NCW Angkat Bicara Atas Perlawanan Anwar Usman Pasca Dipecat Sebagai Ketua MK: Tidak Menggunakan Akal Sehatnya

JAKARTA, DISWAY.ID - Nasional Corruption Watch (NCW) soroti pasca dilakukannya putusan Majelis Kohormatan Mahkamah Konstituis (MKMK).

Ketua DPP NCW, Hanifa Sutrisna mengatakan orkestrasi dinasti Presiden Jokowi semakin menjadi-jadi terkait dengan perlawanan Anwar Usman pasca dipecat sebagai Ketua MK.

Dinilainya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang divonis pemecatan oleh MKMK malah melakukan perlawanan terhadap keputusan MKMK dengan menolak pemecatannya terhadap dirinya 8 November 2023.

BACA JUGA:Cocok Jadi Mobil Listrik Pertama, Ini Sederet Keunggulan Wuling Air EV

BACA JUGA:Suhartoyo Gantikan Posisi Anwar Usman Sebagai Ketua MK, Saldi Isra Tetap Menjadi Wakil

“Ketua MK ini sudah tidak menggunakan akal sehatnya, padahal sudah 40 tahun menjadi Hakim, hanya kekuatan yang sangat besarlah yang bisa mendorong perlawanan Anwar Usman pasca dipecat sebagai Ketua MK,” katanya kepada awak media, Kamis 9 November 2023.

Menurutnya, tolakan terhadap pelanggengan kekuasaan dinasti Jokowi menggema hampir di seluruh pelosok negeri.

“Negara kita ini tidak dalam kondisi baik-baik saja, kondisi ini hampir mirip dengan masa orde baru, dimana orang-orang mulai direpresi pada saat menyampaikan aspirasi, bahkan seorang ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) direpresi oleh oknum TNI/Polri melalui orang tuanya," terangnya.

BACA JUGA:Viral Security Apartemen di Bekasi Berupaya Rebut Bendera Palestina Hingga Terlibat Cekcok, Sebut ada Warga yang Tak Setuju

BACA JUGA:KTB Rencanakan Boyong eCanter 1.2 Untuk Pasar Indonesia

"Kelakuan oknum TNI/Polri ini mengingatkan kita kembali betapa dzalimnya penguasa dimasa perjuangan reformasi,” ujarnya.

Kemudian, Adian Napitupulu yang merupakan politisi dan mantan aktivis 98 menyampaikan betapa buruknya sistem demokrasi Indonesia saat ini berdasarkan pemberitaan lebih dari 30 media asing yang mencermati buruknya praktik demokrasi di Indonesia saat ini.

“Seharusnya sebagai politisi dan mantan aktivis reformasi, malu kita bro (kawan-red) karena lebih dari 30 media asing memberitakan buruknya praktik demokrasi dan Indonesia sudah kembali menjadi negara monarki,” sebutnya.

BACA JUGA:Polda Metro Jaya Ungkap Jawaban KPK Atas Surat Supervisi yang Dilayangkan

Sumber: