Serapan Anggaran Capai 98,13% dan Raih Opini WTP, Kinerja Kemendes Diapresiasi

JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI membahas evaluasi pelaksanaan APBN 2023 dan Program Kerja 2024 di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu 13 Maret 2024.

Dalam Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae tersebut, menteri yang akrab disapa Gus Halim menyampaikan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp3,115 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp3,174 triliun atau 98,13 persen.

"Lebih tinggi 1,67 persen dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar 96,46 persen. Mudah-mudahan tahun ini semakin meningkat realisasinya,” ujar Gus Halim.

Untuk tahun 2024 ini, Kemendes PDTT mendapat pagu alokasi anggaran sebesar Rp2,765 triliun. Angka tersebut terkena automatic adjustment berdasarkan surat menteri keuangan dengan hal automatic adjustment belanja K/L 2024 sebesar Rp199 miliar.

"Kebijakan ini dilanjutkan sesuai dengan arahan Presiden pada penyerahan DIPA 2024 serta mempertimbangkan kondisi geopolitik global,” lanjutnya.

“Automatic adjustment ini tidak mengambil anggaran langsung untuk program pelayanan masyarakat. Program-program terkait aspirasi dan pelayanan langsung masyarakat masih tetap dijalankan,” papar Profesor Kehormatan UNESA ini.

Sementara itu, Ridwan Bae menyampaikan bahwa Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi Kemendes pada anggaran tahun 2023 sebesar 98,13 persen.

"Terhadap program kegiatan yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta agar menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program atau kegiatan 2023 sehingga tidak terulang kembali pada tahun berikutnya,” jelas Ridwan.

Ridwan melanjutkan, Komisi V DPR RI juga meminta Kemendes PDTT agar pelaksanaan program dan kegiatan 2024 dilaksanakan dengan transparan, akuntabel dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. 

Komisi V DPR RI juga memberikan apresiasi kepada Kemendes PDTT atas capaian opini WTP pada hasil pemeriksaan BPK RI 2023.

(Bianca Chairunisa)

Sumber: