Hilirisasi Kristalina

--

SAYA melihat koin di balik sikap Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva.

Ada sisi luar dan sisi dalam. Yakni ketika pimpinan Dana Moneter Internasional itu ke Jakarta (lagi) pekan lalu.

Di satu sisi Kristalina memang harus memperbaiki sikapnyi. Terutama mengenai kebijakan baru Indonesia di bidang nikel.

Sisi lain Kristalina tetap ingin agar deglobalisasi perdagangan harus dicegah.

Kristalina pertama ke Jakarta tahun 1988. Dia mendampingi pimpinan IMF yang sangat terkenal saat itu: Michel Camdessus. Yakni ketika Presiden Soeharto akhirnya ''menyerah'' ke  IMF –yang hasilnya justru bikin Indonesia hancur. 

Padahal dengan menyerah ke IMF Soeharto berharap Indonesia bisa keluar dari krisis moneter. Hasilnya: ekonomi ambruk, Soeharto jatuh. 

Kristalina ke Jakarta lagi pekan lalu untuk menghadiri KTT ASEAN di Jakarta. Di situlah, seperti yang dia janjikan, Kritalina bertemu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Janji bertemu itu disampaikan Kristalina bulan lalu di kantor IMF di Washington DC. Yakni saat  Luhut mampir Amerika Serikat dalam perjalanan pulang dari mencari daging sapi di Brasil.

Di DC, Luhut menyatakan keberatan atas pernyataan Kritalina soal nikel. Apalagi sampai pada permintaannyi untuk mencabut larangan ekspor.

Titik berat Kristalina memang di larangan ekspornya. Larangan apa saja. Kali itu dia bicara soal larangan ekspor nikel Indonesia.

Padahal Luhut sangat membanggakan sukses hilirisasi nikel. Luhut adalah panglima hilirisasi. Program itu tidak akan jalan kalau tidak ada larangan ekspor.

Yang dilarang Indonesia sebenarnya bukan ekspor nikel. Di sini Kritalina kurang dapat masukan yang cukup. Yang dilarang adalah ekspor bahan mentah nikel. Disebut ore. Yang isinya hampir 100 persen tanah dan air Indonesia. Kandungan nikelnya hanya sekitar 1,6 persen.

Ekspor nikelnya sendiri tidak dilarang. Ore itu harus diolah di dalam negeri. Diproses di pabrik  smelter di Indonesia. Setelah didapat nikelnya, silakan diekspor. Bahkan semuanya saja. Toh belum ada industri yang bisa mengolah nikel itu di dalam negeri. Masih harus ada hilirisasi berikutnya lagi. Misalnya pabrik pembuat stainless steel, pabrik baterai dan sejenisnya. Mungkin perlu panglima yang lain lagi. Atau sekalian dirangkap orang yang sama.

Setelah ke Indonesia, Kristalina berubah sikap. "Apa yang saya lihat begitu luar biasa. Negara ini telah bertransformasi menjadi negara yang dinamis dengan banyak optimisme dan harapan bagi rakyatnya," katanya kepada CNN Indonesia di sela-sela kesibukannyi mengikuti KTT ASEAN.

"Inilah yang kita butuhkan untuk sisa dunia, semacam optimisme seperti itu. Jadi, saya ingin mengucapkan dari lubuk hati saya, ucapan terbaik saya untuk Indonesia, untuk terus berjalan di jalur menuju kemakmuran," sambung Kristalina.

Tentu Indonesia sudah sangat berbeda dibanding yang dilihat Kristalina 25 tahun lalu. Luhut waktu itu sudah letnan jenderal tapi jabatannya ''hanya'' Dankodiklatad. Itu menjelang diangkat menjadi duta besar di Singapura. 

Dan yang jelas kini Indonesia sudah tidak punya utang ke IMF –rasanya sudah dilunasi di zaman Presiden SBY.

Tapi Kristina tidak hanya bicara soal larangan ekspor nikel. Lewat pernyataannyi di DC, tokoh keuangan asal Bulgaria itu ingin menegaskan perlunya perdagangan global digairahkan lagi. 

Para globalis memang prihatin melihat perkembangan lima tahun terakhir. Dunia kian protektif. Perdagangan bebas mengecil. Masing-masing negara kian membatasi diri.

Padahal para globalist ingin dunia kian bebas. Khususnya di bidang perdagangan. Batas negara harus kian samar. Mereka bisa menunjukkan bukti: pertumbuhan ekonomi dunia sangat baik di saat perdagangan global bergairah. Itu juga berarti kemakmuran dunia meningkat.

Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dunia menurun ketika terjadi deglobalisasi.

Di Jakarta, Kristalina terus bicara soal itu. Lalu bertemu Luhut. Dia bisa mengerti. Bahkan Kritalina mengatakan Indonesia harus meneruskan kebijakan hilirisasi.

"Pak Luhut dan saya, kami diskusi dengan baik. Saya sangat bersyukur bahwa dia datang ke DC  bertemu dengan saya, sehingga kami dapat memberikan klarifikasi," ujar Kristalina pada CNN Indonesia.

"Saya kenal Kristalina sudah lama," ujar Luhut tadi malam. 

"Sejak kapan?" tanya saya.

"Sejak dia menggantikan posisi Sri Mulyani. Sejak itu kami berteman," ujar Luhut.

Waktu itu Kristalina lagi mau maju jadi pimpinan IMF. Dia memerlukan dukungan Indonesia. "Nah kami dukung. Indonesia dengan seizin Presiden Jokowi mendukung," katanya. 

Tentu tidak gratis. "Kita ganti minta dukungan Kristalina agar posisi yang dia tinggalkan bisa diisi orang kita, Marie Pangestu," kata Luhut. "Sejak itu kami terus berteman baik sampai hari ini. Ceritanya agak panjang juga…," ujar Luhut.

Luhut memang komplet. Ia militer. Pengusaha. Pejabat pemerintah. Dan jangan lupa ia juga diplomat. (Dahlan Iskan)

Komentar Pilihan Dahlan Iskan di Tulisan Edisi 13 September 2023: Pokmas Pokir

mzarifin umarzain
IJON. Barangkali berasal dari kata: ijo, hijau. Buah, padi masih hijau, masih pentil, masih mentah, masih muda, sudah dibeli.

Rofi'udin
Pak dahlan, foto tulisan anda ttg e-voting di ringinagung magetan, selisihnya cuma 1 suara 1. 1029 2. 1028 Petahana tumbang. 

Mulia Rezq
Sepertinya praktek seperti ini berjalan hampir di semua DPRD baik tk 1 maupun tk 2, paling tidak di pulau jawa, dengan berbagai model dan cara yang pada intinya hampir sama. Selama implementasi anggaran lewat legislatif maka hampir pasti berbau korupsi, minimal korupsi nama. Sudah jamak di beberapa tempat sesuatu dibangun dengan atas nama perorangan/anggota legislatif tersebut. Ada gapura dibangun oleh bp. x, tower air dibuat oleh ibu.y, padahal tentu semuanya menggunakan dana pemerintah bukan perorangan. Belum lagi komisi yang jamak hampir selalu ada di setiap proyek pemerintah. Mungkin pikir mrk, namanya juga proyek, jadi ya harus diproyekin.. :)

ACEP YULIUS HAMDANI
Di Jawa Barat, Pokir sudah muncul di tahun 2019 san, jadi para anggota dewan melalui tim hlinya berburu bansos untuk konstituennya ke dinas-dinas yang sekiranya bisa dinego, karena kalau tidak bisa dinego, proposal usulan akan mental dan tidak bisa menghasilkan bansos untuk konstituennya, berdasarkkan pengalaman, dengan verifikasi bertahap dan berjenjang bisa lebih mempersempit kesalahan sasaran penerima bansos. Dengan standar DTKS untuk semua penerima bansos serta BNBA yang benar akan lebih tepat sasaran dan tidak ngawur. Pengalaman tahun yang lampau tim ahli mengirimkan proposal dengan jumlah yang banyak dalam aplikasi, tapi yang ada hanya nama saja, tidak ada anggota kelompoknya dan yang ada nama anggota kelompoknya banyak yang tidak masuk DTKS. Dan yang paling menggelikan ketika proposal masuk untuk di verifikasi oleh OPD terkait, banyak proposal pokir hasil copy paste, dengan narasi yang sama dan bahkan jenis usaha tidak sesuai dengan RAB yang diajukan, Jenis usaha ternak Domba, RAB Warungan...Hadeuh....karena tim ahli saling berbagi proposal dengan tim ahli anggota dewan lainnya...sedikit pengalaman....

Mirza Mirwan
Nun dulu namanya dana aspirasi, meski nama resminya dana UP2DP -- usulan program pembangunan daerah pemilihan. Waktu masih bernama dana UP2DP (dana aspirasi) dulu, untuk DPR, nilainya Rp20 miliar per tahun per anggota DPR. Tapi itu zaman Pak DI masih menjadi sesuatu dulu. Sekarang entah dana apa namanya, pun entah berapa besarannya. Yang jelas jumlah dapil untuk DPR dan DPRD provinsi sama saja. Satu hal yang jelas, dana apapun sebutannya, bagaimanapun mekanisme pencairannya, adanya dana semacam itu tetap menjadi lahan suap-menyuap. Buntutnya kualitas proyek yang dibiayai dengan dana semacam itu pasti abal-abal. Sebuah proyek dengan pagu Rp1 miliar, misalnya, boleh jadi nilai proyeknya hanya Rp500-600 juta. Saya setuju dengan usulan Basuki yang mantan anggota DPRD Jatim itu. Dana pokir itu dihapus saja. Pertanyaannya, kalau dana pokir dihapus, lalu gaji dinaikkan menjadi Rp100 juta, benarkah praktik suap-menyuap lantas hilang. Nggak juga. Anggota DPRD (pun DPR) itu tiap bulan setor ke kas partai dan memberi upeti pada koordinator tim suksesnya, kok. Tim sukses anggota DPRD kota saja, untuk tingkat kelurahan, tiap bulan dapat Rp1 juta, lho. Padahal satu dapil untuk DPRD kota ada 8-10 kelurahan. Artinya Rp8-10 juta untuk upeti. Eh, mau pajak motor saja juga minta ke sang anggota dewan. Itu pengalaman kenalan saya yang sudah 9 tahun menjadi anggota DPRD di kota saya, tetapi untuk mengambil kredit mobil saja tidak berani. Pilih beli mobil bekas. Tabik. 

Jokosp Sp
Apapun namanya, Pokmas atau Pokir kalau pikirannya dan jiwanya masih "Otak Korupsi" ya tetap jadi koruptor, dan masih akan terus cari celah untuk korupsi. Bulan lalu saya kedatangan tamu team sukses dari salah satu partai islam gambar kakba*. Minta dibantu buatkan spanduk, stiker, dan buat format penjurian tilawatil qur'an tingkat desa. Ada dananya dari sang calon DPR Profinsi yang sudah beberapa kali jadi. Dan si team sukses minta bantuan juga untuk nanti memilih sang calon tersebut. Saya iseng nanya, apa proyek dan program kerjanya, itu duwid pribadi atau duwid negara?. Dijelaskan "itu duwid dari "sidin", ulun kadak tahu dari mananya". Iklannya "Ada mau perbaikan jalan samping kantor kelurahan 1 km, akan ada perbaikan jalan ke arah kubur muslimin 1 km, ada bantu pembuatan tandon air untuk masyarakat yang belum tersambung jalur pdam". Wah banyak juga duwidnya ya, dapat bagian berapa pian?. "Aku bantu-bantu ja, sidin dah baik lawan aku" katanya. Nah dari proyek yang dibuat saja buat menjaring suara di 2 RT dalam 1 kampung sudah bisa diperkirakan kalau anggarannya bisa di atas 500 juta. Ndak mungkin kan duwid itu dari duwid pribadi?. Terus dari mana?, kan ada duwid yang bisa dianggarkan dan itu yang buat anggaran proyeknya. Wkwkkkkkkk. 

Kang Sabarikhlas
Pagi lagi asyik baca CHD sambil ingat² diva KD yg cerita honor anggota dpr setahun bikin ngiler... lha koq tiba² ada VC grup wa : "Nang, ayo ke warungku ini ditunggu teman² dah bawa mobil mau ke Seloliman nanti bareng kumkum di Tirta Jolotundo buang balak di rabu wekasan bulan safar" Cak Dadi'ndukun ngomong di vc nampak wajahnya bersemangat di layar hp... dan saya memohon maaf ndak bisa ikut sebab ada acara yasin+tahlil 40 hr.nya almarhum teman dan saya yang 'ngurusi'... Cuma berselang 1 menit ganti Wak Modin video call, ngomel-ngomel.. "Cung..jangan ikut²an Cak Di ke Jolotundo, ingat kamu dititipkan alm.bapakmu ke Aku biar nurut yg bener.... buyutmu itu Arab Yaman kyai di Gresik cuma kakekmu ndak nurut minggat ke Sby. dan sekarang 'nitis' ke kamu, mokong,..."..… "iya Wak..saya ndak ikut kok"... duh,..pagi² kena marah, padahal lagi asyik halu andai jadi anggota dprd nanti bikin banyak 'pokir' trus minta tolong koh Liam Then buat macem² proposal. 

Yohannes Kitono
Ikan Belida. Pagi ini di halaman Thai Pak Kung, pinggir sungai Kapuas Sanggau. Ngopi bareng sesama warga Sanggau. Lao shie Song Nguan ( 78 th ) bicara lukisan klasik China tentang 100 ekor kuda yang berbeda wajah dan gerakannya. Bunga Matahari Van Goh yang mahal sekali tapi hanya biasa-biasa saja. Topik meloncat ke ikan Nila dan Semah Wang Pu Liaw. Atet Intan pilih piara Nila daripada Semah. Harga ikan Belida ( chitala lopis ) diatas 200 ribu/kg dan mungkin sudah punah.di Kapuas, sela peserta lainnya.Beberapa puluh tahun lalu secara rutin kapal Bandong Haji Walidah singgah di Sanggau. Bawa bermacam size ikan asin; Besar, Tengah dan Kecil. Harganya berbeda. Di size Besar biasanya terselip ikan Siluk yang now bernama Arawana.Ikan asin Siluk yang banyak tulang dihindari.Now Arawana Super Red 2 inch harganya seekor 2 jutaan/hidup. Ikan Belida dijual hidup dalam keramba terapung ikut aliran arus dari Semitau. Bahan baku buat bakso yang enak rasanya.Di Palembang Belido di buat empek-empek dan Kapal Selam yang kapalnya boleh dimakan. Ikan Belido sungai Musi sudah langka dan ikan laut Tenggiri gantinya.Pemda Palembang melarang penangkapannya.Now panti Benih KKP sudah bisa bikin bibitnya, tinggal budidaya saja. Kalau konversi pakan 3 -1 harga sekilo ikan Belida/do hanya dibawa Rp.50 ribu. Lokasi dan air Sei Kapuas melimpah, silahkan bisnis budidaya ikan Belida, Chitala Chitala. 

Liam Then
Sebenarnya bisa gaji anggota DPRD 100jt, tanpa membebani keuangan daerah. Cukup dengan cara perampingan, kurangi jadi sepertiganya saja. Dengan begitu gaji pasti naek. Kondisi sekarang kayak benang layang-layang kusut akut, tarik disana, kencang disini. Jadi mintas potong trus sambung saja ke kualitas atas kuantitas. Fungsi utama DPRD adalah uji dan pengawasan mutu program Eksekutif, bukan ikut cawe-cawe dimasalah proyek pembangunan. Jika dibiarkan begitu, bakal rumit dan tumbang tindih program pembangunan pemda. Kalo di film kungfu itu ibaratnya seperti baju partai Kaypang, tambal sana sini pembangunannya ,tidak seragam, yang kedapatan program pokir, dapat pembangunan, yang ngga gimana? Coba pikir amanat undang-undang mengenai pembangunan itu gimana? Untuk sebagian golongan atau seluruh kalangan? Bentuk pokir ini secara esensi karena sifatnya, sudah tidak selaras dengan isi tujuan di UU mengenai pembangunan daerah, wilayah. Karena jelas-jelas sudah mengistimewakan konstituen tertentu. Padahal UU pembangunan mengamanatkan pembangunan yang merata untuk seluruh kalangan masyarakat. Bahwa pembangunan yang ada belum merata ,itu bisa kita maklumi. Tapi ketambahan program pokir DPRD, bukankah ini tamparan langsung ke amanat UU pembangunan? Pembangunan yang dilaksanakan khusus pada konstituen tertentu saja. Sampai bisa keluar diajukan oleh DPRD, yang sering disebut "lawmaker" diluar sana. Ini jadi aneh "lawmaker" kok bisa begitu pola kerjanya. 

Udin Salemo
Gara-gara kangmas Paryono gue kebagian kerjaan tambahan. Terpaksa jadual manggung berpantun harian diundur. Kayaknya sampai pukul 17:00 wib masih naikin besi. Kemungkinannya begitulah. 

Gregorius Indiarto
"Koruptor dihukum mati?" Setuju. Kenapa? Karena saya rakyat. kalau saya anggota DPR, saya tidak setuju. Kenapa? Anggota DPR yen ora korupsi ora bali modal. Opo iyo, jadi anggota DPR itu pengabdian! Ben guru ae sing ngabdi, tanpa tanda jasa. 

Mukidi Teguh
Biaya nyaleg itu besar, dan logis jika sebagian besar anggota legislatif ingin balik modal plus tambah keuntungan. Masalahnya, walaupun uang gaji dan tunjangan selama jadi anggota DPR dikumpulkan utuh jadi satu, mungkin tak akan mampu menutup biaya yang dikeluarkan saat nyaleg. Bahkan mungkin satu persennya pun tidak. Fenomena inilah yang membuat caleg awalnya orang baik-baik, bisa gelap mata. Saya pribadi pun kalo sekiranya dalam posisi demikian, bisa jadi ikutan nilep juga. Karena itu, sebisanya saya ga ada niatan nyaleg atau obsesi jadi pejabat.  

Agus Suryono
REALNYA.. Ada yang melamar pekerjaan, dan: 1). Gajinya kecil. Tapi itupun "rebutan" yang masuk.. 2). Tidak sedikit, meski gaji kecil, banyak yang sampai menyuap ke staf perusahaan, yang besarnya uang suap sampai 50 kali gaji per bulan kalau diterima.. ### Kemungkinan dia tau atau merencanakan, kalau udah ketrima akan korupsi, "tuk balikin modal"..  

Liam Then
Jadi pekerja harus punya harga diri. Bos punya uang, aku punya keringat. Begitupun jadi pedagang. Saya punya barang, kamu punya uang. Kalau bisa menghayati, dua kalimat diatas, saya jamin hidup petualangan adek-adek UINSA didunia kerja ,bakal seru dan penuh warna. Tetap semangat!! 

Liam Then
#Liam Kweni melamar kerja "'Kamu mau kerja disini? "Mau Pak" "Kamu tahu saya kasih gaji tidak banyak" "Tidak apa pak, asal saya bisa kerja" Setelah tiga bulan, Liam Kweni ikut kawan di pusat kota, bolos kerja ikut demo, acung plang "naekan gaji kami" Hal seperti ini banyak terjadi, orang kadang demi supaya ada status, ada bekerja. Kadang lupa hitung, apa manfaatnya pekerjaan itu, apakah penghasilannya apakah cocok dan sesuai antara keringat dan hasil. Ini hal yang sangat penting sebenarnya. Usia 21 nganggur, saya pernah minta tolong kawan yang staf disatu gudang. "Ada lowongan, jadi kuli panggul loh, nganter dus-dus isi samphoo, sabun, deterjen, ke pasar-pasar induk" "Ndak apa ,aku mau coba, buat pengalaman, pengen tau pasar grosir gimana pola kerjanya" Baru 3 Minggu, ada pindahan gudang, kuli panggul disuruh lembur, harusnya jam 5 pulang, lanjut pindah barang, sampai jam 9 malam, kelar pindahan, seluruh kuli dikasih KFC. " Walah....cuma KFC...sontoloyo " dalam hati saya, saya sudah menghayal minimal selembaran 50rb. Besoknya saya ke staf personalia minta berhenti ,mau ambil gaji 3 minggu. Teman yang masukan ngomong : "Tuh kan udah kubilang, tidak kuatkan?" "Ndak bro, ini bos tidak bisa diikut, keringat pekerja nya ,cuma dihargai KFC, dikira KFC itu mewah" Untuk adek-adek UINSA , yang kebetulan kelar kuliah, banyak yang turun ke dunia kerja. Turun kerja, harus pandai hitung, sesuai atau tidak. Kalo tidak jangan paksa bertahan, cabut langsung. 

Agus Suryono
APLIKASI UNTUK MEMENANGKAN CALEG. Saat ini sudah ada lho: Aplikasi khusus untuk Caleg. Aplikasi ini bisa dibilang akan menjadi "konsultan digital", yang antara lain, setelah data diri calon diupload, ditambah informasi tentang: partai, Dapil, dan lain-lain, maka "sang konsultan" akan menyarankan: 1). Kecamatan (untuk Caleg DPRD tingkat II), Kabupaten/ Kodya (untuk Caleg DPRD Tingkat I), Propinsi (untuk Caleg DPR Pusat) - yang harus digarap/ dialiri "serangan fajar:, sehingga efektif. Tidak perlu seluruhnya. Cukup yang disarankan aplikasi. 2). Kalau tiba-tiba harus memberi sanbutan, klik aja, maka AI akan menyiapkan naskah sambutan yang "klik" dengan lokasi karena sudah mempertimangkan issue lokal dan hal--hal sensitif di lokas8 atau komunitas itu. Dll.. Beberapa menu dan sub menu. Harganya: untuk DPRD Tingkat II Rp 30 juta. DPRD Tingkat I Rp 100 juta. DPR Pusat Rp 140 juta. ### Ternyata besar ya biaya Nyaleg itu.. Mangkanya//Tapi/Untunglah..

Sumber: