Sudirman Said: Pernyataan Jokowi Soal 'Presiden Boleh Kampanye dan Memihak' Berbahaya

JAKARTA, DISWAY.ID -- Co-Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin), Sudirman Said mengungkapkan resiko usai Presiden Joko Widodo membeberkan soal Presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak di pemilu.

Ia menilai pernyataan Presiden Jokowi yang secara terang-terangan memihak tersebut berbahaya. Menurutnya, jika saat ini Indonesia telah kehilangan keteladanan yang baik.

"Yang paling beresiko bagi saya adalah, saat ini kita ini seperti kehilangan sumber keteladanan baik, dan itu berbahaya untuk standar dalam bernegara Kalau hal teknis kita bisa benerin dengan baik dan cepat, tapi kalau soal motal, etik, keteladanan, itu membutuhkan waktu lama," ujar Sudirman Said di Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan pada Rabu 24 Januari 2024.

BACA JUGA:Timnas AMIN Mengaku Kaget Dengar Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

BACA JUGA:Mahfud MD: Di Kalangan NU Ada Dalil, 'Tidak Menjawab Pertanyaan Orang Bodoh Adalah...'

Sudirman menuturkan, jika pimpinan tertinggi mudah mengubah cara pandang memiliki resiko terjadinya kerusakan norma.

"Kalau pimpinan tertinggi seperti dengan mudah mengubah cara pandang, sikap itu yang tadi resikonya sangat besar karena yang rusak norma," kata Sudirman.

Mantan menteri ESDM itu mengatakan jika sikap ketidaknetralan pemimpin negara itu terus dibiarkan maka asas demokrasi yang dibangun selama ini akan berujung cacat.

"Kalau ini terus terjadi kualitas dari pemilu kita makin makin rendah, dan harap ingat bahwa seluruh dunia sekarang sedang melihat pemilu kita," lanjutnya.

BACA JUGA:Mangkir Terus, Siskaeee Akhirnya Ditangkap Paksa di Apartemen Yogyakarta

BACA JUGA:Viral, Kawanan Penjambret Gasak Ponsel Milik Sopir Saat Terjadi Kemacetan di Tanjung Priok

Ia berharap, adanya statement Presiden Jokowi itu tak membuat tata kelola negara Indonesia menjadi kacau.

"Mudah-mudahan statement (Jokowi) tadi pagi itu tidak membuat tata kelola kita menjadi kacau, yang mendorong semua pejabat publik yang sekaligus pejabat politik berpikir soal kelompok atau kepentingannya, tapi betul-betul melaksanakan tugas-tugasnya sebagai publik yang disumpah untuk semata-mata melayani masyarakat," ungkap Sudirman.

Sumber: