Suami Puan Maharani Terlibat Korupsi BTS 4G Kominfo Dibantah PDIP, Rocky Gerung: Sulit Bayangkan Jika Hanya Johnny G Plate

JAKARTA, DISWAY.ID – Melalui Hasto Kristiyanto selaku Sekjennya, PDIP mengeluarkan bantahan tentang tersebarnya isu keterlibatan suami Puan Maharani terlibat korupsi BTS 4G Kominfo.

Suami Puan Maharani terlibat korupsi BTS 4G Kominfo dibantah PDIP, di mana Hasto menjelaskan bahwa tidak benar partai merancang suatu kebijakan-kebijakan yang sifatnya bertentangan dengan cita-cita reformasi dan komitmen di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Hasto menjelaskan bahwa siapa pemegang mandat memegang Kewenangan atas penggunaan anggaran BTS 4G Kominfo yaitu Kominfo Johnny G Plate

BACA JUGA:Skema Korupsi BTS 4G Kominfo Beredar di Media Sosial yang Sebut Nama Suami Puan Maharani

BACA JUGA:Dua Ajudan Jhoony G Plate Jalani Pemeriksaan Beserta 4 Saksi Dari Pihak Swasta

Pernyataan Hasto membantah suami Puan Maharani terlibat korupsi BTS 4G Kominfo mendapatkan tanggapan dari Rocky Gerung yang mengungkapkan bahwa sangat sulit membayangkan jika korupsi BTS 4G Kominfo jika hanya Jhoony G Plate sendiri yang melakukannya.

Algoritma kasus BTS 4G Kominfo itu menunjukan yang tadinya dicurigai, begitu dibantah makin ketahuan bahwa sebetulnya lebih dari itu.

Sebetulnya kasusnya jadi kita pegang aja keterangan dari Mahfud MD yang menganggap bahwa memang ada aliran dana ke situ.  

“Kita sebut korupsi itu artinya ada jaringan yang musti amankan hasil korupsi dan mesti di bagi rata situ kan,” papar Rocky.

BACA JUGA:Profil Suami Puan Maharani, Namanya Dikaitkan di Skema Konsorsium Korupsi BTS Kominfo

BACA JUGA:Ini 13 Jadwal dan Lokasi Perpanjang SIM di SIM Keliling Jakarta-Bogor Hari Ini, Rabu 31 Mei 2023

Rocky juga menambahakan bahwa korupsi selalu disembunyikan di dalam peristiwa politik.

“Nah sekarang kita dengar keterangan dari Hasto yang mangatakan jika PDI P tidak terlibat dalam kausu tersbeut,” jelas Rocky.

Menurut Rocky dari sikap defensif itu menunjukkan ada hal yang belum clear, tetapi kita percaya bahwa akan ada prosedur untuk mempersoalkan apakah dalam sidang-sidang pertama panah-panah itu lengkap mengarah pada 2 - 3 orang saja atau memang lebih lebih dari sekedar dua atau tiga tokoh itu langsung masuk ke dalam tim kampanye atau tokoh-tokoh kunci di beberapa partai politik.

Sumber: