Sudirman Said Ungkap Nepotisme Sedang Dibangun Kembali Pasca Jokowi Katakan Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak

Sudirman Said Ungkap Nepotisme Sedang Dibangun Kembali Pasca Jokowi Katakan Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak

Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said mengatakan film dokumenter Dirty Vote benar-benar terjadi di kehidupan.-Disway.id/Anisha Aprilia-

JAKARTA, DISWAY.ID - Co-Captain Timnas AMIN, Sudirman Said ungkap nepotisme sedang dibangun di Indonesia.

Hal ini dikatakan Sudirman untuk merespon pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan jika seorang Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak pada pemilihan umum (pemilu).

"Kalau saya nyebutnya nepotisme yang mendorong Reformasi (tahun) 98 itu, kan nepotisme yang akut. Sekarang sedang dibangun kembali," kata Sudirman, Kamis, 25 Januari 2024.

BACA JUGA:YG Entertainment Umumkan Ahyeon Kembali Bergabung dengan BABYMONSTER, Comeback di Album Pertama!

BACA JUGA:3 Teknologi Andalan BYD Dolphin Bersaing di Pasar Mobil Listrik Tanah Air

Sudirman menegaskan nepotisme harus ditolak sebab bisa merusak demokrasi.

"Kita tak mau menerima itu, kita menolak nepotisme. Kita tolak tindakan-tindakan yang lawan demokrasi," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, seorang presiden boleh ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Bahkan, Presiden Jokowi menegaskan seorang presiden boleh memihak.

BACA JUGA:Peringati Hari Gizi Nasional 2024, BRI Peduli Salurkan Bantuan ‘Cegah Stunting Itu Penting’

BACA JUGA:Pecco Bagnaia Tebar Ancaman, Tantang Marc Marquez di MotoGP 2024: Lihat Saja!

Ia mengatakan hal itu dikarenakan setiap orang memiliki hak demokrasi.

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.

Namun, Jokowi menegaskan dalam berkampanye tersebut pejabat negara tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: