Pajak Hiburan Hingga 70 Persan Ditunda, Luhut: Tidak Ada Alasan Untuk Manaikan
Menurut Luhut pajak hiburan hingga 70 persen ditunda dan rencananya juga akan dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.-tangkapan layar instagram@luhutbinsarpandjaitan-
“Saya berpendapat wacana ini perlu ditunda dulu pelaksanaannya, untuk kami evaluasi bersama apa dampaknya pada rakyat, terutama mereka para pengusaha kecil,” tabahnya.
Menurut Luhut bahwa industri hiburan bukan hanya berisi karaoke dan diskotik saja, karena ada banyak pekerja yang sumber penghasilannya bergantung pada para penyedia jasa hiburan baik skala kecil sampai menengah.
“Atas dasar itulah, saya merasa belum ada urgensi untuk menaikkan pajak ini,” tegas Luhut.
BACA JUGA:Rasional Khalwat
BACA JUGA:Viral Selebaran Diduga Berisi Ajaran Aliran Sesat di Tebet, Polisi Telusuri Sosok Penyebar!
Selain itu Luhut juga menyampaikan bahwa rencana itu bukanlah dari pemerintah, namun datang dari Komisi XI DPR RI.
Sedangkan Hotman Paris mengatakan bahwa isu ini banyak digunakan oleh berbagai pihak untuk kepentingan politik.
Dalam mengatasi masalah ini, Hotman meminta agar Presiden mengeluarkan Perpu atau Pemda memapaki pasa 101 untuk mengurangi atau penghapusan sebagian pajak, meskipun hal ini harus ada surat edaran Mendagri agar pemda berani.
Komentar Hotman juga mendapatkan tanggapan dari Inul, di mana dalam instagramnya mengatakan jika memang yangg punya kuasa menghapus atau membatalkan cuma Bapak Presiden Jokowi.
BACA JUGA:Viral Selebaran Diduga Berisi Ajaran Aliran Sesat di Tebet, Polisi Telusuri Sosok Penyebar!
BACA JUGA:Faisal Basri Bilang Sri Mulyani dan Basuki Paling Siap Mundur dari Kabinet Jokowi
“Maaf gak paham urusan politiknya bang, yang saya paham aturannya mencekik dan membunuh kami pengusaha hiburan tanah air,” tambah Inul.
“Maklum berhubung masih di tunda jadi jantung kami tarik nafasnya masih kembut-kembut, kembang kempis,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
