BEM Nusantara Bawa 8 Tuntutan Terkait Tolak Kenaikan Harga BBM dan RKUHP
Kamis 01-09-2022,18:29 WIB
Reporter:
Intan Afrida Rafni|
Editor:
Lebrina Uneputty
-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara yang terdiri dari gabungan universitas di Lingkar Mahasiswa Jakarta Raya (LIMA-JAYA) melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 1 September 2022.-Intan Afrida Rafni/disway.id-
JAKARTA, DISWAY.ID-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara yang terdiri dari gabungan universitas di Lingkar Mahasiswa Jakarta Raya (LIMA-JAYA) melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 1 September 2022.
Koordinator BEM Nusantara, Ahmad Faruq mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan tuntutan terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pasal-pasal kontroversi RKUHP.
"Kami dari bem Nusantara, kami menuntut dan menolak terkait kenaikan BBM dan juga pasal2 kontroversial RKUHP," ujar Ahmad Faruuq saat ditemui media.
Pada aksi tersebut, BEM Nusantara menyampaikan 8 tuntutannya yaitu :
1. Menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi karena akan berefek domino terhadap ekonomi masyarakat terutama kelas menengah ke bawah.
2. Menuntut Presiden RI untuk mengumumkan bahwa BBM Subsidi tidak terjadi kenaikan harga.
3. Menuntut pemerintah mengevaluasi kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam penyaluran BBM subsidi dan menindak tegas terhadap penyelewengan penyaluran karena pembengkakan harga BBM terjadi akibat subsidi yang tidak tepat sasaran.
4. Menuntut pemerintah untuk transparansi distribusi kuota BBM subsidi kepada masyarakat agar tidak mengalami mis-subsidi BBM sehingga tepat sasaran.
5. Menuntut pemerintah agar melakukan realokasi anggaran dari kementerian/lembaga
lain dialih fokuskan pada BBM.
6. Menuntut pemerintah segera merumuskan roadmap jangka panjang transisi energi fosil ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.
7. Menuntut pemerintah dan PR RI untuk membahas kembali pasal - pasal bermasalah yang dinilai tidak pro terhadap demokrasi dan kepentingan rakyat dalam RKUHP.
8. Menuntut pemerintah dan DPR RI untuk mendengarkan, mempertimbangkan dan memberikan respon atas aspirasi yang diajukan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan dan kelompok yang akan terdampak dengan ketentuan dalam RKUHP.
Diketahui, aksi unjuk rasa tersebut diikuti sebanyak 200 orang yang dibagi dalam dua hari.
"Massa yang ada di sini hari ini 200an, sudah cuman ini saja, nanti gelombang keduanya, kami akan konsolidir lagi," ujar Faruuq.
Ia mengatakan bahwa akan dilakukan konsolidasi lanjutan yang rencananya akan diadakan pada bulan ini, September 2022.
"Kami masih belum menentukan, nanti ada konsolidasi lanjutan, karena hari ini cuma dua isu, InsyaAllah ke depan ada beberapa isu karena akan melibatkan daerah-daerah yang bisa hadir ke Jakarta, untuk menyampaikan aspirasi," jelasnya.
"Kami akan menggandeng seluruh organisasi-organisasi dari aliansi bem lain juga, nanti rencananya dilakukan antara DPR RI atau Istana lagi," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
