Polri Periksa 54 Saksi Terkait Kebakaran Depo Plumpang, Ada BMKG hingga Pihak Ditjen Migas

JAKARTA, DISWAY.ID-- Polri masih terus mendalami penyebab kebakaran depo Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat, 3 Maret 2023 malam. 

Terbaru, Polri telah memeriksa sebanyak 54 saksi terkait kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

BACA JUGA:Bagaimana Nasib Pemain Timnas Indonesia U20? Jokowi: Ada yang Ingin Kuliah, Masuk Polri, TNI dan PNS

"Sampaikan saat ini sudah 54 orang yang dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Sabtu, 1 April 2023.

Jenderal bintang satu itu merinci dari 54 orang tersebut terdiri dari pihak Pertamina hingga masyarakat biasa. 

BACA JUGA:Israel Tembak Gas Air Mata ke Stadion saat Final Sepak Bola Palestina, Pemain dan Puluhan Suporter Terluka

"Dari pihak Pertamina, ada dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan dari warga masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan korban kebakaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara bertambah menjadi 33 orang. 

BACA JUGA:Cara Mudah Menyambungkan HP ke Smart TV, Gak Perlu Kabel

"Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, hingga Jumat, 24 Maret 2023, korban meninggal bertambah 1 orang sehingga total korban meninggal sebanyak 33 orang," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 Maret 2023.

Sementara itu, sebanyak 11 orang lainnya masih dalam penanganan tim medis di satu rumah sakit. Kendati demikian, BPBD DKI Jakarta melaporkan tidak ada korban kebakaran yang mengungsi di posko pengungsian. 

BACA JUGA:Operasi Ketupat 2023, Polri Siapkan 919 Pos Pengamanan dan 325 Pos Pelayanan di Jawa dan Sumatra

"Selama penanganan bencana tersebut, kami bersinergi dengan berbagai pihak untuk menyalurkan berbagai bantuan yang terdiri dari makanan, pakaian, obat-obatan dan berbagai kebutuhan dasar lainnya. Hal ini adalah upaya kami untuk memastikan pelayanan terbaik dan optimal untuk para korban,” ujarnya.

Isnawa menjelaskan, layanan kependudukan di lokasi pengungsian, telah melayani 442 layanan untuk cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), cetak Kartu Keluarga (KK), pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD), permohonan akta kelahiran dan kematian, serta konsultasi.

Sumber: