Pengadilan Internasional Terbitkan Surat Penangkapan Putin, OBF : Ini Benar-Benar Propaganda

NEW DELHI, DISWAY.ID-Keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak lebih dari propaganda.

Hal ini diungkapkan Observer Research Foundation (OBF) yang berbasis di New Delhi, India, Nandan Unnikrishnan, Selasa 21 Maret 2023. 

Menurut Nanda, keputusan ICC adalah propaganda dan bukan dokumen yang mengikat secara hukum. 

BACA JUGA:Putin Ditetapkan Sebagi Penjahat Perang, ICC Ungkap Tuduhannya

"Keputusan ICC ini benar-benar propaganda. Tujuannya adalah untuk mengipasi ketegangan di sekitar Rusia, untuk mengajukan tuntutan lebih lanjut terhadap Moskow, untuk menunjukkan bahwa itu salah. Dan seharusnya Moskow tidak dapat lolos begitu saja," katanya, mengutip Tass, Selasa 21 Maret 2023. 

"Terutama karena kita tahu bahwa baik Amerika Serikat, Rusia, maupun China bukanlah anggota Statuta Roma dan tidak mengakui pengadilan ini. Itulah mengapa keputusan ini benar-benar merupakan langkah propaganda, tidak lebih," lanjutnya. 

BACA JUGA:Resmi, Surat Perintah Penangkapan Putin Diterbitkan Pengadilan Kriminal Internasional

Di sisi lain Nandan Unnikrishnan mengatakan, India secara aktif berpartisipasi dalam penyusunan dokumen statua Roma namun tidak akan pernah mengambil tindakan apapun terhadap Putin, sekalipun ikut menandatangani Statuta Roma. 

"Dalam keadaan apa pun India tidak akan mengambil tindakan apa pun terhadap Putin, apalagi menangkapnya. Bahkan jika India adalah anggota pengadilan ini. Saya yakin akan hal itu," kata Unnikrishnan, seraya mengatakan bukan kepentingan India untuk merusak hubungan eksklusifnya dengan Moskow.

BACA JUGA:Putin Berencana Hadiri KKT ASEAN di indonesia, Dubes: Ada Hubungan Baik Antara Putin dan Joko Widodo

India mengambil bagian dalam kerja komite pengarah untuk pendirian ICC. 

Itu juga berpartisipasi dalam pendirian Konferensi Roma yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1998. Namun, kemudian India menahan diri untuk menandatangani Statuta Roma karena keberatan terhadap sejumlah ketentuan dalam edisi terakhir dokumen tersebut. Sekarang ada 123 negara yang menjadi pihak Statuta Roma, termasuk Inggris, Jerman, dan Jepang.

Sumber: