkirakan akan tembus di 25K. Sebagai rakyat yg numpang, untuk mengurangi beban import pengeluaran negara saya akhirnya belajar tidk makan makanan yg berbahan terigu dan kedelai, Padahal saya suka tahu TEMPE dan gorengan UMKM , juga mengurangi pemakaian energi fosil cukup bersepeda kalau dekat, dan mengencangkan sabuk pinggang.

WASITH channel

Siapakah para pemilik PKS tersebut? Kenapa mereka tega menurunkan harga beli sawit dari petani disaat harga ekspor naik imbas kenaikan dollar? Makin jelas, permainan harga komoditas pertanian selalu disetir oleh cukong-cukong besar, dan selalu terus menerus petani jadi korban. Parameter moral dan akhlak mulia tidak berlaku bagi mereka, kapitalisme dan liberalisme panutannya. Hukum rimba berlaku, siapa yang kuat memakan yang lemah. Anda Sudah Tahu, dalam konteks ini siapa yang Kuat dan siapa yang Lemah. Pada akhirnya benar apa yang disebut Qur'an, dunia ini hanyalah PERMAINAN. Siapa pemain besar, siapa pemain kecil. Aturan MAINnya gimana? Apa yang mau diMAINkan? Siapa yang akan diperMAINkan? Maka segera bertobatlah sebelum terlambat dan tamat masa berMAIN di dunia.

Lagarenze 1301

Pak Dis pasti tak sempat nonton live streaming Kementerian Pertanian di YouTube, beberapa hari lalu. Dalam rapat, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman duduk berdampingan dengan wakilnya, Sudaryono. Di kiri-kananya duduk pengusaha sawit dan petani sawit. Fakta yang mengemuka adalah harga tandan buah segar (TBS) sawit tiba-tiba anjlok hingga Rp 2.200-Rp 2.500. Dari sebelumnya di atas Rp 3.000. Dalam rapat tersebut terlihat jelas Mentan Amran, yang baru pulang dari ibadah haji, perasaannya tak nyaman. Kenapa? Harga CPO dunia naik. Kurs dolar melambung tinggi. Kok harga TBS di tingkat petani tiba-tiba turun? Anomali. Saya nonton Mentan Amran begitu taktis memimpin rapat sehingga Ketua Gapki dan para pengusaha sawit, termasuk dari Wilmar, tak bisa berkutik. Hasilnya, harga TBS harus kembali ke harga semula. Malah, menurut Pak Mentan, harga TBS layak naik 10 persen mengikuti harga CPO dunia dan pergerakan kurs dolar. Saya setuju dengan Menteri Pertanian. Harga TBS tiba-tiba jatuh bukan karena faktor supply dan demand. Tapi, karena keserakahan sejumlah pengusaha yang ingin menyerok keuntungan berlebih. Kalau kartel bermain dalam penentuan harga, maka sudah tepat mereka dihajar dengan penegakan hukum yang keras. Saya setuju 280 perusahaan (dari total 1.900 perusahaan sawit) yang tetap tidak mau mengembalikan ke harga semula sesuai Pergub, diselidiki dan diproses secara hukum. Itu bukan teori baru. Itu penegakan hukum dan keberpihakan pada rakyat.

Er Gham 2

Pengusaha sawit di ekspor ke perusahaan sendiri di negara S sebesar 20 juta dollar. Lalu perusahaan itu ---yang masih satu group--- ekspor ke negara A sebesar 80 juta dollar. Duit 20 juta dollar sebenarnya semu atau boongan, karena itu cuma pindah kantong kiri ke kantong kanan. Jadi penjualan sebenarnya hanya 80 juta dollar. Bayar pajak ekspor dua kali, di negara tempat nanam dan di negara S. Apa bedanya jika si pengusaha sawit langsung ekspor ke negara A sebesar 80 juta dollar. Kan dapat duit nya sama, yaitu 80 juta dollar. Bayar pajak cukup 1x. Pengusaha sawit tidak dirugikan. Malah semakin untung jika ada insentif. Pengusaha sawit dirangkul. Diajak cinta tanah air bersama. Tempat mereka cari makan. Yang dirugikan itu negara S, karena tidak lagi jadi makelar. Tidak ada pajak untuk yang 80 juta dollar. Ngamuk deh.

Lagarenze 1301

Saya bukan petani sawit dan saya bukan pegawai Kementan. Tapi, saya merasa perlu meluruskan persepsi yang terbentuk dari CHD hari ini. Pelaporan 270-300 perusahaan sawit ke polisi bukan untuk menaikkan harga TBS (Tandan Buah Segar) sawit. Tapi, menormalkan harga TBS. Di setiap provinsi, harga TBS diatur dalam Peraturan Gubernur. Yang terjadi akhir Mei hingga awal Juni adalah harga TBS tiba-tiba turun jauh dari yang dipatok dalam Pergub. Penurunan harga dilakukan oleh sebagian perusahaan sawit. Wamentan Sudaryono sudah dua kali menggelar rapat meminta harga dikembalikan ke harga semula, tetapi masih banyak yang membandel. Mentan Andi Amran Sulaiman yang baru pulang haji lalu menggelar rapat lagi. Hasilnya, pengusaha sawit sepakat harga kembali ke angka semula. Yang dilaporkan ke polisi adalah perusahaan yang tidak mau mengembalikan harga TBS ke harga semula sesuai Pergub. Yang dilaporkan sekitar 300, sedangkan jumlah total perusahaan sawit yang beroperasi sekitar 1.900. Saya kira 15 juta petani sawit gegap gempita menyambut keputusan pemerintah menormalkan harga sawit. Harga sawit kembali stabil, dan harga diri petani juga ikut naik.

Juve Zhang

Mentri Cerdik :" pertalite dijamin tidak naik " Rakyat cerdik :" betul pertalite tidak naik ...tapi kuota yg ada habis dalam hitungan jam ....akhir nya semua pembeli beralih ke Pertamax" Mentri Cerdik:" itu lah strategi pemasaran terbaik bagi publik ....dibilang demi rakyat miskin pertalite tidak naik tapi kuota dikit saja ....artinya rakyat miskin atau Pura pura miskin semua digiring beli BBM harga Cuan".... Pengamat ekonomi makro :" harga BBM dunia cenderung turun ...dan stabil ....kenaikan ini akibat uang dicetak jor joran tanpa batas akhir nya nilai uang disunat habis uang 50 ribu hanya cukup beli BBM dua liter lebih dikit". Rakyat :" kami menderita sekarang....dipaksa beli BBM Cuan". Rakyat pintar :" kami beli motor mobil speda listrik "... Kesimpulan:" perpindahan ke kendaraan listrik sudah harus dilakukan mulai sekarang kedepan akan naik lagi harga BBM seiring melemahnya nilai tukar Rp."

Liam Then

Pemerintah= regulator. Tidak ada pemerintah yang tidak maen paksa. Semuanya pemerintah, pada intinya adalah memaksa dengan regulasi/peraturan. Jadi sebenarnya konteks tulisan Pak DI hari ini , agak menggiring pembaca, bahwa pemerintah tidak wajar dalam proses menjalankan fungsinya sebagai regulator. Contohnya pemerintah Amerika Serikat. PAKSA bahkan perusahaan Belanda ASML tidak boleh jualan mesin produksi mereka ke Tiongkok. Paksa NVDIA, AMD, TSMC tidak boleh terima orderan dari Tiongkok kecuali item produk yang didispensasi. Kalo ndablek, bakal dihajar denda. Jadi apa istimewanya jurus pemerintah yang diceritakan Pak DI hari ini? Biasa saja. Pemerintah berperan sebagai regulator itu sangat wajar. Bedanya adalah efek/hasil dari peran pemerintah sebagai regulator itu. Ada yang positif dan ada yang negatif. Dalam contoh tulisan diatas, ya bagus hasilnya, harga TBS sawit ke hasil panen petani rakyat balik normal kembali. Disklaimer : mungkin saja Pak DI tidak berusaha menggiring. Tapi pakai jurus supaya perusuh saja yang jadi villain. Nah disini saya yang jadi korbannya, hehehe.

Irary Sadar

@Hamdi: Benar. Negara harus hadir di komoditi vital. Juga pada Sandang dan Papan. Di Sandang dan Pangan negara terlihat hadir. Tapi di Papan negara kalah sama developer yang bikin harga perumahan gila-gilaan...

bitrik sulaiman

Ilustrasi itu neraca timbangan dengan 2 benda: *buah sawit* di piring kiri, *borgol* di piring kanan. Maksud "Teori Harga" ala Dahlan Iskan di sini: *1. Harga vs Risiko Hukum* Harga TBS sawit itu bukan cuma soal supply-demand. Kalau harganya ditekan terlalu rendah ke petani, pabrik/pengusaha bisa "aman" secara bisnis tapi rawan diproses hukum. Sebaliknya kalau harganya dipaksa tinggi, bisa kena pasal kartel/penimbunan. Jadi setiap keputusan harga = neraca antara untung dan borgol. *2. "Harga yang adil" itu mahal* Borgol di sisi seberang buah sawit = konsekuensi hukum. Dahlan sering nyindir: di Indonesia, menentukan harga komoditas strategis kayak CPO itu seperti jalan di atas kawat. Salah hitung dikit, ujungnya urusan sama KPK/Kejaksaan. Makanya banyak pengusaha pilih main aman walau rugi. *3. Dilema regulator & pelaku usaha* Pemerintah mau harga murah biar minyak goreng terjangkau. Petani mau harga tinggi biar sejahtera. Tapi kalau intervensi harga kebablasan, yang main langsung berhadapan sama hukum. Timbangan miring ke borgol = "teori harga" versi Indonesia: harga ditentukan bukan cuma pasar, tapi juga seberapa besar nyali berurusan dengan aparat. Intinya: tulisan Dahlan pagi ini kemungkinan bahas kalau "harga" komoditas sawit itu persamaan rumit. Ada variabel ekonomi, ada variabel pidana. Makanya timbangan itu gak pernah bener-bener seimbang. Kamu baca artikel lengkapnya tadi pagi? Bagian mana yang paling nyangkut di kamu?

MULIYANTO KRISTA

Aseli pertamax. Nikmati hari ini dengan bahagia.

Sumber: