Setuju Harga BBM Naik, Surya Paloh: Ini Apakah Partai Tolol Atau Partai Paling Loyalis Kepada Jokowi?

JAKARTA, DISWAY.ID-- Ketua Umum Partai Nasional Demokrasi (NasDem), Surya Paloh menyinggung masalah kebijakan Presiden Joko Widodo terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Ia mengatakan bahwa kebijakan tersebut hanya mendapatkan dukungan dari satu fraksi, yaitu Partai NasDem. 

"Ada 7 fraksi partai koalisi pemerintahan, hanya satu yang menyatakan jalan terus pemerintahan dengan kebijakan kenaikan BBM," ujar Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin, 17 Oktober 2022.

BACA JUGA:Hadiri 'NasDem Memanggil', Anies Singgung Restorasi Politik Indonesia

Menurut Surya, kebijakan Jokowi dengan menaikan harga BBM merupakan keputusan yang tepat tetapi dirinya merasa heran lantaran hanya partai besutannyalah yang mendukung kebijakan tersebut. 

Ia pun bercerita kepada Jokowi terkait keadaan tersebut dan menyebutkan apakah partai yang dipimpinnya itu termasuk partai yang loyal kepada Jokowi atau partai 'tolol'. 

"Bapak presiden, kita punya 7 fraksi, koalisi pemerintahan ini kebijakan kenaikan BBM. 6 fraksi tidak sepakat, hanya 1 fraksi yang sepakat," canda Surya yang saat itu sedang makan bersama dengan Jokowi. 

"Ini apakah partai tolol atau partai paling loyalis kepada jokowi?," tambahnya. 

Diketahui, Surya Paloh menyampaikan kalimat candaan tersebut saat tengah memberikan sambutan di acara 'NasDem Memanggil'. 

BACA JUGA:Rp 15.500

Adapun acara 'NasDem Memanggil' ini merupakan sebuah agenda yang dibuat NasDem untuk mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpolitik bersama NasDem.

Pada acara itu juga tampak hadir mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang saat ini telah dideklarasikan Nasdem sebagai calon Presiden untuk Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menyebutkan, hadirnya Anies Baswedan dalam acara tersebut merupakan bukti nyata kepada anak muda khususnya yang hendak terjun ke panggung politik.

Menurut Ali, Anies merupakan contoh sosok politikus yang berhasil tanpa punya partai politik (parpol) di belakangnya. 

Sumber: