NCW Angkat Bicara Atas Perlawanan Anwar Usman Pasca Dipecat Sebagai Ketua MK: Tidak Menggunakan Akal Sehatnya

BACA JUGA:Kelompok G7 Belum Mau Serukan Gencatan Senjata di Palestina, Tak Peduli Ribuan Sipil Tewas di Gaza

Dijelaskannya, orkestrasi pelanggengan kekuasaan dinasti Jokowi tidak hanya melakukan represi kepada aktivis pergerakan dan mahasiswa.

Dituturkannya, kriminalisasi kepada aparat penegak hukum juga terus terjadi dan ini semakin menjadi-jadi dan terkonsolidasi.  

Salah satunya kriminalisasi Pimpinan KPK Firli Bahauri dengan tuduhan melakukan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Apa segitunya ya ketakutan penguasa dinasti oligarki ini? Kemarin ada dugaan ‘Pak Lurah’ tidak memberikan ijin kepada Pimpinan KPK untuk melakukan penindakan kepada oknum menteri ini, sekarang Jaksa Agung yang dikriminalisasi,” tutur Hanif.

BACA JUGA:Sinopsis The Marvels, Ketika Trio Superhero Wanita Bersatu Menyelamatkan Alam Semesta

BACA JUGA:Bareskrim Periksa Panji Gumilang Terkait Kasus TPPU di Indramayu Hari Ini

“Ini baru satu atau dua oknum menteri anggota koalisi dinasti yang diduga korupsi ditindaklanjuti, Jaksa Agung (JA) sudah dikriminalisasi dan dibunuh karakternya dengan tuduhan punya WIL seorang artis," terangnya.

"Cuma karena dipanggil ‘pa-pa’ dalam percakapan WhatsApp (WA) dan JA dituduh menerima sejumlah uang dari artis Celine Evangelista (CE) melalui Amelia Sabara (AS) dan itu sudah dibantah CE itu tidak ada, apalagi kalau dugaan korupsi yang sudah DPP NCW sampaikan beberapa waktu yang lalu diusut semuanya,” tambahnya.

Pihaknya mengaku beberapa kali menyuarakan dugaan korupsi 5 menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi, namun tidak direspons positif oleh Mabes Polri, KPK dan Kejaksaan Agung. 

BACA JUGA:Sosok Rahmania Astrini Bakal Menjadi Penyanyi Pembuka Konser Coldplay

BACA JUGA:Daftar Lengkap Pemenang AMI Awards 2023, Ada Putri Ariani!

NCW menduga lambatnya proses pengungkapan dugaan korupsi oknum-oknum menteri ini, karena semua menteri yang terduga korupsi tersebut berada di koaliasi yang sama dan sangat kuat dugaan ‘pak lurah’ tidak memberikan lampu hijau kepada 3(tiga) lembaga penegakan hukum tersebut.

Menurut Hanifa pihaknya khawatir jika praktik tebang pilih ‘Pak Lurah’ ini bisa menghancurkan supremasi hukum yang sudah mulai membaik dan operasi kriminalisasi ini harus segara dihentikan.

Ha tersebut karena rakyat sudah muak dengan orkestrasi dinasti di MK, sekarang ditambah lagi represi mahasiswa dan kriminalisasi penegak hukum (Pimpinan KPK dan Jaksa Agung). 

Sumber: