JAKARTA, DISWAY.ID-- Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Ahmad Dolly Kurnia, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum memberikan rekomendasi secara resmi mengenai pencalonan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK dalam Pilgub Jakarta.
"Mengenai soal sodara Ridwan Kamil, ya sampai sekarang memang kita belum mengetahui, belum menyampaikan secara resmi pencalonan saudara Ridwan Kamil untuk di Jakarta," katanya kepada wartawan, di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis, 8 Agustus 2024.
BACA JUGA:Dasco Spill Tipis-Tipis Pasangan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024
BACA JUGA:Relawan Anies Apresiasi Ridwan Kamil sebagai Calon Gubernur dari Golkar
Dolly menyebut, penunjukan RK usai Golkar mengusung mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat. Dimana, sebelumnya RK mendapat mandat untuk maju dalam Pilgub Jakarta dan Jawa Barat.
"Jadi artinya, sodara Ridwan Kamil yang selama ini kita beri surat tugas di dua tempat, Jawa Barat dan Jakarta, kalau kita ibarakan tiket, berarti tiketnya yang di Jawa Barat sudah invalid, karena sudah kita serahkan kepada saudara Dedi Mulyadi," ucapnya.
"Artinya tiketnya yang sekarang masih hidup, masih valid itu ada di Jakarta, di Jakarta, Ridwan Kamil itu di Jakarta," sambungnya.
BACA JUGA:Berpeluang Menang Lagi, Ridwan Kamil Pilih Zona Nyaman di Jabar untuk Pilkada 2024
BACA JUGA:Ridwan Kamil Ngaku Bersahabat dengan Anies Baswedan di Balik Panggung Politik
Meskipun belum diumumkan secara resmi, pengumuman mengenai pencalonan RK di Jakarta, termasuk pasangan calon di Jawa Barat akan dilakukan dengan melibatkan beberapa partai pendukung yang tergabung dalam KIM atau KIM Plus.
"Secara bersama oleh pimpinan Koalisi Indonesia Maju, atau mungkin Koalisi Indonesia Maju dengan partai-partai politik yang lain, yang memang menerima proposal Golkar untuk mengusung saudara Ridwan Kamil di Jakarta," ungkapnya.
BACA JUGA:Zulhas Ingin Pasangkan Ridwan Kamil dengan Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilgub Jabar 2024
Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa proses ini diharapkan selesai dalam 1-2 hari ke depan, setelah mendapat persetujuan dari beberapa Ketua Umum Partai dalam KIM.
"level para ketua umum, pak Airlangga dengan Pak Prabowo, dengan Zulkifli Hasan dengan Pak SBY, dan dengan yang lain-lain di Koalisi Indonesia Maju, bersama juga kalau misalnya proposal kami diterima oleh partai-partai politik yang lain," tutupnya.