Polda Metro Jaya Koordinasi dengan Pemprov DKI Terkait Jalan Berbayar

JAKARTA, DISWAY.ID-- Polda Metro Jaya masih terus melakukan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait rencana kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

"Koordinasi sudah, kami selalu koordinasi. Pasti semua kita komunikasikan, pasti semua kita koordinasikan," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dalam keterangannya, Minggu 15 Januari 2023.

Jenderal bintang dua ini mengatakan sejauh ini kebijakan tersebut masih sebatas wacana. Namun Polda Metro tetap mengikuti alur dari Pemprov DKI.

BACA JUGA:ERP Segera Berlaku, 25 Jalan di Ibu Kota Jakarta Ini Bakal Berbayar Rp 5.000 - Rp 19.000

BACA JUGA:Cara Rian Mahendra Mulai Pekerjaan Barunya Pasca Dipecat PO Haryanto, Ungkap Kisah Kyai Barseso

"Nanti kita ikuti saja alur yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kesepakatan bersama dengan DPRD, sekarang kan belum. Baru wacana kan," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menggodok kebijakan electronic road pricing (ERP) bersama pemerintah pusat.

Ia mengaku saat ini pihaknya masih menggali pendapat para ahli soal ERP.

"Jadi tahapan-tahapan peraturan sedang kita bahas, itu memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga tatanan aturannya dipersiapkan. Berikutnya ini kan baru menggali informasi pendapat para ahli, masyarakat, bagaimana pun itu masih kita FGD (focus group discussion)," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023.

Lebih lanjut, Heru mengatakan saat ini pihaknya juga telah menyiapkan moda transportasi yang ada misalnya seperti pelayanan TransJakarta. 

BACA JUGA:Akhirnya Rian Mahendra Minta Soal PO Haryanto Tak Diperpanjang, Minta Maaf dan Tak Mau Live

BACA JUGA:Segini Tarif Jalan Berbayar di 25 Ruas Non Tol Jakarta Jika ERP Berlaku

"Jadi kan konsepnya sambil proses itu, Pemda DKI juga harus merapikan, menyiapkan TransJakarta misalnya bisa melayani dengan baik, diperketat, dan seterusnya. Itu kan perlu waktu sambil jalan. Di sisi lain ERP juga aturan-aturan yang dibahas masih lama waktunya. Kalau enggak dimulai, kapan dimulainya kan seperti itu," pungkasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik (JBE). Aturan itu akan diterapkan di sejumlah ruas protokol Jakarta untuk mengatasi kemacetan lalu lintas.

Sumber: