Polda Papua Persiapkan 8.617 Personel untuk Pengamanan Pemilu 2024

Polda Papua Persiapkan 8.617 Personel untuk Pengamanan Pemilu 2024

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri-Dok. Humas Polda Papua-

JAKARTA, DISWAY.ID-- Kepolisian Daerah (Polda Papua) mengerahkan 8.617 personel guna melakukan pengamanan Pemilu 2024

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyebutkan 8.617 personel itu nantinya akan memback up pengamanan di tempat pemungutan suara (TPS).

“Tentunya backup perkuatan ini kan saya sudah mempersiapkan nanti secara bergilir ke Polres Jajaran baik perkuatan Polda Papua yang berjumlah 2000 sekian ini akan kita geser ke Polres Jajaran untuk memperkuatnya agar menjadi 4000 personel,” kata Mathius dalam keterangannya, Rabu, 24 Januari 2024.

BACA JUGA:Terlibat Baku Tembak, 3 Anggota KKB Penyerang Pos Brimob di Papua Tewas

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya juga ada pasukan cadangan dari TNI sekitar 700 personel yang sudah dipersiapkan untuk turut membantu Polda Papua.

“Saya sudah mendapat tambahan back up perkuatan juga kemarin sekitar 600 setelah bintara baru kita khusus untuk Polres Jajaran yang tidak rawan saya juga kirim mereka dua minggu lalu untuk menjadi apa mengganti menjaga di Polres-Polres,” ujarnya.

“Sedangkan untuk Brimob Nusantara telah ada 5 kompi untuk membantu perkuatan Polda Papua dan 2 minggu kedepan sudah mulai bergeser ke Polres Jajaran yang ada di wilayah hukum Polda Papua,” tambahnya.

BACA JUGA:Anggota KKB yang Tewas Bertambah Usai Terlibat Baku Tembak

Kapolda meminta kepada Wakapolda Papua Brigjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin dan Irwasda Polda Papua Kombes Pol Drs Yosi Muhamartha untuk mengecek apakah semua logistik Pemilu telah di distribusikan ke Kabupaten atau Kota yang ada di wilayah Papua.

“Saya minta karena di 2 minggu terakhir, untuk lihat dan mengecek betul logistik Pemilu apakah semua sudah didistribusikan ke daerah-daerah,” ucap Kapolda Papua.

Lebih lanjut, Kapolda mengatakan kepada para Ketua KPU khusus daerah-daerah rawan untuk berdiskusi bersama untuk mencari titik dimana memungkinkan untuk masyarakat bisa memberikan hak pilihnya.

“Jangan kita paksakan Daerah yang sudah rawan kita taruh lagi di Daerah rawan karena akan beresiko bagi keselamatan petugas baik aparat keamanan maupun petugas KPPS,” tutur Kapolda Papua.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: