Pakar Ungkap Program Makan Siang dan Susu Gratis Prabowo-Gibran akan Bawa Dampak Positif Bagi Sosial dan Ekonomi

Pakar Ungkap Program Makan Siang dan Susu Gratis Prabowo-Gibran akan Bawa Dampak Positif Bagi Sosial dan Ekonomi

Peneliti Indonesia Food Scurity Review (IFSR), Dian Yunita dalam talkshow 'Program Makan Siang Gratis dan Implementasinya di Indonesia'.-Istimewa -

Pada tahun 2023 data menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia berkisar 22 persen atau melampui target nasional yakni 14 persen. 

BACA JUGA:Kylian Mbappe Batalkan Spekulasi Kepindahan ke Liverpool, Real Madrid Posting Video Tulisan 'New' di X

BACA JUGA:Kemenparekraf Kembali Jadi Sponsor Gresini Racing di MotoGP 2024, Target Perkuat Wisata dan Produk Indonesia

"Permasalahan gizi di Indonesia itu walaupun turun, tetapi belum mencapai target. Seperti stunting yang ditargetkan 14 persen, sekarang masih 20 persen. Jadi apapun programnya yang untuk bisa meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat itu sangat baik," kata pakar nutrisi dari Institut Pertanian Bogor Prof. Ikeu Tanziha. 

Ikeu menambahkan, memberikan makan siang gratis di sekolah merupakan intervensi terbaik yang bisa dilakukan negara untuk pemenuhan gizi anak. 

"Dengan adanya makan siang di sekolah akan sangat bagus karena targetnya jelas, semua terima sesuai dengan apa yang harus dimakan," katanya. 

BACA JUGA:Hasil Piala Asia 2023 Iran vs Jepang: Drama Penalti di Menit Akhir, Team Melli Lolos ke Semifinal Setelah Bekuk Samurai Biru 2-1

BACA JUGA:Puji Paslon 02, Erick Thohir: Saya Percaya Pak Prabowo dan Mas Gibran Yang Terbaik Untuk Indonesia

Sementara, Koordinator Media Digital TKN Prabowo-Gibran, Noudhy Valdrhyno mengatakan, pihaknya melibatkan banyak pakar dalam menyusun berbagai program kerja unggulan yang diusung paslon nomor urut 02, termasuk di dalamnya program makan siang dan susu gratis

Dia memastikan, kebijakan ini akan dieksekusi saat Prabowo-Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden RI periode 2024-2029. 

"Kita ingin kebijakan dan program yang kita buat berbasiskan analisa kebijakan dan berbasis pembuktian. Jadi tidak asal membuat program tapi tidak bisa diaplikasikan," kata Rhyno.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: