Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak dan Kampanye, Netizen Pertanyakan Netralitas Pejabat Negara

JAKARTA, DISWAY.ID - Reaksi media sosial beragam menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak.

Sejumlah tanda pagar atau hashtag mendadak trending seperti #DiskualifikasiPaslon2 dan #01MentalKardus di akun X. 

Netizen juga mengomentari Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak.

Mereka mempertanyakan netralitas seorang pemimpin dan pejabat publik. 

Pasalnya, hari ini Presiden Joko Widodo menegaskan kalau seorang presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu.

Jokowi menjawab pertanyaan wartawan terkait netralitas para pejabat publik termasuk menteri dan presiden. Selain itu, ada pula desakan permintaan mundur terhadap para menteri. 

Terkait dukungan untuk salah satu calon, menurut Jokowi hal itu merupakan hak politik setiap warga negara.

Dan itu merupakan kehidupan berdemokrasi. 

“Kan ini hak demokrasi hak politik setiap orang,” tegasnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu 24 Januari. 

Begitu pula, kata dia, hak seorang menteri. Presiden menurut Jokowi boleh berkampanye. 

BACA JUGA:Sudirman Said: Pernyataan Jokowi Soal 'Presiden Boleh Kampanye dan Memihak' Berbahaya

“Hak setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye

Presiden itu boleh lho memihak,” tukas Jokowi. 

“Boleh,” tambahnya. 

Sumber: twitter/x