Anies dan Riza Promosikan Kehebatan 16.000 Sumur Resapan, 3 Warga Baru Saja Tewas

Anies dan Riza Promosikan Kehebatan 16.000 Sumur Resapan, 3 Warga Baru Saja Tewas

Ilustrasi: Anies Baswedan-Syaiful Amri-Disway.id

JAKARTA, DISWAY.ID - Jakarta dikepung banjir. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memuji fungsi sumur resapan. Meski tiga orang dikabarkan meninggal.


Banjir melanda sejumlah wilayah Provinsi DKI Jakarta. Banjir Terjadi sejak Selasa, 4 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB hingga hari ini, Kamis 6 Oktober 2022.-Syaiful Amri/Disway.id-Disway.id

Bahkan Riza menyebut sumur resapan memiliki peran penting dalam menanggulangi banjir di Ibu Kota karena dapat mempercepat surutnya genangan.

"Sumur resapan mempercepat surutnya genangan," kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Kamis 6 Oktober 2022.

Riza bahkan berharap program sumur resapan ini kembali dilanjutkan. Dirinya tak memiliki intervensi kelanjutan sumur resapan.

"Kami tidak ingin mengintervensi penjabat gubernur. Penjabat gubernur punya kewenangan untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk DKI Jakarta ke depan," imbuh Riza.

Sementara itu Gubernur Anies Baswedan juga berhadap program-program pembangunan yang sudah disusun termasuk pengadaan bangunan-bangunan pengendali banjir dapat dilanjutkan.

Apalagi sumur resapan sudah masuk dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) meski anggarannya sempat dicoret DPRD DKI Jakarta karena dinilai tidak efektif.

Program sumur resapan pengendali banjir tertuang dalam Pasal 51 ayat 2 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 tahun 2022 tentang RDTR.

"Pembahasan nanti kan pada penjabat gubernur tentang program untuk 2023, pembahasan anggaran kami sekarang ini sudah menyiapkan," katanya.

Terkait sumur resapan, DPRD DKI mencoret anggaran program itu pada 2022.

Awalnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI mengusulkan anggaran pembangunan sumur resapan sebesar Rp330 miliar kepada DPRD DKI pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022.

Sebelum dibawa ke rapat Badan Anggaran DPRD DKI, usulan anggaran itu kemudian diturunkan menjadi Rp 120 miliar.

Namun, saat pembahasan di Badan Anggaran, usulan tersebut dicoret alias dihapus karena program itu dinilai tidak efektif menekan banjir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: