BPH Migas Bakal Percepat Program BBM Satu Harga di Wilayah 3T

JAKARTA, DISWAY.ID-- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) membantu percepatan program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga.

Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra menyebut BBM Satu Harga merupakan program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah 3T atau  terdepan, terluar, dan tertinggal agar lebih maju dan berkembang.

BACA JUGA:BPH Migas Tetapkan Aturan Beli BBM Subsidi, Wajib Pakai Surat Rekomendasi

BACA JUGA:BBM Subsidi Harus Tepat Sasaran, BPH Migas Ingatkan SPBU untuk Pasang CCTV

"Jadi, ada hak saudara-saudara kita di  daerah tersebut untuk menikmati harga BBM yang sama dengan wilayah lainnya di Indonesia," paparnya dalam keterangan resmi Minggu 5 Mei 2024.

Sesuai rencana, ditargetkan hingga tahun 2024 dapat terbangun 583 penyalur BBM Satu Harga.

Hingga saat ini, telah beroperasi 523 penyalur BBM Satu Harga di seluruh Indonesia yaitu Sumatera 83 penyalur, Kalimantan 111 penyalur, Maluku dan Papua 179 penyalur, Nusa Tenggara dan Maluku 94 penyalur, Sulawesi 51 penyalur, Bali 2 penyalur, serta Jawa dan Madura 3 penyalur.

Basuki Trikora memaparkan, untuk tahun 2024 ditargetkan terbangun 71 penyalur BBM Satu Harga dan saat ini sudah terbangun 11 penyalur.

BACA JUGA:Langkah Tegas BPH Migas Awasi Penyaluran BBM Subsidi

BACA JUGA:Syarat Mendapatkan Fuel Card 5.0 untuk Beli BBM Pertalite

Sementara sisa 60 penyalur lainnya masih harus diselesaikan.

Dari 60 lokasi penyalur tersebut, masih ada 27 lokasi yang terdiri dari 18 lokasi sudah memiliki mitra tapi belum mendaftar, dan 9 lokasi belum ada mitra.

“Kita tentu memiliki semangat yang sama agar program ini dapat diselesaikan sesuai target. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai kewenangan masing-masing, termasuk mencari mitra yang akan membangun penyalur BBM Satu Harga,” ungkapnya.

Untuk mempercepat pembangunan, diharapkan Pemda dapat membantu mempermudah perizinan jika ada kondisi tertentu harus memindahkan lokasi penyalur ke wilayah kabupaten atau kecamatan yang menarik bagi mitra secara keekonomian.

Sumber: