PDIP Minta Jokowi Ganti Dua Menteri dari Nasdem, Buntut Usung Anies Capres 2024

Sedangkan Djarot menyebutkan ada beberapa Menteri yang harus mendapatkan perhatian akan kinerjannya.

"Mentan dievaluasi dan Menteri Kehutanan harus dievaluasi, semua Menteri juga harus dievaluasi agar ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi,” ujar Djarot.

BACA JUGA:Kolestrol Aman, Ini 5 Cara Membuat Gorengan Tanpa Minyak Berlebih, Salah Satunya Pakai Soda Kue

BACA JUGA:Korlantas Polri: Puncak Arus Mudik Natal 2022 Diprediksi Terjadi Hari Ini

Djarot merasa miris dengan kebijakan pemerintah yang kembali mengimpor beras setelah mengeklaim bahwa Indonesia berstatus swasembada beras.

Selain itu Djarot juga menegaskan seharusnya pemerintah tidak melakukan impor beras disaat yang bersamaan dengan musim panen, karena itu bakal membuat beras produk dalam negeri menghilang di pasaran.

Semua pihak di pemerintah, baik itu Kementerian Pertanian, Bulog, maupun Badan Pusat Statistik harus lebih kritis dan membuka data mengenai stok beras di dalam negeri.

"Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup, yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung, ini semua perlu dievaluasi," ujarnya.

BACA JUGA:Kamaruddin dan Uya Kuya Dipolisikan Seorang Ustaz Gegara Konten 'Polisi Pengabdi Mafia'

BACA JUGA:Simak! Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Ajukan Kredit Rumah, Caranya Gampang Bisa Lewat Aplikasi

Djarot juga menjelaskan bahwa kebijakan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi.

Pak Jokowi bisa mengevaluasi kinerja seluruh Menterinya, apalagi menjelang berakhir masa jabatan Presiden sehingga program-program yang sudah dicanangkan betul-betuk bisa tercapai.

Effendi Choirie selaku Ketua DPP Partai Nasdem memberikan tanggapannya atas pernyataan Djarot dan mengatakan jika partainya siap jika harus di singkirkan dari Kabinet Presiden Jokowi.

“Nasdem siap menghadapi segala situasi,” ujar Effendi Choirie.

Ia menyebutkan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden dan hanya Presiden yang mengetahui urgensinya.

Sumber: