Menurut Susno ini merupakan hal yang prihatin, karena negara sangat merugi dengan adanya penambangan ilegal ini.
BACA JUGA:Alamak, Oknum Anggota DPRD Pandeglang Dilaporkan Terkait Begal Payudara
"Pemerintah bersama DPR yang membuat undang-undang, termasuk Kementerian ESDM seolah-olah nggak tau, lepas tangan," ujar Susno.
"Mengapa bisa terjadi tambang liar? kenapa tidak dievaluasi? kenapa dibiarkan? apakah ikut nikmati juga?," tandas Susno Duadji.
Sebelumnya, nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto diduga dicatut dalam surat rekomendasi Divisi Propam (Divpropam) terkait dugaan penerimaan uang rekomendasi tambang ilegal.
Surat rekomendasi itu diklasifikasikan rahasia yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
BACA JUGA:Ferdy Sambo Bocorkan Pemilik Asli Uang di Rekening Brigadir J: 'Bukan Uang Ricky dan Yosua'
Terdapat juga tanda tangan Ferdy Sambo saat masih menjabat sebagai Kadiv Propam.
Selain nama Kabareskrim, tercatat juga nama pejabat utama Polda Kalimantan Timur (Kaltim) yakni Irjen Pol Herry Rudolf Nahak yang kala itu masih menjabat sebagai Kapolda.
Surat rekomendasi Divpropam tersebut beredar luas dengan nomor: R/1253/IV/WAS.2.4/2022/DIVPROPAM pada tanggal 7 April 2022.
Diduga ada 5 tambang batu bara ilegal di wilayah Kalimantan Timur yang dijadikan tempat yang diduga dijadikan bisnis ilegal.
Diantaranya berlokasi di Kabupaten (Kab) Kutai Kartanegara, Kab. Bontang, Kab. Paser, Kab. Samarinda, dan Kab. Berau.
BACA JUGA:Sering Tidur dengan Kondisi TV Menyala? Waspada Gangguan Jantung hingga Kematian
Hal ini berdasarkan penyelidikan Divpropam yang diduga tambang ilegal itu dibekingi oleh oknum angggota Polri dan pejabat Polda Kaltim.
"Bahwa di wilayah hukum Polda Kaltim terdapat penambangan batubara ilegal di hutan lindung dan di lahan masyarakat yang tidak memiliki izin Usaha Penambangan (IUP), dengan modus memberikan fee kepada pemilik lahan yang berlokasi di Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Bontang, Kab. Paser, Kab Samannda dan Kab. Berau. Para pengusaha/penambang batubara llegal antara lain Sdr H.HAKIM, Sdr. NOLAN, Sdr. AAN, Sdr CIPTO, Sdr. ADNAN Sdr. SUTRIS. Sdr BURHAN, Sdr. SANI, Sdr. SAHLI, Sdr. ISMAIL BOLONG, Sdr. MUHADI Sar IRWANSYAH. Sdr. FRITZ, Sdr. ARYA Sdr. MUHSIN dan Sar MUHAIMIN Sebagian besar hasil penambangan batubara legal dijual kepada Sdr TAN PAULIN dan Sdri LENY yang diduga juga memiliki kedekatan dengan PJU Polda Kaltim," demikian bunyi surat rekomendasi.