Heru Budi: Warga Pendatang Berpenghasilan Rendah Jadi Beban APBD DKI Jakarta

JAKARTA, DISWAY.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta jajarannya meningkatkan pengawasan terhadap warga pendatang. 

Eks Walikota Jakarta Utara itu mengatakan berdasarkan per Februari 2023 tercatat, mayoritas perpindahan penduduk ke Jakarta merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. 

"Sedikit saya sampaikan kalau data yang saya terima per bulan ini, perpindahan penduduknya, mohon maaf sekali lagi, di kantong-kantong masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat," kata Heru kepada wartawan, Senin, 6 Februari 2023.

BACA JUGA:Harga Emas di Pegadaian Mayoritas Stagnan, UBS Rp 1.004.000 per Gram

Kemudian, Heru memberikan contoh di wilayah Jaksel. Saat berkunjung ke Rumah Sakit Pasar Minggu, Heru mendapati setidaknya ada 14 pasien yang sedang ditangani di dalam satu kamar.

Heru mengatakan, 9 pasien diantaranya berasal dari warga luar DKI Jakarta. Namun, Heru tak menyebut rinci kota asal pasien.

"Sisanya adalah warga DKI Jakarta. Artinya apa? Pemda DKI Jakarta akan menjadi beban," ujar dia.

Meski demikian ia tak melarang masyarakat yang berobat ke Rumah sakit Pasar Minggu. Tapi, ke depan APBD DKI Jakarta akan terbebani. 

"Contoh Rumah Sakit Pasar Minggu harus dibesarkan, Pemda DKI Jakarta berkewajiban menambah tempat tidur. Begitu juga saya melihat di Rumah Sakit Budi asih. Hampir sama data-datanya kami cukup ada. Nanti kami sampaikan pada posisi saat tertentu, ini hanya umum saja," ujar dia.

BACA JUGA:Sandiga Uno dan Prabowo Hadir di Perayaan HUT Partai Gerindra ke-15

Namun, dia mengatakan, pendatang DKI Jakarta yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah dianggap menjadi beban.

Heru menyebut, setidaknya ada 17 program jaring pengaman sosial yang digaungkan Pemprov DKI Jakarta. 

Heru mengatakan, diantaranya KJP, KJS, bantuan lansia, bantuan mahasiswa, bantuan transjakarta bantuan sembako, ayam daging dan seterusnya.

"Sekali lagi titip pak RW ke depan perpindahan penduduk itu sangat mudah tapi yang saya sampaikan kalau masyarakat MBR terus berada di jakarta terbebani oleh Pemda DKI Jakarta dan itu suatu kewajiban. Nanti juga merembetnya adalah ke jajaran TNI dan Polda," tandasnya.

Sumber: