Sekjen Kemendagri Minta Bakorhumas Tangkal Hoaks Jelang Pemilu

Sekjen Kemendagri Minta Bakorhumas Tangkal Hoaks Jelang Pemilu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro di acara Pengukuhan Pengurus Bakorhumas.-kemendagri-

JAKARTA, DISWAY.ID-- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengharap Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakorhumas) bersama stakeholder lainnya turut menangkal ancaman hoaks menjelang Pemilu 2024

Bakohumas, sebutnya, agar menjadi lembaga terpercaya dalam menyampaikan publikasi kepada masyarakat tentang pemerintahan.

Menurutnya, ancaman hoaks menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 telah merambah beraneka ragam. Bahkan hoaks saat ini telah menggunakan Kecerdasan Buatan (AI) yang memungkinkan seseorang bisa menyerupai orang lain, baik dari wajah hingga suara, padahal bukan orang tersebut.

BACA JUGA:Terungkap Alasan MK Tolak Gugatan Usia Capres-Cawapres Maksimal 70 Tahun

“Saya ingin menyampaikan tugas berat rekan-rekan, menangkal Hoaks, berita bohong. Berita bohong selama ini kadang-kadang kan mungkin izin lewat tulisan, tapi hari ini ada berita bohong yang menakutkan ini, ancaman penggunaan teknologi Deepfake ini pemalsuan video yang mutakhir,” kata Suhajar Diantoro saat Pembukaan Acara Pengukuhan Pengurus Bakohumas Periode 2023-2028 Dan Rapat Koordinasi Program Bakohumas 2024 secara Hybrid dari The Westin Jakarta, Senin 23 Oktober 2023.

Suhajar mengingatkan, jika terlambat menangkal hoaks dan konten terlanjur tersebar, maka bakal menimbulkan hal berbahaya.

Dengan antisipasi tersebut, masyarakat bisa mendapatkan akses informasi yang benar tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah. 

"Tanggung jawab kawan-kawan semua Bakohumas dan jajaran baik berkoordinasi secara horizontal dengan komponen yang lain ini harus segera dan cepat, karena ini tidak bisa ditangani secara biasa. Artinya satu bagian dalam Humas harus ada bagian khusus yang sangat paham dengan kemampuan Teknologi untuk mengidentifikasi ini palsu atau tidak dan harus cepat," jelasnya. 

BACA JUGA:Eks Penyidik KPK Minta Firli Bahuri Kooperatif Penuhi Panggilan Penyidik Polda Metro

Oleh karena itu, kata dia, penguatan Teknologi Informasi (TI) harus dilakukan.

Dirinya mendorong setiap instansi Humas harus memiliki beberapa orang yang jago TI untuk melakukan counter. Apalagi, tata kelola pemerintahan modern saat ini membutuhkan keterbukaan, kecepatan, dan ketepatan dalam penyampaian informasi yang kredibel dan faktual.

Kehumasan merupakan bagian integral untuk tugas tersebut dengan memberikan informasi terkait pemerintahan kepada publik secara jelas, mudah dipahami, dan gampang diingat.

“Jadi tugas Humas sekarang tambah berat. Jadi kalau gajinya mau ditambahkan boleh juga diusulkan nanti, karena kita akan menghadapi Pemilu nanti, tambah berat lagi pada penyelenggaraan Pemilu dan ini beberapa negara sangat khawatir tentang ini,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: