Peringatan Hari Kependudukan Dunia di Indramayu, Saatnya Mewujudkan Kesetaraan Gender yang Sejati

Mereka dapat menghadapi risiko eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan, serta kurangnya perlindungan hukum yang memadai.

Ketidaksetaraan gender juga masih menjadi masalah di Indramayu. Perempuan sering menghadapi penggajian yang tidak setara dengan laki-laki, kesempatan promosi yang terbatas, dan perlakuan yang tidak adil di tempat kerja. 

BACA JUGA:Bareskrim Bakal Periksa Saksi Kasus Hoax Sistem Pemilu dengan Terlapor Denny Indrayana

Stereotip gender dan harapan tradisional juga dapat membatasi perempuan dalam memilih pekerjaan atau mengejar karir yang diinginkan.

Kasus perkawinan anak di Kabupaten Indramayu juga tinggi. Kasus itu berawal dari kemiskinan dan memicu perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga stunting.

Berdasarkan data SSGI tahun 2022, prevalensi stunting di Indramayu tercatat 21,10 persen.

Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis sejak bayi dalam kandungan yang berakibat terganggunya tumbuh kembang anak. 

Untuk mengatasi seluruh permasalahan tersebut, Bonivasius mengatakan diperlukan regulasi dan upaya kolaboratif serta berkelanjutan dari berbagai pihak.

Termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga sosial, serta memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak perempuan.

Kata Bonivasius, isu atau masalah kependudukan, termasuk isu kesetaraan gender, memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkesinambungan.

BACA JUGA:Libatkan 19 Kementerian, Pemerintah Serius Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Oleh karena itu dibutuhkan alat bantu yang dapat memantik kepedulian pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk dapat menemukan solusi atas dinamika dan permasalahan kependudukan secara dini. 

Terobosan pun dilakukan Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN melalui Direktorat Analisis Dampak Kependudukan.

Direktorat ini telah mengembangkan model alat bantu berupa Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk atau Siperindu. Sistem ini bertujuan mengukur tingkat kerentanan dampak kependudukan. 

Sumber: