Langkah dan Aksi Kepemimpinan Perempuan di Sektor Keuangan untuk Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, DISWAY.ID-- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama organisasi nirlaba Women’s World Banking mengadakan Dialog Publik berjudul ‘Langkah dan Aksi Pemimpin Perempuan di Sektor Keuangan’, Kamis 9 November 2023. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong aksi dan praktik yang konkret dalam mendorong kepemimpinan perempuan di sektor perbankan dan fintech di Indonesia.

BACA JUGA:Mantap! Laba Bersih FIFGroup di Kuartal-III 2023 Capai Rp 2,3 Triliun

Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N. Rosalin. 

Selain itu, pembicara kunci yang hadir adalah Kepala Grup Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusif, Bank Indonesia Elsya MS Chani dan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral Titik Anas, Ph.D. 

Sementara itu, sesi diskusi panel dimoderatori oleh Wakil Direktur untuk Advokasi Kebijakan Asia Tenggara Women’s World Banking, dan menghadirkan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar, Komisioner DANA Indonesia Chrisma Albandjar, dan Founding Partner SSEK Law Firm Ira Eddymurthy. 

BACA JUGA:Cara Transfer Uang Lewat Flip ke Semua Bank GRATIS Tanpa Biaya Admin

Lenny Rosalin mengatakan bahwa dari 543 kursi direksi di seluruh bank yang beroperasi di Indonesia, hanya 19% yang diisi oleh perempuan. 

Tantangan yang dihadapi perempuan untuk menapaki jalur kepemimpinan beragam, baik karena adanya beban ganda yang dialami perempuan bekerja maupun tantangan institusional di lembaga tempat perempuan bekerja. 

“Untuk mencapai kesenjangan gender sebagaimana target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tahun 2030, upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemimpin perempuan perlu dilakukan,” ujar Lenny.

“Sektor keuangan, perbankan dan keuangan, adalah titik masuk strategis untuk mencapai ini termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambahnya. 

BACA JUGA:Hana Bank Economic Outlook 2024, Siap Hadapi Kondisi Politik dan Ekonomi di Tahun Pemilu

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral Titik Anas, Ph.D. mengatakan bahwa dibutuhkan upaya baik dari sisi kebijakan maupun praktik industri untuk mendukung perempuan yang bekerja. 

“Saat ini pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. RUU ini berdampak penting bagi bagaimana perempuan mendapatkan akses dan dukungan sebelum dan sesudah proses melahirkan. Misalnya, akses terhadap pengasuhan anak yang mudah dan terjangkau akan membantu perempuan untuk kembali ke pasar kerja, “ papar Titik. 

Sumber: