60 Persen Negara Berkembang Sulit Dapat Utang, di Forum G20 Sri Mulyani Minta Dipermudah

Dengan begitu di tengah masa kritis perekonomian global, ekspektasi dan harapan terhadap kelompok negara G20 semakin tinggi.

Sebelumnya Menkeu juga menyerukan pemanfaatan peluang investasi yang memungkinkan transisi yang terarah, adil dan berkelanjutan.

Menkeu mengatakan transisi menuju ekonomi hijau dengan prinsip adil dan terjangkau akan terjadi dalam jangka menengah dan panjang, dengan milestone pada 2030 dan 2060 atau untuk beberapa negara bisa lebih awal.

“Untuk Indonesia, kami menyiapkan roadmap, kebijakan, peraturan infrastruktur, juga menganalisis, menangani, mengelola dampak sosial dalam waktu singkat”, ujar Sri Mulyani.

Dari sisi permintaan, Menkeu menambahkan bahwa Indonesia akan memastikan stabilitas ketersediaan layanan vital seperti listrik, stabilitas harga energi, pangan, dan transportasi umum, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta (iv) penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Transisi ekonomi hijau tidak boleh menambah kemiskinan atau pengangguran, sebaliknya, pertumbuhan ekonomi hijau akan menciptakan lapangan kerja baru dan lebih berkualitas.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan India dan Menteri Keuangan Afrika Selatan yang menyebutkan bahwa dalam mencapai transisi energi kita harus memasukan dampak sosial pada rencana tersebut.

Para pemimpin perwakilan institusi keuangan global, bank pembangunan multilateral, serta institusi kemitraan dan koalisi pembiayaan iklim selanjutnya mendiskusikan solusi untuk mengatasi transisi energi dan kesenjangan pembiayaan mitigasi iklim serta berbagai upaya untuk mendorong perubahan sistem transisi.

Selain itu, para pemimpin perwakilan industri energi menyampaikan strategi dan rencana untuk mempercepat transisi.

Peluncuran Indonesia’s Country Platform on Energy Transition Mechanism (ETM) menjadi penutup kegiatan ini. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa inisiatif ini tepat sasaran dan tepat waktu, terutama pada fase awal pertemuan Presidensi G20 Indonesia.

Country Platform dapat dimanfaatkan untuk anggota G20 dan negara lain khususnya negara berpenghasilan menengah dan rendah untuk meningkatkan pembiayaan dan mempercepat penyampaian komitmen perubahan iklim secara signifikan melalui inisiatif nyata, dapat diterapkan, dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

Pertemuan ini melengkapi diskusi yang diadakan pada Sustainable Finance Working Group (SFWG) selama Presidensi G20 di Indonesia.

Upaya memperluas pasar keuangan berkelanjutan dan akses permodalan bagi negara dan sektor swasta, terutama negara berkembang dan UMKM, dengan cara yang terjangkau, merupakan prioritas utama.

Selanjutnya hasil diskusi ini diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai tantangan dalam meningkatkan skala keuangan berkelanjutan yang transformatif, sesuai dengan Private Sector Roundtable for Sustainable Finance yang telah diadakan pada tanggal 18-19 April 2022.

 

Sumber: