Ramai Seruan Boikot Pajak, Gus Yahya: NU Tegas Berpihak kepada Kepentingan Negara

JAKARTA, DISWAY.ID-- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menanggapi pernyataan Said Aqil yang baru-baru ini mengajak masyarakat agar tidak membayar pajak buntut Rafael Alun Trisambodo. 

Pria yang biasa disapa Gus Yahya itu menegaskan jika NU selalu akan berpihak kepada kepentingan negara, khususnya dalam membayar pajak.

“Ya, kalau selain warga NU, silakan saja. Saya menyampaikan bahwa warga NU bersama-sama dengan para ulamanya akan istiqamah senantiasa di pihak negara. Apa pun yang menjadi kepentingan negara, NU akan bela,” ucapnya dalam keterangannya, Jumat, 3 Maret 2023.

BACA JUGA:Said Aqil: Kalau Pajak Diselewengkan, Warga NU Tak Usah Bayar Pajak

Meski demikian, Gus Yahya menuntut akuntabilitas pemerintah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pihaknya juga siap mengawasi dan mendorong masyarakat ikut mengontrol pemerintahan.

“Yang jelas, NU ikut menuntut akuntabilitas pemerintah demi kepentingan negara. Kita jelas menyeru kepada pemerintah, semua, organ-organ maupun aparatusnya, untuk bertindak akuntabel di dalam menjalankan tugas-tugas negara,” ungkap Gus Yahya. 

Demi kepentingan negara, kata Gus Yahya, NU akan selalu siap sedia ikut mengawasi dan melakukan upaya-upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi praktik-praktik yang dijalankan pemerintah.

“Supaya ke depan, sungguh-sungguh semua yang dilakukan betul-betul untuk kepentingan negara,” katanya.

Sebelumnya, Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj turut menanggapi harta kekayaan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp56 Miliar. 

BACA JUGA:Mario Dendy Segera Dipindahkan dari Rutan Polres Jaksel ke PMJ

Ia bercerita saat dirinya menjabat menjadi Ketua Umum PB NU pada September 2012 silam, sempat ada hasil dari Musyawarah Nasional (munas) Ulama yang kala itu telah memberikan sikap apabila ada kasus penyelewengan pajak.

"Ketika saya jadi Ketum PBNU tahun 2012, September, munas ulama di Pesantren Cirebon, waktu itu baru ada kejadian Gayus Tambunan (mantan pegawai Ditjen Pajak yang dipidana karena kasus mafia). Keputusan para kiai [saat itu], bahwa kalau uang pajak diselewengkan, NU akan ambil sikap tegas: warga NU tidak usah bayar pajak waktu itu," tutur Said Aqil di RS Mayapada, Jakarta, Selasa, 28 Februari 2023.

Hasil munas ulama itu, lanjut Said Aqil, sampai membuat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengirim utusan pribadi kepadanya. 

BACA JUGA:Jonathan Latumahina Buat Cuitan Menggelegar, 'Tanpa Ada Damai-Damai`

Sumber: