Daerah Paling Rawan Politisasi SARA Jelang Pemilu 2024, Bawaslu: Kerap Menyebar Isu Hoax

Daerah Paling Rawan Politisasi SARA Jelang Pemilu 2024, Bawaslu: Kerap Menyebar Isu Hoax

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah meriset indeks daerah paling rawan terhadap isu politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di media sosial jelang Pemilu 2024.-freepik-

JAKARTA, DISWAY.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah meriset indeks daerah paling rawan terhadap isu politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di media sosial jelang Pemilu 2024.

Hasilnya, DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi daerah paling rawan politisasi SARA dengan indeks kerawanan tertinggi di media sosial jelang Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Rahmad Bagja mengatakan dua daerah itu kerap menyebar isu-isu hoax melalui media sosial serta politisasi SARA.

BACA JUGA:Banyak yang Tak Tahu, Ternyata Mangga Miliki Efek Samping Terhadap Kesehatan Kulit

BACA JUGA:KPK: Syahrul Yasin Limpo Cs Nikmati Aliran Uang Rp 13.9 Miliar Hasil Setoran Pegawai di Kementan

"Kemudian untuk medsos itu kami sudah meluncurkan indeks kerawanan yaitu DKI Jakarta, Jabar, yang memproduksi atau terjadinya medsos seperti politisasi SARA, hoaks dan lainnya," kata Rahmad Bagja di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, 11 Oktober 2023.

Terkait hal ini, Bawaslu telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menangani masalah politisasi SARA tersebut.

"Sejauh ini koordinasi dilakukan dengan indeks mantap brata yang akan dilakukan oleh Mabes Polri dan teman-teman kepolisian ada indeks kerawanan sendiri," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga membeberkan lima daerah rawan yang telah dipetakan dalam kesiapan Pemilu serentak 2024.

BACA JUGA:Ternyata Ini Penyebab Utama Munculnya Jamur di Rumah, Simak Juga Cara Mencegahnya!

BACA JUGA:Samsung Galaxy S23 FE Resmi Diluncurkan di Indonesia, Spesifikasi Gahar Harga Murah!

“Sulawesi Utara, Jawa Barat, Maluku Utara, DKI Jakarta dan Papua,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan, kabupaten/kota yang banyak rawan dari lima provinsi itu adalah Papua.

Sebab, menurutnya, di wilayah Papua masih memiliki banyak kendala seperti geografis, keamanan, serta terkait proses distribusi logistik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: