Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Korupsi Paling Disorot KPK, 2 Lainnya Seperti Tradisi Pusat dan Daerah

JAKARTA, DISWAY.ID--Pengadaan barang dan jasa merupakan sektor korupsi yang paling disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Sementara dua sektor lainnya, merupakan kejahatan yang sudah menjadi tradisi di pemerintahan. 

Ya, korupsi paling banyak pertama adalah pengadaan barang dan jasa. Kedua, perizinan.

BACA JUGA:KPK Sentil Mahar Parpol, PPATK Ungkap Praktik Ijon Calon Kepala Daerah  

”Ketiga, jual beli jabatan, seperti mau dipromosikan jabatannya bayar, mau mutasi bayar, dan mau pindah bayar. Cuma tiga itu saja paling banyak,” jelas Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Jumat 25 Maret 2022. 

Di kasus temuan KPK, sambung Pahala Nainggolan, dapat dilihat bahwa 3 potensi besar itu kerap terjadi di pemerintahan pusat dan daerah. Wajar jika ini memunculkan kesan seperti tradisi yang sulit dihapus. 

Pemanfaatan teknologi belum optimal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada dua dari tiga sektor tersebut, yaitu pengadaan barang, jasa, dan perizinan. 

BACA JUGA:Anies Baswedan Berpeluang Diperiksa KPK Soal Formula E, Ali Fikri: Kami Harap Kooperatif!

”Mengapa begitu, karena korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa masih terjadi di pusat dan daerah,” tandas Pahala di kanal YouTube BPSDM TV Kemendagri.  

Jika korupsi terkait dengan perizinan, dengan teknologi elektronik menjadi berkurang sedikit. ”Tetapi untuk pengadaan barang dan jasa, didorong pun elektronik seperti e-katalog, lumayan agak berkurang,” imbuhnya.

Pada dasarnya, menurutnya, persoalan tindak pidana korupsi, terutama yang terjadi di lingkungan pemerintah dapat dicegah dengan meningkatkan nilai integritas sumber daya manusia (SDM) di dalamnya.

BACA JUGA:8 Mobil Hasil Rampasan KPK Dikirim ke Kemenkumham, Yasonna: Akan Kita Manfaatkan

Ia mengatakan peningkatan nilai integritas SDM di lingkungan pemerintah sangat bergantung sikap tegas setiap pimpinan dalam memberikan contoh dan mengarahkan para bawahannya untuk berintegritas menjalankan tugas.

Selain itu, ujar dia, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk memberikan pendidikan dan latihan yang lebih efektif terkait dengan nilai-nilai integritas kepada seluruh sumber daya manusia yang dimilikinya.

Sumber: kemendagri/kpk