Memahami Makna Politik Identitas, Meluruskan Gus Yaqut

GUS YAQUT Cholil Qoumas, menteri Agama RI, jauh dari kata ideal sebagai nakhoda kementerian. Sebagai figur publik yang menjadi cermin masyarakat, seorang negarawan harus menjadi teladan, bukan target cibiran dan cemoohan.

Sebagai pembantu presiden, tutur kata dan sikap seorang Menag mestinya selaras dengan visi besar Jokowi Widodo, yang telah lama memperjuangkan kebersamaan, persatuan, dan politik anti-pecah belah. Ini yang bapak presiden lakukan sejak mengajak para rival dalam pemerintahan.

Presiden Jokowi sejatinya telah berhasil mendamaikan kubu "cebong" dan "kampret", yang memecah belah bangsa. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno diberi posisi yang mapan dalam kabinet. Namun, mengapa Menaq Gus Yaqut harus bertindak seperti arahan Pak Jokowi ?

Pertama sekali terjadi pada tahun 2020, ketika mantan Fachrul Razi diberhentikan, dan kemudian Gus Yaqut diangkat sebagai pengganti Razi. Entah keceplosan entah disengaja, Gus Yaqut mengatakan bahwa Kemenag adalah jatah untuk ormas NU. Betapa sungguh menyakitkan kata-kata sarkas semacam itu bagi golongan lain di luar NU?

BACA JUGA:Menjahit 'Luka' dengan Ukhuwah Islamiah, atau MLB NU

Kejadian paling parah dilakukan setelah Koalisi Perubahan mengusung AMIN (pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar). Gus Yaqut dalam kapasitasnya sebagai menteri agama berkampanye terang-terangan, mengajak publik untuk tidak memilih "AMIN", karena bid'ah.

Satu dua kali keceplosan dan bercanda masih bisa ditolerir. Tetapi, kesalahan ketiga tidak bisa diampuni begitu saja. Menag Gus Yaqut memainkan politik identitas dengan mengungkit Pilgub DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2014 dan 2019.

Gus Yaqut mengatakan "Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik. Kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu. Ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan".

Jika Pilgub DKI Jakarta 2017 adalah praktik politik identitas, yang mengantarkan Anies Baswedan keluar sebagai pemenang, maka itu sama artinya dengan mengatakan adalah kesalahan. Pendukung Anies kala itu bukan saja PKS, tetapi juga Gerindra dan Prabowo.

Jika Pemilu 2019 juga praktek politik identitas, namun Presiden Joko Widodo merangkul Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Gerindra dalam pemerintahan, maka itu sama artinya dengan mengatakan bahwa Jokowi melakukan kesalahan. Pemerintahan kedua Jokowi, 2019-2024, adalah pemerintahan yang diisi orang-orang pengusung politik identitas.

Politik Identitas Sempit versus Universal

Dengan mengamati cara berpikir dan bertutur kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, tampaknya salah paham tentang arti politik identitas.

Definisi klasik, politik identitas adalah penggunaan identitas-identitas tertentu untuk tujuan mendapatkan kekuasaan. Namun, definisi klasik ini dirasa tidak cukup. Karenanya, pengertian baru terus diformulasikan.

Para advokat politik identitas kontemporer sudah menggunakan apa yang mereka sebut sebagai "perspektif interseksional", yaitu cara pandang yang kompleks tidak tunggal. Karenanya, banyak sudut pandang harus dipertimbangkan secara matang dan komprehensif.

Sumber: